X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 25

Angka Pengenal Importir (API) & Jasa Pembuatan API (angka pengenal importir)

Angka pengenal importir atau API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan No.: 27/M-Dag/per/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir (API).

Syarat Administrasi

API terdiri dari dua macam, yaitu angka pengenaI importir umum (API-U) dan angka pengenal importir produsen (API-P). API-U diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu yang tercantum dalam sistem klasifikasi barang sesuai dengan peraturan perundangan, dan barang tersebut digunakan untuk diperdagangkan. API-P diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, barang penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Syarat memperoleh API-U dan API-P untuk perusahaan di bidang penanaman modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Fotokopi pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip;
Fotokopi izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM (untuk API-U).
Fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM (untuk API-P);
Fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA)/kartu izin tinggaI terbatas (kitas) khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani APT;
Referensi bank devisa, untuk API-U;
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar betakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Syarat memperoleh API-U perusahaan di luar bidang penanaman modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang di bidang perdagangan;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Referensi dari bank devisa;
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar betakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Syarat memperoleh API-P perusahaan diluar bidang penanaman Modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi surat izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

 

Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan administrasi.
Dilakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon.
Hasil pemeriksaan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang.
Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang berwenang menerbitkan API atau menolak permohonan

Membuat Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) & Jasa Pembuatan TDP

jasa pembuatan tdp jakarta

jasa pembuatan tdp

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) adalah bukti Perusahaan/ Badan Usaha telah melakukan wajib daftar berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang “Wajib Daftar Perusahaan”.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dimiliki oleh Perusahaan/Badan Usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Persyaratan Pengurusan Izin TDP :

  1. Copy Akta Pendirian dan Perubahannya jika ada;
  2. Copy SK Pengesahan Kemenkumham;
  3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  4. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  5. Copy KTP jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah wanita;
  6. Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah wanita;
  7. Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
  8. Asli TDP yang lama (untuk perubahan/daftar ulang TDP);
  9. Daftar Isian Permohonan TDP.

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Pihak yang terlibat dalam EKSPOR IMPOR

Siapa saja yang terlibat dalam proses Export?. Yang terlibat dari proses Export diluar pemerintah si pengirim barang dan penerima barang secara garis besar ada 4. Yaitu : 1. Shipper : Shipper / Exportir adalah seseorang / badan usaha yang mengirimkan barang dengan maksud menjual barang / mengembalikan barang yang telah di beli namun rusak dsb. 2. Carrier : Carrier / bisa di sebut sebagai pihak yang menyediakan sarana pengangkutan baik itu angkutan laut seperti kapal atau angkutan udara dengan pesawatnya. 3. PPJK/EMKL dan Trucking Company : EMKL / PPJK adalah pihak yang mengurusi proses customs clearance di pelabuhan dan trucking company adalah perusahaan yang menyediakan angkutan darat seperti truck yang membawa barang dari gudang shipper menuju pelabuhan atau bandara. 4. Buyer : Buyer atau biasa di sebuat sebagai pembeli yang membeli barang si shipper.

Lalu bagaimana dengan proses Impornya?. sama saja dengan proses export, namun urutannya di balik. yaitu : Shipper / pengirim barang adalah importir yang menjual barangnya, Carrier, EMKL / PPJK dan Trucking Company yang mengurusi Customs clearance di pelabuhan atau bandara dan mengantarnya ke gudang buyer / consignee. dan Buyer atau Consignee yaitu si penerima / pembeli barang yang ada di dalam negeri.

sumber

Apa itu Shipping Agent / carrier?

Shipping agent / carrier adalah pihak yang “memiliki sarana dan prasarana” angkutan laut maupun udara. Kata “memiliki sarana dan prasarana” bukan berarti semua perusahaan shipping agent / carrier memiliki armadanya sendiri. Ada shipping agent / carrier yang memiliki armadanya sendiri seperti kapal dan pesawat. Namun banyak juga yang tidak memilikinya. Namun begitu, mereka yang tidak memiliki armada sendiri juga tetap dikatakan sebagai shipping agent. Karena mereka menawarkan jasa angkutannya.

Lalu apa yang kita butuhkan dari shipping agent / carrier ini dalam kaitannya dengan proses export dan import?. Yang kita butuhkan dari mereka adalah :

1. Harga pengiriman via laut / udara (Ocean Freight / Air Freight)
2. Schedule Pelayaran / Penerbangan (Shipping schedule / flight schedule).
3. Space / tempat kosong di kapal atau pesawat sebagai tempat menaruh barang kita
4. D/O atau Delivery Order (untuk pengiriman menggunakan kontainer). Karena D/O inilah yang kita gunakan untuk mengambil kontainer kosong.
5. B/L atau Bill of Lading yaitu konosemen yang digunakan sebagai bukti pengiriman barang bagi exportir / shipper / pengirim barnag dan sebagai bukti pengambilan barang bagi si buyer / consignee / penerima barang.

 

sumber
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Cara MENABUNG ALA orang KAYA

Sudah fitrahnya kalau manusia ingin menjadi kaya dan memiliki banyak harta dengan jalan bekerja atau menjadi pengusaha. Namun, walaupun sudah ada contoh orang-orang kaya yang bisa dijadikan panutan, ternyata masih jarang orang yang mau meniru bagaimana cara orang kaya tersebut menambah pundi-pundi tabungannya dan juga bagaimana orang kaya tersebut bekerja keras demi meningkatkan simpanan uangnya di bank.

Berikut adalah cara menabung ala orang kaya yang telah sukses secara finansial.

Bijak Terhadap Pengeluaran

Cobalah untuk lebih jeli dan bijak dengan pengeluaran setiap pengeluaran. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengeluarkan uang, walaupun untuk hal-hal sepele sekalipun.

Kebutuhan bukan Keinginan

Membeli hanya yang Anda butuhkan bukan apa yang Anda inginkan. Banyak orang yang ceroboh sehingga terkadang membeli hanya sekedar untuk mendapatkan sanjungan dari teman. Orang kaya tidak pernah membeli sesuatu yang sangat tidak dibutuhkan, walaupun mereka memiliki banyak uang dan sangat mungkin untuk hal itu. Mereka lebih suka menggunakan uang untuk investasi atau modal untuk usaha baru.

Kerja Keras

Bekerja keras adalah harga mati bagi mereka yang kaya untuk menambah penghasilan. Tidak ada kata lain selain bekerja keras. Dengan bekerja keras dan mencari peluang-peluang bisnis baru maka saldo tabungan Anda di Bank pun akan meningkat.

Jaringan Pertemanan dan Bisnis

Memperluas jaringan, menambah wawasan baru tentang perkembangan terbaru dalam bisnis juga berpeluang untuk meningkatkan jumlah saldo tabungan Anda.

Nah, ingin menjadi kaya? Segera ubah pola pikir Anda terhadap uang dan pastikan Anda mengikuti orang-orang yang telah sukses secara finansial.

SUMBER

Cara tepat mengatur KEUANGAN USAHA KECIL

Mungkin Anda sudah tahu dan paham bagaimana cara mengatur keuangan perusahaan Anda sendiri. Banyak cara dan tehniknya, Anda bisa mendapatkannya di buku-buku panduan atau langsung tanya pada orang yang berkompeten.

Disini saya, sebagai pemula hanya ingin share saja berdasar yang saya alami. Jadi, bagi yang sudah berpengalaman mohon koreksi dan bimbingannya.

Ada semacam pandangan, bahwa lebih mudah mengatur keuangan untuk usaha yang sudah lancar daripada mengatur keuangan usaha yang seret. Menurut mereka kalau usaha sepi, keuangan apa yang akan di manage? Bagaimana caranya?

Disinilah tantangan kita, bagaimana kita membuat usaha menjadi lancar dan berkembang dengan mengatur keuangan sebaik mungkin. Apa bisa? berdasar yang saya alami, InsyaAllah pasti bisa. Usaha Anda sedikit demi sedikit akan mengalami kemajuan. Tentu saja Anda juga harus gencar melakukan promosi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Lalu apa saja yang harus dilakukan dalam mengatur keuangan usaha kecil ini? Berikut ini beberapa pointnya:

1. Gaji diri Anda sendiri
Jika Anda adalah pemilik sekaligus pekerja dalam usaha Anda sendiri, beri upah/gaji diri Anda sendiri. Besarnya adalah 10% dari omset. Jika Anda mempunyai karyawan maka total gaji Anda + karyawan tetap 10% dari omset.

2. Sisihkan 1% bahan baku produk setiap hari
misal Anda buka warung makanan, sisihkan sedikit beras, minyak goreng,minyak tanah dll. Kumpulkan hingga dalam jumlah tertentu. Lalu beli sendiri bahan tsb dengan harga pasar.

3. Bagi laba bersih menjadi 3 bagian:
a. 1/3 untuk menambah modal
b. 1/3 simpan untuk menjaga jika ada pengeluaran (perusahaan) mendadak
c. 1/3 simpan untuk jangka waktu 1 tahun, ambil sebagian untuk mengembangkan usaha Anda.

4. Jangan pernah menggunakan uang usaha kecil Anda
Untuk kepentingan pribadi gunakan gaji Anda. Jika gaji Anda dirasa kurang maka Anda harus mencari tambahan diluar bukan mengambil uang perusahaan.

5. Disiplin!
Ingat usaha Anda selama ini akan gagal total jika Anda tidak memegang teguh prinsip disiplin.

Sebagai tambahan, bersedekahlah setiap hari walau Rp.500. Dengan membiasakan bersedekah hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih. Alhasil, Anda lebih maksimal mengelola usaha kecil Anda untuk menjadi lebih besar!

Salam Hangat, Sukses milik semua orang juga Anda!

 

sumber

 
butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Alasan Harus Memiliki SIUP & Manfaat Memiliki SIUP Untuk USAHA

Surat Ijin Usaha Perdagangan atau SIUP sangat penting untuk para pelaku usaha. SIUP merupakan surat ijin yang dibuat seorang pengusaha dalam hal ini pedagang agar bisa menjalankan bisnisnya. Orang atau badan yang mempunyai usaha perdagangan harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan).

Surat ini berfungsi sebagai bukti atau alat pengesahan dari usaha pedagangan yang dijalankan. SIUP Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk Pelaku usaha perseorangan atau pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Bukan hanya usaha besar yang membutuhkan Surat ijin Usaha Perdagangan ini melainkan juga untuk usaha kecil dan menengah.

Kenapa Penting Mengurus SIUP?

Mengurus SIUP dibuat agar usaha yang Anda lakukan sekarang mendapat pengesahan dan pengakuan dari pihak pemerintah. Pembuatan surat ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat mengganggu kelancaran usaha di kemudian hari. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) harus dimiliki oleh: 1.Objek yaitu seluruh jenis usaha perdagangan mulai dari usaha kecil, menengah sampai usaha besar. 2.Subyek yaitu setiap perorangan maupun perusahan yang menjalankan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar.

Berbagai Macam Katergori Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP

Berbagai Macam Katergori Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP. Berdasarkan kategorinya, Mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dibedakan sesuai dengan modal usahanya, baik kecil maupun besar. Ada pun kategori SIUP antara lain sebagai berikut:

•Surat Ijin Usaha Perdagangan kecil dibuat khusus untuk usaha yang mempunyai modal kekayaan bersih seluruhnya hingga Rp 200.000.000,00 (modal ini di luar bangunan dan tanah tempat menjalankan usaha perdagangan)

•Surat Ijin Usaha Perdagangan menengah dibuat khusus untuk usaha dengan modal kekayaan bersih seluruhnya antara Rp 200.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 (nominal ini di luar bangunan tempat menjalankan usaha perdagangan)

•Surat Ijin Usaha Perdagangan besar khusus disediakan untuk usaha dengan modal kekayaan bersih seluruhnya dengan nominal lebih dari Rp 500.000.000,00 (nominal ini di luar bangunan dan tanah tempat menjalankan usaha perdagangan). Fungsi Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Fungsi Mengurus SIUP bagi pelaku usaha perdagangan, antara lain sebagai berikut.

• Sebagai alat pengesahan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperlancar masalah perizinan tempat usaha Anda

• Dengan mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), perdagangan ekspor impor akan lebih lancar.

• SIUP adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah.

sumber

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Prosedur PELAKSANAAN EKSPOR di indonesia
I. PEMBERITAHUAN EKSPOR
1. Ekspor barang wajib PEB
    Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik.

2. Tidak diperlukan PEB/ Dikecualikan dari Pembuatan PEB

    Dikecualikan dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut di bawah ini :
    1. Barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan Deklarasi Pabean;
    2. Barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas;
    3. Barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK ATAU CPD CARNET) .
    4. Barang kiriman melalui PT.( Persero ) Pos Indonesia dengan menggunakan Declaration En Douane (CN 23).

II. PROSEDUR PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR

  1. Terhadap barang ekspor hanya dilakukan penelitian dokumen.
  2. Dalam hal tertentu diadakan pemeriksaan fisik, dan dilaksanakan oleh :
        a.

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

      , terhadap barang ekspor yang :
        1. Berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
        2. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPn BM; atau;
        3. Akan dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean (re-impor)

        Pemeriksaan dapat dilaksanakan di :

        • Kawasan Pabean,
        • Gudang eksportir, atau
        • tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

        b.

SURVEYOR

      , terhadap barang ekspor yang:
        Seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN / PPn BM, dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM.Pemeriksaan dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar Kawasan Pabean.

III. PENGAJUAN PEB

    Eksportir atau kuasanya mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan mengajukannya kepada Kantor Pabean dengan dilampiri :
    1. LPS-E dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh Surveyor;
    2. Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup Bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan ekspor;
    3. Copy invoice dan copy packing list;
    4. Copy dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
    5. Pelunasan Pungutan Negara Dalam Rangka Ekspor (PNDRE). PEB untuk barang yang terutang PNDRE terlebih dahulu diajukan ke Bank Devisa untuk pelunasannya.

Gambar /Skema :

    Skema Pelayanan Ekspor

IV. PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

  1. Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau ke Tempat Penimbunan Sementara dilakukan dengan menggunakan PEB atau dokumen pelengkap pabean dalam hal pelaksanaan ekspor dilakukan dengan PEB Berkala.
  2. Atas barang ekspor yang diperiksa Surveyor, selain disertai dengan PEB juga harus dilampiri CTPS;
  3. Dalam hal pengangkutan barang ekspor dilakukan dengan menggunakan peti kemas Less Container Load (LCL), seluruh PEB dari barang ekspor dalam peti kemas yang bersangkutan harus diajukan secara bersamaan dan diberitahukan oleh konsolidator dalam dokumen konsolidasi ekspor.

Skema :

Pemasukan Barang Ekspor Non Fasilitas (Non Konsolidator) ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor Non Fasilitas melalui Konsolidator ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor dengan PEB Berkala ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor dengan Fasilitas ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor melalui konsolidator dengan Fasilitas ke Kawasan Pabean

V. PENDAFTARAN PEB

    Pejabat Bea dan Cukai membukukan PEB ke dalam Buku Catatan Pabean dan memberi nomor dan tanggal pendaftaran;

VI. PENELITIAN DOKUMEN

    Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen terhadap PEB bersangkutan, yang meliputi :
    1. Kelengkapan dokumen pelengkap pabeannya, berupa dokumen seperti tersebut pada butir 1 di atas.
    2. Kebenaran pengisian PEB;
    3. Kebenaran penghitungan pungutan negara yang tercantum dalam bukti pelunasan PNDRE;

VII. PERSETUJUAN MUAT

    Dalam hal penelitian dokumen kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan muat pada PEB tersebut dengan mencantumkan nama tempat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada PEB yang bersangkutan.

VIII. PEMBETULAN/PERUBAHAN

  1. Dalam hal penelitian dokumen tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada eksportir untuk diadakan pembetulan/perubahan.
  2. Pembetulan atau perubahan isi PEB dapat dilakukan sebelum atau sesudah persetujuan muat diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor tempat PEB didaftarkan.

IX. PEMUATAN

    Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan muat dari Pejabat Bea dan Cukai

X. PENGANGKUTAN :

  1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa manifes (outward manifest) barang ekspor yang diangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan Sarana Pengangkut.
  2. Barang ekspor yang diangkut lanjut ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor tempat transit dengan menggunakan copy PEB barang ekspor yang bersangkutan dan daftar Rekapitulasi PEB yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di tempat pemuatan.
  3. Barang ekspor yang diangkut dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan, mengajukan Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Satu Tempat Lain melalui Luar Daerah Pabean (BC1.3)

XI. TATACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG OLEH SURVEYOR

  1. Pemeriksaan barang dilakukan oleh Surveyor setelah adanya Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) dari eksportir .
  2. PPBE diajukan oleh eksportir paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan.
  3. Pemeriksaan meliputi :
    1. jenis barang,
    2. jumlah barang,
    3. spesifikasi teknis,
    4. klasifikasi barang berdasarkan HS,
    5. jenis kemasan,
    6. merek kemasan,
    7. harga satuan dan harga total; dan
    8. pemenuhan ketentuan di bidang ekspor.
  4. Terhadap barang yang telah dilakukan pemeriksaan, Surveyor memasang Tanda Pengenal Surveyor (TPS) dan menuangkan hasil pemeriksaan barang ke dalam LPS-E.
  5. LPS-E diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) :
    1. Lembar 1 (satu) untuk keperluan eksportir;
    2. Lembar 2 (dua) untuk Kantor Pabean tempat pemuatan;
    3. Lembar 3 (tiga) untuk instansi yang memberikan fasilitas;
    4. Lembar 4 (empat) dan 5 (lima) untuk Surveyor

XI. FASILITAS PEB BERKALA

  1. PEB berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu
  2. Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan dengan menggunakan PEB Berkala.
  3. Penggunaan PEB Berkala, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.
  4. Persetujuan dapat diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik dan :
    1. Frekuensi ekspornya tinggi
    2. Jadual sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu
    3. Lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pabean dan/atau Bank Devisa;
    4. Barang yang bersangkutan diekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau
    5. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya, pengeksporan barang perlu menggunakan PEB Berkala.

XII. SANKSI ADMINISTRASI

  1. Dalam hal pembetulan atau perubahan isi PEB sebagai akibat salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang, eksportir dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit
    Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  2. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  3. Eksportir yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan surat-menyurat yang bertalian dengan ekspor dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara dikenai sanksi administrasi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  4. Pengangkut yang tidak mengajukan pemberitahuan barang yang diangkut dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

XIII. LAIN-LAIN

  1. Di luar hari dan jam kerja Bank Devisa, pelunasan pungutan negara dalam rangka ekspor dapat dilakukan di Kantor Pabean;
  2. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
  3. Pemuatan barang ekspor dilakukan :
    1. Di Kawasan Pabean; atau
    2. Di tempat lain yang dipersamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat yang bersangkutan.
  4. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika dibatalkan ekspornya, wajib dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai tempat PEB didaftarkan.
  5. Eksportir diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan ekspor.

IZIN USAHA JASA TRANSPORTASI & LOGISTIK TERBARU 2015

Kementerian Perhubungan RI telah menerbitkan peraturan terbaru tentang “Penyelenggaraan dan Pengurusan Perusahaan Transportasi”, dalam Peraturan Menteri No. 74 Tahun 2015 diterbitkan pada tanggal 9 April 2015 (selanjutnya disingkat PM 74 Tahun 2015), yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Menteri No. 78 Tahun 2015 (PM 78 Tahun 2015) diterbitkan pada tanggal 22 April 2015. Dengan terbitnya peraturan terbaru tentang usaha jasa pengurusan transportasi tersebut , maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM 10 Tahun 1989, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehingga dasar hukum pelaksanaan usaha jasa pengurusan transportasi terbaru adalah PM 74 tahun 2015 dan PM 78 Tahun 2015. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan.
Sesuai dengan PM 74 Tahun 2015, Definisi dari Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT) adalah badan usaha vang melakukan kegiatan mengurusi semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

Sedangkan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang dan penyelesaian tagihan dan biaya- biava lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik

Berdasarkan PM 74 Tahun 2015, yang telah dirubah dengan PM 78 Tahun 2015 Pasal 6, maka PERSYARATAN dalam mendirikan PJPT atau freight forwarder adalah:

  1. Persyaratan dalam mendapatkan izin usaha terdiri dari 2(dua) :
  2. Persyaratan Adminitrasi
  3. Persyaratan Teknis

Persyaratan Adminitrasi adalah sebagai berikut :

  1. memiliki akte pendirian perusahaan;
  2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
  3. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan:
  4. memiliki penanggung jawab
  5. e. memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000, – (dua puluh lima miliar rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengar bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kanlor akuntan publik;
  6. Tenaga ahli WNI (Warga Negara lndonesia, minimum DIII di bidang Pelayaran/Maritim,/ Penerbangan/ Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diplorna, S1 Logistik, Sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan;
  7. memiliki surat keterangan domisili perusahaan, dan
  8. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan logistik.
  9. bagi badan usaha yang memiliki modal lebih kecil wajib memperoleh surat pernyataan/ persetujuan dari asosiasi di bidang jasa pengurusan transportasi sebagai jaminan untuk perusahaan atau badan usaha untuk beroperasi

Persyaratan Teknis, adalah sebagai berikut :

  1. Memiliki dan menguasai kantor
  2. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras, serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara /perkeretaapian sesuai dengan perkembangan tehnologi

Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi diberikan oleh Gubemur provinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku di seluruh Indonesia selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya. (Pengurusan SIUJPT ke Dinas Perhubungan Daerah Provinsi)

  1. Persyaratan Izin Usaha untuk :

2.1 Usaha jasa pengurusan tr-ansportasi yang dilakukan oleh usaha patungan joint venture wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur pada lokasi perusahaan berdomisili.

2.2 Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing wajib mendaftar kepada Menteri dan lnstansi Pemerintah terkait

Persyaratan Adminitrasi bagi Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut :

  1. Akte perusahaan dari notaries yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM;
  2. Bukti setor dan penyertaan modal
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Pajak;
  4. Keterangan Domisili Perusahaan;
  5. Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit $ 10.000.000,-(sepuluh juta Dollar Amerika], paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti. Penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan public,
  6. Tanda Daftar Perushaaan dari Kementerian Perdagangan;
  7. Keterangan lzin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemilik saham;
  8. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  9. Tenaga ahli WNI (Warga Negara lndonesia, minimum DIII di bidang Pelayaran/Maritim,/ Penerbangan/ Transportasi/IATA Diploma/FIATA Diplorna, S1 Logistik, Sertifikat ahli Kepabeanan/Kepelabuhanan
  10. memiiiki surat rekomendasi/ pendapat tedulis dari Penvelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdafar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Persyaratan Teknis bagi Jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut, adalah sebagai berikut :

  1. Memiliki dan menguasai kantor
  2. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras, serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara /perkeretaapian sesuai dengan perkembangan tehnologi

Pembatasan Operasional dari Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan dan joint venture dan Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi hanya pada :

Bandar Udara Utama : Kuala Namu, Soekarno Hatta, Djuanda, Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Utama Belawan. Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makasar .

SUMBER
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Perbedaan antara PASAR PERDANA & PASAR SEKUNDER

dalam perdagangan saham anda akan menemukan istilah istilah baru yang anda belum ketahui sebelumnya.

Dari sisi kepentingan pemodal dalam hal membeli dan menjual saham, maka terdapat beberapa perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder.

Pasar perdana

  1. Harga saham tetap
  2. Tidak dikenakan komisi
  3. Hanya untuk pembelian saham
  4. Pemesanan dilakukan melalui Agen penjual
  5. Jangka waktu terbatas

Pasar Sekunder

  1. Harga saham berfluktuasi sesuai kekuatan supply dan demand
  2. Dibebankan komisi
  3. Berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham
  4. Pemesanan dilakukan melaui Anggota Bursa (Pialang/Broker)
  5. Jangka waktu tidak terbatas

KATEGORI