X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 3

Daftar persyaratan untuk mendapatkan IMTA & KITAS

Persyaratan untuk mendapatkan IMTA dan KITAS adalah :

A. Persyaratan dari Perusahaan Sponsor

Copy Akte Notaris yang telah disahkan oleh Pejabat terkait
Copy SIUP
Copy TDP
Copy Surat keterangan Domisili Perusahaan
Copy NPWP Perusahaan
Copy KTP Direktur
Bagan Organisasi (didalamnya ada posisi untuk calon TKA)
Copy Kontrak Kerja
Surat penunjukkan Staf Pendamping untuk TKA
Copy Surat Wajib Lapor Depnaker untuk mempekerjakan TKA (UU Wajib lapor No.17 tahun 1981)
Surat Sponsor dari perusahaan
Surat Kuasa pengurusan
B. Persyaratan yang harus disiapkan oleh WNA / Calon TKA

Copy Paspor (Halaman penuh – Cover Depan sampai Cover Belakang)
Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) –> Bahasa Inggris atau Indonesia
Copy Ijazah
Pasphoto ukuran 4×6; 3×4 dan 2×3 masing-masing 6 lembar (latar belakang Merah)

Jasa pengurusan VITAS (VISA IZIN TINGGAL TERBATAS)

1. Salinan TA. 01
2. Salinan RPTKA
3. Copy Paspor
4. Salinan Ijazah
5. Daftar Riwayat Hidup (Personal History)
6. Salinan Akte Pendirian Perusahaaan + Pengesahan Depkumham
7. Sallinan SIUP
8. Salinan NPWP

 
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan pendirian CV (Persekutuan komanditer)

Persyaratan

  1. Nama CV
  2. Fotocopy KTP Para Pendiri minimal 2 orang
  3. Fotocopy NPWP Direktur
  4. Fotocopy KK (Jika Direktur Perempuan)
  5. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB (Jika tempat usaha berada diwilayah kelapa gading & Jakarta Selatan),Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung (Jika beralamat di gedung/apartemen),Surat Keterangan RT/RW (Jika dibutuhkan)
  6. Pasphoto Direktur ukuran 3×4=3 lbr (berwarna)
  7. Bidang usaha & Modal Untuk di SIUP
  8. Nomor Telepon/Fax Kantor
  9. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko (Tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan pendirian PT (perseroan terbatas)

  1. Nama PT (Nama dalam bahasa Indonesia)
  2. Kedudukan & Bidang Usaha
  3. Fotocopy KTP Para pemegang saham,para Direktur & Komisaris
  4. Fotocopy Data-data Perusahaan (Jika sebagian saham milik Perusahaan)
  5. Susunan pengurus & pemegang saham (Minimal 2 orang ) serta komposisi saham
  6. Fotocopy KK (Jika Direktur Perempuan)
  7. Penentuan Jumlah Modal Dasar & Modal Disetor
  8. Fotocopy NPWP pribadi penanggung jawab Perusahaan
  9. Nomor telepon/fax kantor
  10. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB (Jika tempat usaha berada diwilayah kelapa gading & Jakarta Selatan, Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung (Jika beralamat di gedung/apartemen,Surat Keterangan RT/RW (Jika dibutuhkan)
  11. Pasphoto Penanggung Jawab Perusahaan uk.3×4=3 lbr (berwarna)
  12. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko (Tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta)

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan IMTA (menggunakan tenaga kerja asing)

IMTA

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh PMA/PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatanya. IMTA berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. Prosedur pengajuan IMTA diajukan oleh investor untuk setiap tenaga kerja asing yang digunakan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Ditjen P2TKA), Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui loket pelayanan yang tersedia di Direktorat P2TKA atau di BKPM.

Pasal 59 ayat 3

Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman perjanjian kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan
  2. Bukti pembayaran Dana kompensasi penggunaan TKA dari bank yang ditunjuk oleh Menakertrans
  3. Rekaman Polis asuransi
  4. Rekaman surat pemberitahuan pemberian Visa
  5. Pas photo berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
  6. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan
  7. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau komisaris

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Definisi API (Angka pengenal impor)

Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2007 bahwa impor hanya dapat dilakukan oleh oleh perusahaan dagang, perusahaan industri, Kontraktor KKS atau perusahaan penanaman modal yang telah memiliki API, kecuali :

  1. impor tidak dilakukan secara terus menerus dan yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau yang tidak dimaksudkan untuk dipindahtangankan; dan
  2. barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lainnya yang berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 bahwa tarif PPh Pasal 22 sebagai berikut:

  1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
  2. yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
  3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Artinya, dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22 adalah nilai impor yang dibayar tidak termasuk PPN dan PPnBM, jika ada.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Persyaratan pengurusan angka Pengenal Import – Umum (Perusahaan Swasta Lokal)

  1. Fotocopy Akta Notaris pendirian perusahaan & semua perubahan lengkap dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
  2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili & NPWP Perusahaan
  3. Fotocopy KTP & NPWP Direktur (penandatangan API)
  4. Jika penandatangan API selain Direktur wajib melampirkan fotocopy KTP & NPWP serta surat kuasa leg.Notaris
  5. Fotocopy SIUP & TDP
  6. Fotocopy Perjanjian Sewa (jika sewa) /Sertifikat Kantor (jika hak milik)
  7. Pasphoto penandatangan API uk.3×4 = 3 lbr (background merah)
  8. Kop Surat perusahaan 5 lbr (untuk surat permohonan)
  9. Referensi Bank Devisa Asli
  10. Api Asli (Jika Registrasi Ulang/Perubahan

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

  1. Fotocopy Akta Notaris pendirian perusahaan & semua perubahan lengkap dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
  2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili kantor & Pabrik
  3. Fotocopy NPWP Perusahaan
  4. Fotocopy KTP/Paspor,Kitas,IMTA & NPWP Direktur (penandatangan API)
  5. Jika penandatangan API selain Direktur wajib melampirkan fotocopy KTP/Paspor,Kitas,IMTA & NPWP serta surat kuasa leg.Notaris
  6. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal (BKPM)
  7. Fotocopy Izin prinsip/izin Usaha industri yang di diterbitkan BKPM
  8. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  9. Fotocopy Perjanjian Sewa (jika sewa) / Sertifikat Kantor (jika hak milik)
  10. Pasphoto para penandatangan API 3×4 = 3 lbr (background merah)
  11. Kop Surat perusahaan 5 lbr (untuk surat permohonan)
  12. Api Asli (Jika Registrasi Ulang/Perubahan)

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

 

Persyaratan pengajuan sertifikasi perangkat telekomunikasi

Persyaratan Sertifikasi

  1. Persyaratan Umum
    1. Permohonan Sertifikat A oleh Pabrik atau Distributor;
    2. Permohonan Sertifikat B oleh Importir atau Institusi Berbadan Hukum.
  2. Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Bagi Distributor dan Pabrikan
    1. Surat permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditujukan kepada
      Direktur Standardisasi
      Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
      Kementerian Komunikasi dan Informatika
      Gedung Sapta Pesona Lt. 8
      Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110
    2. Copy Dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada perubahan);
    3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    5. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    6. Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat;
    7. Copy Dokumen Penunjukan dari Pabrikan atau Dokumen Haki untuk pemegang merk di Indonesia;
    8. Mengisi form FR.PM.4 (bermaterai) dan form FR.PM.5;
    9. Mengisi form Pakta Integritas (bermaterai);
    10. Surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual diatas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan;
    11. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk diuji;
    12. Dokumen Spesifikasi Teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi;
    13. Surat pernyataan diatas materai dari pemohon sertifikat yang menjamin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) dan/atau Non CPE adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) dan/atau non CPE yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Proses Pengajuan penerbitan izin angkutan udara niaga

1. AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA INDONESIA
2. NPWP
3. SURAT KETERANGAN DOMISILI
4. SURAT PERSETUJUAN BKPM/BKPMD (BILA PMA)
5. TANDA BUKTI MODAL SETOR
6. GARANSI/JAMINAN BANK
7. RENCANA BISNIS/BISNIS PLAN 5 TH YAD terdiri dari:
a. Jenis dan jumlah pesawat udara yg akan dioperasikan;
– Angkutan udara niaga berjadwal :
minimal 5 unit dimiliki + 5 unit dikuasai
– Angkutan udara niaga tidak berjadwal :
minimal 1 unit dimiliki + 2 unit dikuasai
– Angkutan udara niaga khusus kargo :
minimal 1 unit dimiliki + 2 unit dikuasai
b. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan
(operation base) dan Rute Penerbangan (utk berjadwal) :
– rencana pusat kegiatan operasi penerbangan
– keseimbangan rute
– peta jaringan rute
– rute, frekuensi, rotasi diagram, utilisasi
pesawat udara, faktor muat/load factor

c. Pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar
angkutan udara (demand & supply)
d. Sumber Daya Manuasia :
Kebutuhan SDM langsung & tidak langsung
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA :
Menilai kelengkapan administrasi
dan persyaratan UU 1 thn 2009 dan
KM 25 thn 2008
e. Kesiapan dan kelayakan operasi
rencana pengadaan, pemeliharaan& perawatan
pesawat udara; fasilitas pendukung operasional &
pelayanan penumpang; rencana pemasaran
f. Analisis dan evaluasi aspek ekonomi & keuangan

KATEGORI