X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 48

Belum adanya parameter yang tegas antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran didalam perbuatan dokter terhadap pasien tersebut, menunjukan adanya kebutuhan akan hukum yang betul-betul diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medis, yang hanya bisa diperoleh dengan berusaha memahami fenomena yang ada didalam profesi kedokteran.

Dunia kedokteran yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Banyak persoalan-persoalan malpraktek yang kita jumpai, atas kesadaran hukum pasien maka diangkat menjadi masalah pidana. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik dokter maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil – adilnya. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan medis yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Memang disadari oleh semua pihak, bahwa dokter hanyalah manusia yang suatu saat bisa salah dan lalai sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum. Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad berpendapat bahwa belum ada parameter yang tegas tentang batas pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum.

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran merupakan sebuah badan di dalam struktur organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). MKEK ini akan menentukan kasus yang terjadi merpuakan pelanggaran etika ataukah pelanggaran hukum. Hal ini juga diperkuat dengan UU No. 23/1992 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa penentuan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (pasal 54 ayat 2) yang dibentuk secara resmi melalui Keputusan Presiden (pasal 54 ayat 3).

Surat Izin Mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, terampil menggunakan sepeda motor, dan tau tata aturan dalam lalu lintas. Setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan undang-undang nomer 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1

13617864251071667388

Surat izin mengemudi atau SIM adalah kewajiban untuk pengendara, jangan berfikir takut jika ada razia, toh kenyataan yang sudah ketika tertangkap razia kita bisa membayar denda atau uang damai dalam tanda kutip langsung ditempat, yang pastinya duit itu juga akan masuk kekantung polisi,apa kita rela duit kita masuk sejumlah oknum polisi,,? tapi jika kita tidak membayar motor/STNK kita yang akan ditahan, dan kita akan melakukan sidang, sidang untuk kasus SIM/STNK setau saya biasanya 1 minggu dan atau 10 hari dari kejadian razia tersebut, lama prosesnya belum calo, ribet lagi kita dibuatnya. itu hal wajar, tapi ketika kita terlibat dalam kecelakaan tunggal atau kecelakaan beruntun , ditambah sepeda motor tersebut dapat kita pinjam,motor tertahan di kantor polisi, repot kan !!

dengan demikian kita berurusan dengan hukum oleh karna itu mari kita selaku warga indonesia yang baik patuhi hukum yang telah ada di negara kita ini
dengan demikian hidup lebih aman, tentram dan damai.

 

Sekedar membagi informasi mengenai seluk beluk pengurusan suatu lembaga, baik itu berupa lembaga sosial atau yang lainnya, dan ini tidak hanya bergerak dalam satu bidang aja tapi dibeberapa bidang, keuntungan dengan adanya legalitas lembaga suatu kegiatan akan terfokus, terarah, dan dapat mencapai misi dan visinya, legalitas suatu badan akan mempunyai nilai plus tersendiri, baik itu dimata kolega maupun lembaga yang lain yang menjadi mitra kerjanya, oleh kerena itu sekiranya kita dapat membagi atau share bagi siapa yang ingin membangun suatu lembag, untuk mendirikan suatu yayasan atau lembaga yang lain memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya :

 

PERSYARATAN

  • NAMA YAYASAN
  • FC KTP PENDIRI MINIMAL 2 ORANG
  • PEMBINA MINIMAL 2 ORANG (BISA DARI PENDIRI)
  • KOMPOSISI PENGURUS YAYASAN : KETUA , BENDAHARA, SEKRETARIS, PENGAWAS 2 ORANG
  • NPWP PRIBADI
  • SEWA MENYEWA TEMPAT
  • PERMODALAN

bilamana anda membutuhkan jasa yang tertera seperti di atas kami legalsolusindo menerima jasa pengurusannya, ataupun
bila anda ingin mengurusi hal lain seperti jasa pendirian usaha dan jasa pengurusan perizinan, kamilah tempatnya.

Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah
“tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ”

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah (banyak rumahnya). Untuk memudahkan hal tersebut dibedakan antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya.

Anda butuh jasa untuk mengurus domisili anda? legalsolusindo solusinya, dan juga menawarkan jasa pendirian usaha dan jasa pengurusan perizinan.

untuk dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, unsur-unsur dari pasal pencemaran nama baik harus terpenuhi. Jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dijerat dengan pencemaran nama baik.

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP,Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP.Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni:

1 Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

 

2 Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

 

3 Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

 

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

 

Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

 

4 Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

 

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

 

5 Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

sugandi, SH .dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

a memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri.
b menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.
6 Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

 

Jika anda mengalami pencemaran nama baik hinaan atau gujatan lainnya anda bisa melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib untuk segera di tindak lanjuti

Legalsolusindo menerima Jasa Pendirian Usah dan Jasa Pengurusan Perizinan

Jika anda mengalami pencemaran nama baik hinaan atau gujatan lainnya anda bisa melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib untuk segera di tindak lanjuti

Legalsolusindo menerima Jasa Pendirian Usah dan Jasa Pengurusan Perizinan

 

 

 

sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahanya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi Pengukuhan PKP yaitu :

Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM.

Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Sanksi Yang Berhubungan Dengan Pengukuhan Sebagai PKP

Setiap orang yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan

PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Kami legalsolusindo memberikan solusi untuk pengurusan jasa pengurusan perizinan PKP ataupun yang lainnya dalam kontek yang sesuai kebutuhan anda.

 

 

 

 

Jual beli merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu, dan biasanya diatur dalam hukum Adat, dengan prinsip: Terang dan Tunai. Terang artinya di lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, Tunai artinya di bayarkan secara tunai. Jadi, apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli dimaksud. Dewasa ini, yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari:

* PPAT sementara –> adalah Camat yang diangkat sebagai PPAT untuk daerah – daerah terpencil

* PPAT –> Notaris yang diangkat berdasarkan SK Kepala BPN untuk wilayah kerja tertentu

Data-data apa saja yang harus dilengkapi untuk proses Jual-Beli dan balik nama tersebut? Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tersebut, biasanya PPAT yang bersangkutan akan meminta data-data standar, yang meliputi:

Data tanah, meliputi:

a.asli PBB 5 tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayarnya)

b.Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama)

c.asli IMB (bila ada, dan untuk diserahkan pada Pembeli setelah
selesai proses AJB)

 

d.bukti pembayaran rekening listrik, telpon, air (bila ada)

jika anda memerlukan bantuan dalam kontek bidang seperti yang tertera kami legalsolusindo menerima jasa pengurusan perizinan tersebut
ataupun lain sebagainya.

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP).

SIUP sangat penting untuk para pelaku usaha. SIUP merupakan surat izin yang dibuat seorang pengusaha agar bisa menjalankan bisnisnya . Orang atau badan yang mempunyai usaha perdagangan harus memiliki SIUP . Surat ini berfungsi sebagai bukti atau alat pengesahan dari usaha pedagangan yang dijalankan.

PERSYARATAN DOKUMEN

  • FC KTP PENANGGUNG JAWAB
  • FC AKTA TERAKHIR + SK
  • DOMISILI ASLI
  • PAS FOTO 3*4 (4 lbr)
  • KOP SURAT PT
  • STAMPEL PT
  • NO TELP PT
  • BIDANG USAHA
  • FC NPWP PY

Fungsi Mengurus SIUP bagi pelaku usaha perdagangan, antara lain sebagai berikut :

  • Sebagai alat pengesahan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperlancar masalah perizinan tempat usaha Anda
  • Dengan mempunyai SIUP(Surat izin usaha perdagangan), perdagangan ekspor impor akan lebih lancar.
  • SIUP adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Apakah saat ini usaha anda sudah memiliki SIUP? Atau anda bingung bagaimana mengurus SIUP secara benar, kami legalsolusindo menawarkan Jasa Pengurusan Perizinan seperti SIUP, dan sebagainya, untuk memudahkan usaha anda di masyarakat luas.

Untuk pengajuan kredit ke bank dengan nilai di atas Rp 50 Juta, salah satu syarat yang harus Anda penuhi adalah wajib punya atau melampirkan NPWP. Jika Anda tak punya maka pihak bank akan menolak pengajuan aplikasi kredit Anda.

Alasan ini memang tak terlalu penting, bagi sebagian orang yang sudah memiliki penghasilan lebih, tapi bagi masyarakat masih banyak yang membutuhkan KPR untuk keperluan yang di butuhkan. Contoh KPR untuk beli rumah, kredit untuk beli mobil baru, maupun kredit untuk modal usaha.

Kartu-NPWP-Baru
Gimana, kalau menurut Anda penting tidak kira-kira punya NPWP kalau melihat fakta-fakta alasan di atas? Masih kah ada alasan untuk tidak mengurus NPWP?

 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Yang di maksud dengan perusahaan adalah setaip bentuk usaha yang di menjalankan ssetiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Pihak yang berhak mengeluarkan tanda daftar perusahaan adalah kantor perusahaan atau kantor dinas perindustrian yang berada disetiap kabupaten/kota.

Adapun dokumen-dokumen yang harus di bawa untuk melengkapi TDP sebagai mana mestinya dalam perundangan sebagai berikut :

PERSYARATAN DOKUMEN

  • FC KTP DIRUT
  • FC AKTA (2 RANGKAP)
  • DOMISILI ASLI
  • SURAT SETOR MODAL
  • FC SK
  • FC NPWP
  • SIUP

Contoh dari hasil jadi TDP :

 

Tanda-daftar-perusahaan

Sudahkah perusahaan anda memiliki TDP? jika belum segeralah urus perizinannya menggunakan jasa pendirian usaha atau jasa pengurusan perizinan, karna hal ini bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang di buat secara benar dari suatu perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak, yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

KATEGORI