X
Menu
X

Page 4

Jasa pengurusan VITAS (VISA IZIN TINGGAL TERBATAS)

1. Salinan TA. 01
2. Salinan RPTKA
3. Copy Paspor
4. Salinan Ijazah
5. Daftar Riwayat Hidup (Personal History)
6. Salinan Akte Pendirian Perusahaaan + Pengesahan Depkumham
7. Sallinan SIUP
8. Salinan NPWP

 
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan pendirian CV (Persekutuan komanditer)

Persyaratan

  1. Nama CV
  2. Fotocopy KTP Para Pendiri minimal 2 orang
  3. Fotocopy NPWP Direktur
  4. Fotocopy KK (Jika Direktur Perempuan)
  5. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB (Jika tempat usaha berada diwilayah kelapa gading & Jakarta Selatan),Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung (Jika beralamat di gedung/apartemen),Surat Keterangan RT/RW (Jika dibutuhkan)
  6. Pasphoto Direktur ukuran 3×4=3 lbr (berwarna)
  7. Bidang usaha & Modal Untuk di SIUP
  8. Nomor Telepon/Fax Kantor
  9. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko (Tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan pendirian PT (perseroan terbatas)

  1. Nama PT (Nama dalam bahasa Indonesia)
  2. Kedudukan & Bidang Usaha
  3. Fotocopy KTP Para pemegang saham,para Direktur & Komisaris
  4. Fotocopy Data-data Perusahaan (Jika sebagian saham milik Perusahaan)
  5. Susunan pengurus & pemegang saham (Minimal 2 orang ) serta komposisi saham
  6. Fotocopy KK (Jika Direktur Perempuan)
  7. Penentuan Jumlah Modal Dasar & Modal Disetor
  8. Fotocopy NPWP pribadi penanggung jawab Perusahaan
  9. Nomor telepon/fax kantor
  10. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB (Jika tempat usaha berada diwilayah kelapa gading & Jakarta Selatan, Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung (Jika beralamat di gedung/apartemen,Surat Keterangan RT/RW (Jika dibutuhkan)
  11. Pasphoto Penanggung Jawab Perusahaan uk.3×4=3 lbr (berwarna)
  12. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko (Tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta)

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan IMTA (menggunakan tenaga kerja asing)

IMTA

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh PMA/PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatanya. IMTA berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. Prosedur pengajuan IMTA diajukan oleh investor untuk setiap tenaga kerja asing yang digunakan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Ditjen P2TKA), Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui loket pelayanan yang tersedia di Direktorat P2TKA atau di BKPM.

Pasal 59 ayat 3

Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman perjanjian kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan
  2. Bukti pembayaran Dana kompensasi penggunaan TKA dari bank yang ditunjuk oleh Menakertrans
  3. Rekaman Polis asuransi
  4. Rekaman surat pemberitahuan pemberian Visa
  5. Pas photo berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
  6. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan
  7. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau komisaris

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan RPTKA (RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)

UU No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

Pasal 43 ayat (1) :

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang dishakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 43 ayat (4) :

Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri à Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : KEP.228/MEN/2003

 

KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA

Pasal 3 :

(1) Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan ijin mempekerjakan TKA (IMTA)

Pasal 4 :

(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pemberi kerja harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA secara tertulis serta melampirkan :

  1. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi
  2. Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang
  3. Akte pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum
  4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat
  5. Bagan struktur organisasi perusahaan
  6. Copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping à tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris (Pasa; 45 ayat (2) UU No.13 Thn 2003)
  7. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku à berdasarkan UU No.7 Tahun 1981

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

  1. Identitas pemberi kerja TKA
  2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan ybs
  3. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan
  4. Jumlah TKA
  5. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA
  6. Lokasi kerja
  7. Jangka waktu penggunaan TKA
  8. Penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA
  9. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia

Pasal 6 :

Permohonan RPTKA disampaikan kepada Dirjen (Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri) melalui Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja)

Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2009

Pasal 1 angka 36

Permohonan RPTKA, Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) dan IMTA adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan TKA dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

RPTKA

Pasal 1 angka 37

RPTKA adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan TKA yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan TKA dan penerbitan IMTA

Pasal 56

1) Perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperoleh pengesahan RPTKA

2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman pendaftaran penanaman modal/Izin prinsip penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Depkumham dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan
  3. Keterangan domilisi perusahaan dari Pemda setempat
  4. Bagan struktur organisasi perusahaan
  5. Surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA
  6. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
  7. Rekomendasi dari Dirjen terkait, khusus bagi jabatan antara lain Subsektor Migas, pertambangan umum, dll
  8. Permohonan yang ditandatangani Direksi perusahaan
  9. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan

 

VISA UNTUK BEKERJA (TA.01)

Pasal 58

1) TKA yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Untuk Bekerja (VUB) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan RI di LN

2) Untuk mendapatkan VUB, pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh VUB (Rekomendasi TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan imigrasi.

3) Permohonan rekomendasi TA.01 diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman keputusan pengesahan RPTKA
  2. Rekaman paspor TKA ybs yang masih berlaku
  3. Daftar riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh ybs
  4. Rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bhs. Inggris atau terjemahannya dalam Bhs.Ind oleh penerjemah tersumpah
  5. Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris
  6. Rekaman surat penunjukan TKI pendamping
  7. Pas photo berwarna, ukuran 4×6 sebanyak 1 lembar
  8. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Persyaratan pengajuan sertifikasi perangkat telekomunikasi

Persyaratan Sertifikasi

  1. Persyaratan Umum
    1. Permohonan Sertifikat A oleh Pabrik atau Distributor;
    2. Permohonan Sertifikat B oleh Importir atau Institusi Berbadan Hukum.
  2. Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Bagi Distributor dan Pabrikan
    1. Surat permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditujukan kepada
      Direktur Standardisasi
      Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
      Kementerian Komunikasi dan Informatika
      Gedung Sapta Pesona Lt. 8
      Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110
    2. Copy Dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada perubahan);
    3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    5. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    6. Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat;
    7. Copy Dokumen Penunjukan dari Pabrikan atau Dokumen Haki untuk pemegang merk di Indonesia;
    8. Mengisi form FR.PM.4 (bermaterai) dan form FR.PM.5;
    9. Mengisi form Pakta Integritas (bermaterai);
    10. Surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual diatas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan;
    11. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk diuji;
    12. Dokumen Spesifikasi Teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi;
    13. Surat pernyataan diatas materai dari pemohon sertifikat yang menjamin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) dan/atau Non CPE adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) dan/atau non CPE yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Proses Pengajuan penerbitan izin angkutan udara niaga

1. AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA INDONESIA
2. NPWP
3. SURAT KETERANGAN DOMISILI
4. SURAT PERSETUJUAN BKPM/BKPMD (BILA PMA)
5. TANDA BUKTI MODAL SETOR
6. GARANSI/JAMINAN BANK
7. RENCANA BISNIS/BISNIS PLAN 5 TH YAD terdiri dari:
a. Jenis dan jumlah pesawat udara yg akan dioperasikan;
– Angkutan udara niaga berjadwal :
minimal 5 unit dimiliki + 5 unit dikuasai
– Angkutan udara niaga tidak berjadwal :
minimal 1 unit dimiliki + 2 unit dikuasai
– Angkutan udara niaga khusus kargo :
minimal 1 unit dimiliki + 2 unit dikuasai
b. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan
(operation base) dan Rute Penerbangan (utk berjadwal) :
– rencana pusat kegiatan operasi penerbangan
– keseimbangan rute
– peta jaringan rute
– rute, frekuensi, rotasi diagram, utilisasi
pesawat udara, faktor muat/load factor

c. Pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar
angkutan udara (demand & supply)
d. Sumber Daya Manuasia :
Kebutuhan SDM langsung & tidak langsung
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA :
Menilai kelengkapan administrasi
dan persyaratan UU 1 thn 2009 dan
KM 25 thn 2008
e. Kesiapan dan kelayakan operasi
rencana pengadaan, pemeliharaan& perawatan
pesawat udara; fasilitas pendukung operasional &
pelayanan penumpang; rencana pemasaran
f. Analisis dan evaluasi aspek ekonomi & keuangan

Pengurusan Izin Penyaluran Alat Kesehatan

  • Penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, Cabang PAK, dan toko alat kesehatan.
  • Selain penyalur sebagaimana dimaksud seperti diatas, alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat.
  • Setiap PAK dapat mendirikan cabang PAK di seluruh wilayah Republik Indonesia
  • Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki Izin PAK.
  • Pedagang besar farmasi yang akan melakukan usaha sebagai PAK hars memiliki izin PAK.
  • Izin PAK diberikan oleh Direktur Jenderal.
  • Izin Cabang PAK diberikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi.
  • Izin toko alat kesehatan diberikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
  • Izin Cabang PAK sebagaiman dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) hanya berlaku di provinsi yang mengeluarkan izin tersebut.
  • Izin PAK berlaku selama memenuhi persyaratan :
    1. melaksanakan ketentuan CDAKB;
    2. perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha
  • Untuk menjamin terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud seperti diatas Direktur Jenderal melakukan audit menyeluruh terhadap PAK paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan CDAKB.
  • Perubahan izin PAK harus dilakukan apabila terjadi :
    1. perubahan badan hukum perusahaan;
    2. pergantian pimpinan atau penanggung jawab teknis; dan/atau
    3. perubahan alamat kantor,gedung, dan\atau bengkel.
  • Izin PAK dicabut apabila:
    1. PAK mendistribusikan produk yang tidak memiliki izin edar atau tidak sesuai dengan klaim yang disetujui pada waktu mendapatkan izin edar;
    2. PAK dengan sengaja menyalahi jaminan pelayanan purna jual;
    3. berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sudah tidak memenuhi lagi persyaratan sarana dan prasarana
  • Pencabutan izin PAK ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh Formulir 7 sebagaimana terlampir.

Pengurusan IZIN PENGUSAHA DALAM KAWASAN BERIKAT (PDKB)

Adalah izin yang harus dimiliki kegiatan penanaman modal baik PMDN maupun PMA dalam bidang industri pengolahan/manufaktur bukan hanya perakitan yang melakukan kegiatan produksi dan pergudangannya di dalam kawasan berikat untuk mendapatkan fasilitas sebagai Pengusaha Dalam Kawasan Berikat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengajuan izin PDKB diajukan kepada Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC). Persyaratan untuk mendapatkan Izin PDKB terdiri dari:

  1. Rekomendasi dari PKB;
  2. Surat izin usaha industri dari instansi teknis terkait;
  3. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Hukum & HAM RI (d/h Departemen Kehakiman);
  4. Fotokopi bukti kepemilikan lokasi/tempat yang akan dijadikan KB (jika berdasarkan kontrak sewa menyewa, minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun) ;
  5. Fotokopi NPWP, penetapan sebagai PKP dan SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
  6. Berita Acara Pemeriksaan lokasi dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang mengawasi disertai lampiran berupa peta lokasi/tempat/ denah/tata letak dan foto-foto lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandasahkan oleh KPBC yang mengawasi;
  7. Saldo awal bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik;
  8. Fotokopi KTP/ KITAS a.n penanggung jawab perusahaan dan fotokopi surat ijin kerja tenaga kerja asing (apabila penanggung jawab adalah WNA)
  9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR)

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Pengurusan IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DASAR HUKUM

– Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (“Peraturan BKPM”)

DEFINISI

– Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
– Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal;
– Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal;
– Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

PERIZINAN PENANAMAN MODAL

– Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran / Izin Prinsip / Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi / produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan sektoral;
– Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan sektoral;
PERMOHONAN IZIN USAHA
– Permohonan Izin Usaha diajukan kepada PTSP yang menerbitkan Pendaftaran / izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal;
– Permohonan Izin Usaha diajukan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII peraturan BKPM untuk yang berlokasi di luar kawasan industri, dan Lampiran XIV untuk yang berlokasi di dalam kawasan industri dengan dilengkapi persyaratan :
a. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP) bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
b. Rekaman Akta Pendirian dan pengesahan dari MENKUMHAM atas Akta Pendirian;
c. Rekaman Pendaftaran / Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan / Surat Persetujuan Penanaman Modal yang dimiliki;
d. NPWP;
e. Bukti penguasaaan / penggunaan tanah atas nama :
1. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau Akta Jual Beli tanah oleh PPAT, atau
2. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
f. Bukti penguasaan / penggunaan gedung / bangunan;
1. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
2. Rekaman akta jual beli / perjanjian sewa menyewa gedung / bangunan.
g. Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industry;
h. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
i. Rekaman persetujuan / pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan / pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
j. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan / atau peraturan daerah setempat;
k. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
l. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan yang tidak dilakukan langsung oleh direksi perusahaan.
Note:
Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum perseroan terbatas yang bidang usaha dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal terlebih dahulu, namun apabila tidak membutuhkan fasilitas fiskal maka dapat langsung mengajukan Izin Usaha.

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

KATEGORI

Translation


HUBUNGI KAMI


PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT kontak :
0812 9087 7291 (wa / call)
penawaran.ipc@gmail.com
Telp .021 - 2286 - 6995
Ruko duren sawit center no 8D Jakarta timur