X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 33

JAKARTA (okezone)- Penasehat hukum Ratu Atut Chosiyah, TB Sukatma menilai tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap kliennya sangat berlebihan. Dia pun akan membalikkan tuntutan tersebut melalui nota pembelaan (pledoi).

“Ini saya kira terlampau berlebihan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum. Tapi kita hormati proses itu. Kami akan menggunakan hak kami untuk mengajukan pembelaan dan membuktikan sebaliknya sebagaimana yang dituntut Jaksa,” kata Sukatma di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Menurutnya, tuntutan yang disampaikan dalam tuntutan bersumber pada keyakinan JPU dan proses penyidik di penyidikan. Sehingga banyak fakta yang tidak digunakan di persidangan.

“Misalnya saja dalam fakta persidangan, saksi kunci terhadap klien saya diantaranya Susi Tur Andayani dan Tubagus Chaeri Wardana menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan. Bahkan Susi menyampaikan permintaan maafnya karena telah mencatut klien kami,” kata Sukatma.

Sebelumnya, JPU menuntut Ratu Atut 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Atut juga dicabut hak-haknya untuk memilih dan terpilih sebagai pejabat negara.

Jakarta, 11/8 (Antara) – Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Leli Haryani menilai hasil akhir dari gugatan sengketa pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diharapkan adalah kepastian hukum dan keadilan.
“Proses gugatan sengketa pemilu presiden di MK adalah proseshukum bukan proses politik, sehingga putusan yang dihasilkan adalahputusan hukum,” kata Leli Haryani pada diskusi “Mempertanyakan Independensi MK Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin [11/08].
Menurut Leli, karena proses di MK adalah proses hukum sehinggahasil akhir yang diharapkan adalah adanya kepastian hukum dan keadilan.
Kedua hal tersebut, kata dia, harus terpenuhi tidak bisa hanyasalah satunya saja. “Kalau ada kepastian hukum tanpa keadilan tidak bisa diterima dan sebaliknya ada keadilan tanpa kepastian hukum juga tidak bisa diterima,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Leli mengingatkan para hakimkonstitusi agar bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara dan bukannya untuk kepentingan salah satu pihak yang bersengketa. “Para hakim konstitusi harus belajar banyak dari persoalan mantan Ketua MK Akil Mochtar,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari mengatakan, komposisi hakim MK sebanyak sembilan orang diusulkan dari tiga unsur negara online casino yakni eksekutif, legislatif,

dan yudikatif masing-masing tiga orang.
Sasarannya, kata dia, agar hakim MK saling mengontrol sehinggadapat bekerja baik. Dengan komposisi tersebut dan proses seleksi yang dilakukan sebelumnya, Hajriyanto meyakini, secara struktural independensi MK akan selalu terjaga.
“Sesuai amanah konstitusi, putusan MK adalah final dan mengikat,” katanya.Karena itu, kata Hajriyanto, apapun putusan MK maka semua pihak yang terkait pada gugatan sengketa pilpres harus dapat menerimanya secara legowo. (ant )

KATEGORI