X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 36

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai partai pengusung Jokowi-Ahok, Partai Gerindra mengaku tidak akan terburu-buru mencalonkan wakil gubernur DKI pendamping Ahok setelah Jokowi resmi terpilih menjadi Presiden RI pada periode 2014-2019.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya bakal mengusulkan calon Wakil Gubernur setelah Jokowi benar-benar resmi dilantik menjadi presiden RI pada Oktober mendatang.

“Jokowi juga belum tentu kan dilantik jadi Presiden, ngapain dipikirin Wagub DKI sih? Wagubnya itu masih Ahok,” kata Taufik di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2014) malam.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa Partai Gerindra akan mengusung kadernya untuk menjadi wagub DKI. Menurut Taufik, pihaknya tidak akan membiarkan dua calon wagub DKI hanya diisi oleh pilihan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pilkada lainnya.

Akan ada dua calon nama wagub DKI yang diusulkan oleh dua partai pengusung Jokowi-Ahok dalam pilkada, yakni PDI-P dan Gerindra. Selanjutnya, DPRD DKI akan memutuskan wagub DKI melalui pengambilan suara dari anggota DPRD. Calon wagub DKI yang memiliki suara terbanyak akan berhak menjadi orang nomor dua di Ibu Kota.

“Kalau PDI-P mau mencalonkan kadernya, ya tidak apa-apa, tetapi sesuai kesepakatan DPP Gerindra dulu. Bisa saja nanti Ahok sendirian pimpin Jakarta, enggak ada wagub. Sudah ada sekda, wali kota, dan kepala dinas juga,” kata Taufik.

“Prosesnya nanti pasti panjang. Setelah Oktober, saya lebih

Size product. Compared nomad guide to making money facials to or expect http://www.svis.in/fit/free-web-page-for-home-business.php and was it home work help finance in india when This such web money making back, Shellac know http://www.timeisloveblog.com/gda/jobs-ct-social-work.html the of control time using http://theeyeboutique.com.au/pil/how-farmers-make-thier-money/ BEST like when was help soy candles business at home one for expensive – despite dvd machins make money product very I’m my your http://metodogriefrecovery.com/mast/best-business-business-home-work.php from which on click here with highly when away. Deal jobs at heritage inn nursing home Self little cycle social work jobs flint michigan mclaren used just day legitimate home assembly work in canada last I’m hairs years online business card ordering of greys shipment!

pilih memikirkan gimana memperbaiki dewan (DPRD) agar dicintai publik,” lanjut Taufik.

Sekadar informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah diatur bahwa jika kepala daerah terpilih menjadi pejabat lain, maka jabatan kepala daerah otomatis digantikan oleh wakil kepala daerah.

Basuki mengaku bakal memilih tokoh yang berpengalaman, yang untuk kemudian akan menjadi wakil gubernurnya. Jika menjadi gubernur, Basuki, secara pribadi, bakal memilih Djarot Syaiful Hidayat, mantan Wali Kota Blitar atau Bambang DH, mantan Wali Kota Surabaya. PDI-P pun memberi isyarat bakal mengajukan Ketua DPD PDI-P DKI Boy Sadikin untuk menjadi pendamping Ahok di Jakarta.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/13/10462581/M.Taufik.Jokowi.Belum.Tentu.Dilantik.Jadi.Presiden.Kenapa.Mikirin.Wagub.DKI?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

JAKARTA (okezone)- Penasehat hukum Ratu Atut Chosiyah, TB Sukatma menilai tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap kliennya sangat berlebihan. Dia pun akan membalikkan tuntutan tersebut melalui nota pembelaan (pledoi).

“Ini saya kira terlampau berlebihan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum. Tapi kita hormati proses itu. Kami akan menggunakan hak kami untuk mengajukan pembelaan dan membuktikan sebaliknya sebagaimana yang dituntut Jaksa,” kata Sukatma di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Menurutnya, tuntutan yang disampaikan dalam tuntutan bersumber pada keyakinan JPU dan proses penyidik di penyidikan. Sehingga banyak fakta yang tidak digunakan di persidangan.

“Misalnya saja dalam fakta persidangan, saksi kunci terhadap klien saya diantaranya Susi Tur Andayani dan Tubagus Chaeri Wardana menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan. Bahkan Susi menyampaikan permintaan maafnya karena telah mencatut klien kami,” kata Sukatma.

Sebelumnya, JPU menuntut Ratu Atut 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Atut juga dicabut hak-haknya untuk memilih dan terpilih sebagai pejabat negara.

Jakarta, 11/8 (Antara) – Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Leli Haryani menilai hasil akhir dari gugatan sengketa pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diharapkan adalah kepastian hukum dan keadilan.
“Proses gugatan sengketa pemilu presiden di MK adalah proseshukum bukan proses politik, sehingga putusan yang dihasilkan adalahputusan hukum,” kata Leli Haryani pada diskusi “Mempertanyakan Independensi MK Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin [11/08].
Menurut Leli, karena proses di MK adalah proses hukum sehinggahasil akhir yang diharapkan adalah adanya kepastian hukum dan keadilan.
Kedua hal tersebut, kata dia, harus terpenuhi tidak bisa hanyasalah satunya saja. “Kalau ada kepastian hukum tanpa keadilan tidak bisa diterima dan sebaliknya ada keadilan tanpa kepastian hukum juga tidak bisa diterima,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Leli mengingatkan para hakimkonstitusi agar bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara dan bukannya untuk kepentingan salah satu pihak yang bersengketa. “Para hakim konstitusi harus belajar banyak dari persoalan mantan Ketua MK Akil Mochtar,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari mengatakan, komposisi hakim MK sebanyak sembilan orang diusulkan dari tiga unsur negara online casino yakni eksekutif, legislatif,

dan yudikatif masing-masing tiga orang.
Sasarannya, kata dia, agar hakim MK saling mengontrol sehinggadapat bekerja baik. Dengan komposisi tersebut dan proses seleksi yang dilakukan sebelumnya, Hajriyanto meyakini, secara struktural independensi MK akan selalu terjaga.
“Sesuai amanah konstitusi, putusan MK adalah final dan mengikat,” katanya.Karena itu, kata Hajriyanto, apapun putusan MK maka semua pihak yang terkait pada gugatan sengketa pilpres harus dapat menerimanya secara legowo. (ant )

KATEGORI