X
Menu
X

Page 4

JASA PENDIRIAN PERUSAHAAN JAKARTA

PERSYARATAN DOKUMEN

NAMA PT
FC KTP PENDIRI MINIMAL 2 ORANG
KOMPOSISI DIREKTUR DAN KOMISARIS
NPWP PRIBADI
SEWA MENYEWA TEMPAT USAHA
KELAS PERMODALAN PT
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
BIDANG USAHA
PERIHAL YANG DIURUS :

AKTA PENDIRIAN
DOMISILI PT
NPWP PT
SK HUKUM DAN HAM RI
SIUP
TDP
Dokumen dapat dikirimkan melalui alamat : doc_ipc@yahoo.com

Subject :

Dokumen : [Judul Permohonan Dokumen]

Nama : [nama instansi / Individu]

jangka waktu 1,5 bulan -2 bulan

Jasa Pengurusan KITAS JAKARTA

Persyaratan :

  • Fotocopy Paspor orang asing
  • Daftar Riwayat Hidup dan referensi
  • Foto copy Ijazah
  • Foto copy Asuransi
  • Paspor foto dengan latar belakang merah (4 x 6 cm = 6 pcs, 3 x 4cm = 6 pcs, 2 x 3 = 6 pcs)

Jasa Pengurusan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)

 

Apakah kamu adalah pemilik sebuah perusahaan? Atau kamu bekerja di sebuah perusahaan? Apakah perusahaan milikmu atau perusahaan tempatmu bekerja memiliki resiko bahaya? Kalau ada apakah sudah diterapkan SMK3?

Belum dibahas, namun aku sudah bertanya banyak di awal postingan, kenapa?, hal ini dikarenakan SMK3 itu penting diterapkan di perusahaan. Eits, jangan salah arti, SMK3 di sini bukanlah nama sekolah yah. SMK3 yang di – share ini merupakan sebuah system tepatnya.

Seperti yang sudah di – share pada postingan sebelumya, setiap pemilik perusahaan wajib melaksanakan K3 di perusahaannya. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu upaya “accident prevention”. Penerapan K3 dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem bernama Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Apa itu SMK3 dan kenapa harus diterapkan? Ayo kita bahas satu persatu.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat SMK3 merupakan Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP 50/2012)

Tujuan dan sasaran SMK3 adalah sebagai upaya pengendalian resiko dengan penciptaan suatu system k3 di tempat kerja dengan melibatkan unsure manajemen tenaker dan kondisi serta lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan PAK serta terciptanys lingkungan kerja yang nyaman, efisien dan produktif

Pertanyaan yang muncul, apakah semua perusahaan wajib menerapkan SMK3? Adakah pengecualian?

Kewajiban penerapan SMK3 di perusahaan serta syarat2 perusahaan yang wajib menerapkan SMK diatur dalam UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 Pasal 5.

(UU 13/2003, Pasal 5)

“setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

(PP 50/2012, Pasal 87)

Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
Dalam menerapkan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini, peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional yang berlaku bagi masing-masing sektor usaha.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.
Ketentuan mengenai jumlah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila perusahaan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
Penetapan tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah buat perusahaan yang sesuai dengan yang dijelaskan di pasal-pasal di atas tidak melaksanakn SMK3 akan ada sanksi yang diberikan. Penjelasan mengenai sanksi ini diatur di UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 190

Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 87, berupa :

Teguran;
Peringatan tertulis;
Pembatasan kegiatan usaha;
Pembekuan kegiatan usaha;
Pembatalan persetujuan;
Pembatalan pendaftaran;
Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
Pencabutan ijin.
Punya perusahaan gede tapi tidak melaksanakan SMK3? Duh apa kata dunia coba, maka dari itu, ayo budayakan peneraoan SMK3 di perusahaan. Saling mengingatkan antara pengusaha dan tenaga kerja akan menciptakan budaya K3 yang akan berimbas terhadap meningkatnya produktivitas perusahaan.

Sumber:

Cahyono, Heru: Pengenalan SMK3

Rijono, Tandjung: Pembahasan UU No 1 Tahun 1970

Kemenakertrans RI: SMK3 dan Audit SMK3

Jasa Pengurusan PT (PERSEROAN TERBATAS) di jakarta

  1. Nama PT (Nama dalam bahasa Indonesia)
  2. Kedudukan & Bidang Usaha
  3. Fotocopy KTP Para pemegang saham,para Direktur & Komisaris
  4. Fotocopy Data-data Perusahaan (Jika sebagian saham milik Perusahaan)
  5. Susunan pengurus & pemegang saham (Minimal 2 orang ) serta komposisi saham
  6. Fotocopy KK (Jika Direktur Perempuan)
  7. Penentuan Jumlah Modal Dasar & Modal Disetor
  8. Fotocopy NPWP pribadi penanggung jawab Perusahaan
  9. Nomor telepon/fax kantor
  10. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB (Jika tempat usaha berada diwilayah kelapa gading & Jakarta Selatan, Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung (Jika beralamat di gedung/apartemen,Surat Keterangan RT/RW (Jika dibutuhkan)
  11. Pasphoto Penanggung Jawab Perusahaan uk.3×4=3 lbr (berwarna)
  12. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko (Tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta)

Jasa Pengurusan izin prinsip BKPM untuk PMA (perusahaan asing)

  1. FC Paspor dan Alamat Negara Asal bagi Pemegang Saham WNI
  2. Fc Article Of Association (AOA) dan Fc Paspor direktur bagi pemegang Saham Perusahaan Asing
  3. Fc KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI
  4. Fc Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Fc Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Hukum dan Ham, Domisili Usaha, NPWP, SIUP/IUT, TDP bagi Pemegang Saham Bdan Usaha Indonesia.
  5. Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
  6. Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang Jasa) – Presentase di BKPM

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Berikut ini adalah dokumen yang diterima oleh tenaga kerja asing setelah pengurusan kitas :

Pengurusan dokumen tenaga kerja asing (TKA)

1. RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2. TA.01 Rekomendasi Ijin Bekerja
3. Vitas Visa Untuk Bekerja
4. KITAS Kartu Ijin Tinggal Terbatas
6. IMTA Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
7. STM Surat Tanda Melapor .
8. SKPPS Surat Keterangan Penduduk Sementara
9. SKTT Surat Keterangan Tempat Tinggal
10. SKLD Surat Keterangan Lapor Diri
11.Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
12.Wajib Lapor Ketenagakerjaan Undang Undang no.7/1981

 
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa Pengurusan ITAS (IZIN TINGGAL TERBATAS)

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;

2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;

3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;

4. Melampirkan Telex Visa;

5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;

6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA – TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);

7. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal;

8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar;

9. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan;

 
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa Pengurusan & Pembuatan SIUJK

Langkah-langkah untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dapat dibagi ke dalam tiga tahap:

TAHAP 1: Sertifikasi Tenaga Ahli (SKA)/Trampil (SKT)
TAHAP 2: Sertifikasi Badan Usaha (SBU)
TAHAP 3: Pengurusan SIUJK

Sebelum membahas ketiga tahap di atas, pertama, pastikan bahwa Anda memiliki dokumen-dokumen yang standar. Bila usaha Anda berbentuk PT misalnya, dokumen-dokumen berikut sudah ada: akte pendirian PT, SK Menteri Hukum dan HAM, Surat Keterangan Domisili Usaha, NPWP, SIUP, TDP dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , SIUJK, surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Cara mendirian CV DI BIDANG KONTRAKTOR / KONSTRUKSI

  1. Akte Pendirian Badan Usaha

Jadi pertama-tama dengan ditemani Mama tercinta aku pergi ke notaris untuk membuat akte pendirian badan usaha CV. Yang perlu disiapkan antara lain :

  • Nama Badan usaha
  • Nama direktur dan KTP
  • Nama Komanditer (Komisaris) dan KTP

dengan syarat minimal terdiri dari 2 orang yaitu, direktur dan komisaris. Dan juga usia minimal adalah 21 tahun. Syarat lainnya yaitu 2 orang di atas bukan merupakan pegawai negri sipil yang masih aktif atau orang yang sudah memiliki jabatan pada badan usaha lain.

Setelah mendaftarkan hal-hal di atas, lalu kita juga disuruh memilih bidang apa saja yang mau kita daftarkan pada Badan usaha (CV) kita, misal yang pertama adalah jasa pemborongan, ke-dua : jasa pengadaan barang dan jasa, ke-tiga : perdagangan , dll.

Lalu setelah data-data yang aku berikan dicetak, ibu Notaris membacakannya di depanku dan om ku waktu itu, hal-hal yang ditulis tapi tidak aku dan om ku inginkan dicoret, dan dibuat salinan baru seperti yang aku inginkan.

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setelah mendapat salinan yang benar dari pihak Notaris yang akte badan usahanya sesuai dengan yang aku inginkan, selanjutnya kami mengurus NPWP untuk badan usaha yang baru didaftarkan ini ya di kantor pajak, waktu itu kantor pajaknya berada di Salatiga karena badan usaha saya berdomisili di kabupaten Semarang. Pada waktu mengurus NPWP untuk badan usaha ini, ternyata pihak direktur dan komisaris harus punya NPWP , karena saya belum punya jadi sekalian bikin NPWP untuk saya pribadi baru NPWP badan usaha. Pada saat itu om saya yang mengurus di kantor pajak, dengan menggunakan surat kuasa.

  1. PENGADILAN

Setelah mendapat NPWP badan usaha, lalu untuk pengesahan oleh pengadilan di urus oleh pihak notaris. Hasilnya badan usaha saya yang baru ini di akte pendiriannya kemudian di cap bahwa sudah disahkan oleh pengadilan.

  1. Ijin HO

Setelah disahkan oleh pengadilan sekarang waktunya mendapatkan ijin HO, yaitu bahwa badan usaha kita tidak mengganggu tetangga2 kita, dengan meminta tanda tangan mereka bahwa kita mendapatkan ijin dari tetangga kita untuk membuka badan usaha di sebelah rumah mereka.

 

  1. TDP

TDP dapat dibuat apabila syarat HO sudah terpenuhi. (sebenarnya saat ini, sekarang saya masih mengurus surat TDP ini, tapi saya tuliskan saja lanjutannya walaupun saya belum melakukan tapi sudah dijelaskan urut2annya oleh orang2)

 

  1. ASOSIASI

Asosiasi adalah suatu perkumpulan, karena bidangnya adalah kontraktor jadi harus ikut asosiasi yang anggotanya para kontraktor. Dengan anjuran ayah saya, karena beliau mempunyai teman di salah satu asosiasi, yaitu APAKNAS, maka saya berkunjung ke kantor BPD APAKNAS provinsi Semarang. disana saya diceritakan tahapan-tahapan untuk mendaftar, antara lain syarat pendaftaran untuk menjadi anggota asosiasi adalah memiliki :

  • Akte pendirian CV
  • NPWP badan usaha
  • dan TDP

karena saya tidak memiliki TDP maka pihak pengurus memperbolehkan hanya menggunakan akte dan npwp tapi hanya untuk mengurus KTA (Kartu Tanda Anggota). Tapi untuk mengurus SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang didalamnya berisi sub-bidang badan usaha kita syaratnya harus dengan TDP dan Surat keahlian Tenaga kerja. Kalau ngerjain proyek swasta tidak perlu SBU dan IUJK, karena SBU dan IUJK itu hanya untuk syarat ikut proyek pemerintah.

  1. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi)

Setelah mempunyai SBU baru kita dapat mengurus IUJK atau SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi).
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

jasa pengurusan cv di jakarta

PERSYARATAN DOKUMEN

NAMA CV
FC KTP PENDIRI MINIMAL 2 ORANG
KOMPOSISI DIREKTUR DAN KOMISARIS
NPWP PRIBADI
SEWA MENYEWA TEMPAT USAHA
KELAS PERMODALAN CV
PERIHAL YANG DIURUS :

AKTA PENDIRIAN
DOMISILI CV
NPWP CV
PENGESAHAN PENGADILAN
SIUP
TDP
Dokumen dapat dikirimkan melalui alamat : doc_ipc@yahoo.com

Subject :

Dokumen : [Judul Permohonan Dokumen]

Nama : [nama instansi / Individu]

jangka waktu 1,5 bulan

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

KATEGORI

Translation


HUBUNGI KAMI


PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT kontak :
0812 9087 7291 (wa / call)
penawaran.ipc@gmail.com
Telp .021 - 2286 - 6995
Ruko duren sawit center no 8D Jakarta timur