X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 7

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Tingkat Kabupaten atau Kota

A. Izin Usaha Industri (Baru)

Mengisi formulir permohonan
Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
Foto copy NPWP
Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat keterangan Domisili Perusahaan
Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran
Foto copy Surat Izin Gangguan/HO
Foto copy SIUP dan TDP
Persyaratan tambahan yang mungkin di butuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota
B. Persetujuan Prinsip

Mengisi formulir permohonan
Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
Foto copy NPWP
Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Langkah-langkah mendirikan perusahaan:

  1. Tentukan nama (inisial)
  2. Ada nama pemilik
  3. Modal (dinyatakan dalam bentuk referensi bank), maksudnya dinyatakan dalam bentuk surat resmi yang menyatakan kepemilikan modal.
  4. Tempat atau alamat yang tetap dan strategis
  5. Didaftarkan di akta notaris pendirian perusahaan
  6. Didaftarkan ke Pemda setempat untuk mendapatkan:

– SITU (Oleh Dinas Penanaman Modal Daerah)

– SIUP (Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan) PERDAGANGAN UMUM

– TDP (Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan)

– Dll

Untuk merubah jenis perusahaan dari PERDAGANGAN UMUM (Penyedia, Supplier, Distributor Peralatan) menjadi jenis perusahaan USAHA UMUM (Dalam Bidang Teknis), suatu badan usaha harus memenuhi persyaratan berikut ini:

  1. Personil dari CV minimal ada yang berijazah D3
  2. Punya pengalaman minimal 2 tahun bekerja dibidang kelistrikan
  3. Mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan APEI dan lulus dengan sertifikat AMu (Ahli Muda)

Note :

AMu (Ahli Muda)

AMa (Ahli Madya)

AU (Ahli Utama)

Kelas atau Klasifikasi Instalatir:

  1. Kelas A, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan dengan daya maksimal 25 KVA. Penanggung jawab teknik minimal AMa
  2. Kelas B, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan dan JTR dengan daya maksimal 99 KVA. Penanggung jawab teknik minimal AMu
  3. Kelas C, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan, JTR, JTM dan pembangkit listrik dengan daya maksimal 5 MW. Penanggung jawab teknik minimal AMa
  4. Kelas D, diperbolehkan memasang semua pekerjaan listrik. Penanggung jawab teknik AU.

 

Note:

APD (Alat Pengaman Diri, terdiri dari Body Harnest, Sepatu Safety, Kacamata, Sarung Tangan, Spotlight, helm dll)

Cross Arm (Lengan penghubung pada tiang JTM)

  1. Sertifikat yang dikeluarkan oleh APEI kita daftarkan ke Asosiasi kontraktor listrik:

AKLI

AKLINDO

  1. 5. AKLI atau AKLINDO akan mengeluarkan SP-PJT (Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik)
    6. SP-PJT dan Company Profile didaftarkan di asosiasi korporasi LPJK (Lembaga Penanggung Jawab Jasa Konstruksi). LPJK meliputi konstruksi sipil, mekanik maupun kelistrikan.

INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM SEBUAH PROYEK

  • Pemilik (Owner atau Pemilik modal proyek)
  • Konsultan listrik (Perencana proyek)
  • Kontraktor listrik (Pekerja proyek)
  • Pimpro (Pimpinan Proyek atau Panitia pelaksaan proyek)

TAHAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PROYEK

– Jenis proyek:

  • Pengadaan baru
  • Pemeliharaan / Maintenance (Terjadwal)
  • Pengadaan baru

Owner berinisiatif untuk membuat sesuatu yang baru. Disini owner merangkap sebagai pimpinan.

Tahap 1

 

 

Tahap 2


Tahap 3

 

 

 

Penentuan Pelaksana Proyek:

– Swasta : berhak menentukan langsung atau melalui tender

– Pemerintah : Berhak menentukan langsung jika nilai proyek < 100 Jt dan melalui tender jika > 100 Jt.

Tugas Panitia Tender :

  1. Menyusun Scope Of Work (Ruang Lingkup Kerja)
  2. Menentukan persyaratan yang harus dipenuhi kontraktor yang ikut tender
  3. Membuat jadwal pelelangan / tender yang meliputi :
  4. Tanggal undangan terbuka / pengumuman tender di minimal dua harian surat kabar bertaraf Nasional

*Undangan kepada rekanan yang sudah dikenal diperbolehkan berupa undangan langsung

*Undangan kepada rekanan yang belum dikenal (umum) harus melalui minimal dua surat kabar harian bertaraf nasional

  1. Tanggal pendaftaran
  2. Tanggal pengambilan dokumen (Scope Of Work dan Hal Hal terkait)
  3. Tanggal AAN Wijing, yaitu penjelasan dokumen dan diskusi antara panitia dan peserta lelang mengenai proyek. Terdapat dua jenis AAN Wijing yaitu, AAN Wijing Lapangan (Survey Lapangan) dan AAN Wijing Dokumen.

Hasil kesepakatan final merupakan persyaratan dari panitia dan hasil notulenAAN Wijing.

AAN Wijing Dokumen harus ditanda tangani oleh panitia dan minimal 2 orang perwakilan peserta tender.

AAN Wijing Lapangan dapat dilakukan jika diminta oleh minimal 3 orangpeserta tender, tetapi jika kurang dari 3 orang peserta yang meminta maka panitia akan melakukan survey lapangan hanya dengan peserta yang meminta tsb.

  1. Tanggal pengembalian dokumen

*Dokumen administrasi dan design (perencanaan) dalam 1 amplop

*Dokumen Harga dalam 1 amplop

*Kemudian kedua dokumen dimasukkan dalam sebuah amplop

  1. Tanggal evaluasi (seleksi atau checklist dokumen dan persyaratan), jika lulus seleksi maka peserta baru berhak mengikuti tender harga.
  2. Tanggal pengumuman, dilakukan lebih dahulu daripada penetapan pemenang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk melakukan sanggahan.

Pengumuman pemenang ada dua yaitu berdasarkan:

*Harga terendah dibawah estimasi

*Sistem tawar menawar (E. Ouction)

  1. Tanggal penetapan pemenang
  2. Tanggal Kick Of Meeting (Penyerahan Pekerjaan), biasanya terdapat ketentuan tambahan
  3. Menyusun metode penentuan pemenang

 

sumber

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

JASA Pembuatan UD ( USAHA DAGANG )

Di dalam hukum perusahaan yang merupakan bagian dari hukum dagang, maka Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) memang tidak disyaratkan harus menjadi suatu Badan Hukum. Atau UD/PD bukanlah suatu Badan hukum namun demikian bentuk perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia, bentuk badan ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk UD/PD lahir atau dibentuk atas dasar kehendak (sendiri dari) seorang pengusaha, yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, dimana dia sudah merasa ahli atau berpengalaman. Sebagai seorang pengusaha UD/PD tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha atau manajernya adalah dia sendiri. Kalau modalnya kecil, dia bekerja sendiri, tetapi jika modalnya cukup besar dan kegiatan usahanya makin besar, dia akan menggunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya. Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri diri, begitu pula untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendiri.
P.D. sebagai suatu lembaga di bidang perniagaan sudah lazim diterima dalam masyarakat Indonesia. Karena peraturannya belum ada, maka prosedur mendirikan perusahaan itu secara resmi belum ada. Walau demikian, dalam praktek prosedur ini bisa diselidiki sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia.
Syarat pendirian UD / Usaha Dagang :
  • Foto Copy KTP Pemilik 1 orang
  • Foto Copy NPWP Pemilik
  • Pass Photo Pemilik 3×4 berwarna 2 lembar
  • Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan mengenai alamat UD
  • Stempel UD
  • Materei 6 lembar

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Membuat surat izin usaha jasa keamanan

Ingin mendirikan usaha (perusahaan) jasa keamanan ? ketahui inilah syarat syarat sebagai berikut.

  1. Surat Permohonan kepada KAPOLDA METRO JAYA up KARO BINAMITRA POLDA METRO JAYA.
  2. Akte Pendirian Badan Usaha dalam bentuk PT yang mencantumkan JASA PENGAMANAN sebagai bidang usahanya.
  3. Struktur Organisasi Sebagai Badan Usaha
  4. Daftar Personil + Riwayat Hidup (Pimpinan, Staf + Tenaga Ahli)
  5. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha dari Pemerintah Daerah Setempat.
  6. NPWP
  7. TDP
  8. SIUP/Surat Ijin Usaha Tetap dari BKPM untuk PMA
  9. Surat Pernyataan diatas materai tidak menggunakan Tenaga Kerja Asing
  10. Surat Pernyataan diatas materai akan menggunakan seragam satpam sesuai ketentuan Polri.
  11. Foto Copy KTP Pimpinan badan usaha
  12. Surat Ijin Kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Depnakertransr, Dephukum dan Ham, Ba intelkam Polri apabila Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
  13. Surat Keterangan sebagai anggota AMSI/ABUJAPI
  14. SOP (Standart Operational Prosedure)
Cara Membuat SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)
Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah Sertifikat yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Ter-AkreditasiKADIN atau LPJK kepada perusahaan yang telah lulus SERTIFIKASI sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.KEGUNAAN SERTIFIKAT BADAN USAHA
Sertifikat berguna bagi perusahaan sebagai acuab untuk dapat mengikuti prakualifikasi tender/pelelangan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah, BUMN atau proyek dilingkungan Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi di Indonesia

Persyaratan-peryaratan SBU :A. REGISTRASI BARU/PERUBAHAN KENAIKAN GRED

  1. Akta Pendirian dan Perubahan (bila ada akta perubahan).
  2. SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM untuk PT (Untuk Gred 5,6,7).
  3. Pengesahan Pengadilan untuk CV (Gred 2,3,4).
  4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/Surat Domisili.
  5. Fotocopy NPWP/PKP.
  6. Fotocopy KTP dan Ijazah Direktur/Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU).
  7. Fotocopy KTP, Ijazah, SKA/SKT Tenaga Teknik sesuai dengan bidangnya untuk Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab Bidang (PJT/PJB).
  8. Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk PJBU dan PJT/PJB.
  9. Bukti Pengalaman Kerja (untuk perubahan/kenaikan Gred 3,4,5).
  10. Pas Foto Berwarna terbaru 3×4 sebanyak 2 lembar (sesuai dengan bidang yg diambil).
  11. Mengisi formulir permohonan dari asosiasi.
  12. Neraca diaudit akuntan publik (Gred 5,6,7).
  13. Melampirkan Copy Sertifikat ISO (Gred 6,7).
  14. Membayar biaya administrasi.
  15. Keanggotaan Kadin/Tanda Bukti sudah mendaftar di Kadin setempat.
  16. Mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 2 lembar fotocopy dari dokumen tersebut di atas.

B. HER REGISTRASI

  1. Menyerahkan Kartu Tanda Anggota Asosiasi (KTA) dan Serfitikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Asosiasi tahun sebelumnya.
  2. Pas Foto terbaru berwarna 3×4 sebanyak 2 lembar (sesuai dengan bidang yang diambil).
  3. Melampirkan fotocopy KTP, Ijazah, dan SKT/SKA Tenaga Teknik untuk PJT/PJB disesuaikan dengan bidangnya (Wajib).
  4. Mengisi formulir perpanjangan dan melampirkan data pendukung bila ada perubahan.
  5. Melampirkan fotocopy kontrak (SPK) yang memperoleh pekerjaan pada 3 tahun terakhir
  6. Neraca harus diaudit akuntan publik (Gred 5,6,7)
  7. Membayar biaya administrasi.
  8. Keanggotaan Kadin/Tanda Bukti sudah mendaftar di Kadin setempat.
  9. Mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 1 dokumen fotocopy, kecuali untuk Gred 7 mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 3 dokumen fotocopy dari dokumen tersebut di atas.

 

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Telp : 021 – 2286-6995

sms / telp : 0815-1118- 9949
sms / telp : 0857- 8104 -7766

pin bb : 536F1AF7

Manfaat Mendaftarkan MEREK BISNIS

– Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan;
– Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya oleh orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis pada Kantor Merek;
– Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis di pasaran.

– Menambah kepercayaan customer anda

– Melengkapi legalitas yang semakin kuat di mata hukum

Jangka waktu berlaku pendaftaran MEREK

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Permintaan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek yang dimohonkan :
– Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis;
– Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
– Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
– Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang;
– Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Syarat Syarat Pendaftaran Merk Bisnis

A. Apabila diajukan atas nama badan hukum (PT, CV atau Yayasan) :
1. Nama dan alamat lengkap badan hukum;
2. Contoh/etiket merek yang akan didaftarkan bisa di berikan dalam format JPG atau GIF;
3. Jenis barang/jasa yang akan diajukan permohonan pendaftarannya;
4. Foto copy NPWP Badan Hukum;
5. Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir oleh Notaris, atau foto copy Tambahan Berita Negara yang memuat tentang pendirian badan hukum tersebut beserta akte-akte perubahannya (bila ada);
6. Foto copy KTP Direktur Utama/Direktur yang menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan;
7. Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Merek yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur di atas meterai Rp. 6.000,- (blanko Surat Kuasa dan Surat Pernyataan disediakan oleh kami).

B. Apabila diajukan atas nama Perorangan :
1. Nama dan alamat lengkap Pemohon;
2. Contoh/etiket merek yang akan didaftarkan bisa di berikan dalam format JPG atau GIF;
3. Jenis barang/jasa yang akan diajukan permohonan pendaftarannya;
4. Foto copy NPWP Pemohon;
5. Foto copy KTP Pemohon;
6. Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Merek yang telah ditandatangani oleh Pemohon di atas materai Rp. 6.000,- (blanko Surat Kuasa dan Surat Pernyataan disediakan oleh kami);

Kriteria Pendaftaran MEREK yang ditolak oleh DITJEN HKI

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Permintaan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek yang dimohonkan :
– Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis;
– Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
– Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
– Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang;
– Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Cara Mendaftarkan merk bisnis ke ditjen HKI

  1. Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemohon (Pemohon bisa perusahaan maupun perorangan);
  2. 30 contoh merek berukuran maks. 9cm x 9cm, min. 2cm x 2cm
  3. Daftar jasa atau barang yang diberi merek;
  4. Surat Pernyataan Kepemilikan* dari Pemohon;
  5. Surat Kuasa* dari Pemohon kepada Kuasanya;
  6. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar perusahaan atau fotokopinya yang dilegalisir notaris (khusus perusahaan/badan hukum);
  7. Fotokopi KTP Pemohon atau Direktur yang berwenang (untuk perusahaan);
  8. Fotokopi NPWP (khusus perusahaan).

Catatan:

  • Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;
  • Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Dalam hal ini, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
  • Bagi perusahaan, yang menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan adalah Direktur yang berwenang (sesuai Anggaran Dasar Perusahaan);
  • Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.

 

KATEGORI