X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 5

izin angka pengenal impor | pengurusan izin api | pengurusan ijin api

  1. Surat Permohonan API-U atau API-P dari perusahaan
  2. Copy akta pendirian dan perubahannya berikut pengesahan KEMENHUMKAM
  3. Copy surat keterangan domisili yang dilegalisir
  4. Copy NPWP
  5. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin Usaha Industri / SIUPPAL
  6. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  7. Copy KTP dan NPWP Pribadi
  8. Paspoto terakhir 3×4=2 Lembar Latar Merah
  9. Referensi asli dari bank devisa untuk API-U
  10. Struktur Organisasi
  11. Foto kantor tampak depan dan ruangan dan Plang Nama Perusahaan.
  12. Surat Sewa/KontraK tempat usaha atau Bukti kepemilikan tempat usaha ( Copy sertifikat/PBB/IMB )

izin pma bkpm | izin prinsip bkpm | izin prinsip penanaman modal

Dokumen Yang Diurus:

  1. Pendaftaran Penanaman Modal (BKPM)
  2. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris
  3. Domisili Perusahaan
  4. NPWP Perusahaan
  5. Pengesahan Menteri Kehakiman
  6. TDP
  7. Berita Negara

Persyaratan:

  1. Copy Paspor bagi pemegang saham WNA termasuk alamat di luar negeri.
  2. Copy Article of Association (Anggaran Dasar) Perusahaan Asing termasuk alamatnya [jika pemegang saham Badan Hukum Asing]
  3. Copy KTP + NPWP bagi pemegang saham WNI
  4. Copy Identitas (KTP/Paspor) anggota Direktur dan Komisaris
  5. Perjanjian sewa-menyewa gedung/kantor
  6. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.
  7. Nama Perusahaan, Alamat dan Nomor Telepon Kantor, Bidang Usaha, Modal Perseroan, Komposisi Saham, Susunan Direksi.
  8. Keterangan rencana kegiatan :
  • Untuk Industri berupa diagram alir produksi ( Flow Chart ) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dari bahan baku (dengan mencantumkan jenis bahan baku) hingga produksi akhir.
  • Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
  • Rekomendasi dari instansi pemerintah, bila dipersyaratkan

Simpati : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com
Telp .021 – 2286 – 6995

Pembuatan izin bkpm & pendirian pt pma | biaya pengurusan pma

1. Setelah Ijin dari BKPM keluar, maka dapat mulai untuk proses pendirian PT. PMA (dengan catatan, nama PT. sudah bisa digunakan/memperoleh persetujuan Menteri).
2. Salinan Akta akan selesai dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja sejak penanda-tanganan akta.
3. Pengurusan Domisili dan NPWP atas nama PT. yang bersangkutan
NPWP yang dibuat untuk PT. PMA harus NPWP khusus PT. PMA
Waktunya + 12 hari kerja.
Catatan: Pada saat ini bisa sekalian mengurus Surat PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada KPP khusus PMA tersebut. dan nantinya akan dilakukan survey/ tinjau lokasi perusahaan.
Waktunya + 12 hari kerja, karena ada survei dari Kantor Pajak setempat lokasi usaha.

4. Pembukaan rekening atas nama Perseroan dan menyetorkan modal saham dalam bentuk uang tunai ke kas Perseroan. Bukti setornya diserahkan kepada Notaris untuk kelengkapan permohonan pengesahan pada Departemen Kehakiman RI .

5. Pengajuan pengesahan ke Depkeh, Waktunya + 3 hari

6. Setelah keluar pengesahan dari Departemen Kehakiman, dapat diurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Wajib Daftar perusahaan (WDP) nya. Waktunya + 14 hari kerja.

7. Setelah semua selesai, tinggal pengurusan Berita Negara nya. Waktunya 2 bulan

Simpati : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com
Telp .021 – 2286 – 6995

Syarat pendirian bidang usaha umum di bkpm

Izin Usaha

Izin Usaha wajib dimiliki oleh kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi/operasional usaha. Permohonan izin usaha diajukan dan diproses di PTSP di BKPM.

Surat Izin Tempat Usaha.

Surat Izin Tempat Usaha wajib dimiliki oleh kegiatan penanaman modal baik PMA maupun PMDN dan kegiatan usaha sebagai bukti keabsahan lokasi usaha. SITU juga menjadi persyaratan untuk mendapatkan ijin-ijin untuk operasional usaha.

Tanda Daftar Perusahaan

Diwajibkan bagi penanam modal yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan akan memulai pelaksanaan kegiatan penanaman modal disuatu daerah. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diproses dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui PTSP di daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP ,SIUJK, TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Simpati : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com
Telp .021 – 2286 – 6995

Jasa pengurusan sertifikat tanah jakarta | jasa pembuatan sertifikat tanah

B. DOKUMEN PROPERTY
1. Pengurusan Akta Jual Beli Tanah, Rumah, Ruko, Gedung, Apartement, dll.
2. Pembuatan Perjanjian Sewa Kontrak Tanah, Rumah, Ruko, Gedung, Apartement, dll.
3. Pembuatan Sertifikat Tanah
4. Pengurusan Balik Nama Tanah, Peningkatan Hak atas Tanah, Perpanjangan HGB.
5. Dan Lain-lain.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP ,SIUJK, TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Simpati : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com
Telp .021 – 2286 – 6995

izin prinsip pma (penanaman modal asing) | Pengurusan & perubahan izin prinsip

PMA dalam memperoleh izin prinsip wajib melaksanakan ketentuan persyaratan nilai investasi dan permodalan, sebagai berikut:

a. total nilai investasi lebih besar dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan;

b. untuk proyek perluasan satu bidang usaha dalam satu kelompok usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Usaha Indonesia (“KBLI”) di lokasi yang sama, dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);

c. untuk perluasan satu atau lebih bidang usaha dalam sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapatkan fasilitas di luar sektor industri, di satu lokasi dalam satu kabupaten/kota maka nilai investasi untuk seluruh bidang usaha lebih besar dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) diluar tanah dan bangunan;

d. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor minimal Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);

e. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dan presentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Perusahaan PMA yang memiliki izin prinsip sebelum peraturan ini berlaku dengan nilai modal disetor kurang dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), yang akan mengajukan permohonan untuk (i) perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek; atau (ii) izin prinsip perluasan, wajib menyesuaikan penyertaan dalam modal perseroan minimal Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau penyertaan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP ,SIUJK, TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Simpati : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com
Telp .021 – 2286 – 6995

Pengurusan izin pma bkpm (penanaman modal asing)
1. Copy Paspor Khusus orang asing / KTP Orang Indonesia apabila ikut pemegang saham.
2. Copy KK / Direktur bila penanggung jawab WNI.
3. Copy PBB terakhir tempat usaha/ kantor, apabila milik sendiri.
4. Copy Surat Kontrak, apabila status kantor kontrak.
5. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.
6. Kantor berada di wilayah Perkantoran/ Plaza, atau Ruko, dan tidak berada di wilayah pemukiman.
7. Nama PT .
8. Kedudukan dan bidang usaha.
9. Komposisi Saham .
10. Susunan Direksi dan Komisaris.

pengurusan izin usaha tetap di bkpm | peraturan izin usaha tetap di bkpm

Ketentuan izin Usaha Tetap: Izin Usaha Tetap diberlakukan sebagai ketentuan apabila:

1. Telah berproduksi,

2. Telah melebihi batas waktu yang diberikan (3 tahun).

Syarat membuat izin Usaha Tetap

• Fotokopi Akte Notaris dan Perubahan.

• Fotokopi SK Kehakiman dan Perubahan.

• Fotokopi domisili. • Fotokopi NPWP.

• Fotokopi SP BKPM (Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal).

• Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

• Fotokopi izin Mendirikan Bangunan (IMB).

• Sewa menyewa kantor.

• Fotokopi Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.

• Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

1. Surat Permohonan Kop Perusahaan;

2. Foto copy KTP Direktur yang masih berlaku;

3. Foto copy NPWP Badan hukum (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);

4. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan (PT melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV sudah terdaftar di PengadilanNegeri Kota Bekasi Apabila );

5. Foto copy izin Mendirikan Bangunan IMB)/rekom IPPL/Site Plan/SIPMB/ atas nama Perusahaan – ( jika belum atas nama perusahaan, agar membuat surat balik nama IMB keatas nama Perusahaan tersebut) /Surat Keterangan Kontrak ( materai 600) diketahui Notaris;

6. Surat Keterangan Domisili Usaha Asli yang masih berlaku yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat atau Fotocopy yang dilegalisir Kecamatan;

7. Fotocopy Izin Gangguan yang masih berlaku;

8. Foto copy SPPL/UKL/UPL dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran;

9. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000) dan fotocopy KTP yang diberi kuasa;

10. Surat Pernyataan berkas sesuai aslinya yang di tanda tangani oleh direktur (Materai 6000);

11. Melampirkan Daftar nama dan Biodata Karyawan Perusahaan yang diketahui oleh manajemen; 12. Izin Lingkungan ( apabila UKL UPL/DPLH/AMDAL ).

Persyaratan pengurusan izin prinsip BKPM

  1. FC Paspor dan Alamat Negara Asal bagi Pemegang Saham WNI
  2. Fc Article Of Association (AOA) dan Fc Paspor direktur bagi pemegang Saham Perusahaan Asing
  3. Fc KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI
  4. Fc Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Fc Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Hukum dan Ham, Domisili Usaha, NPWP, SIUP/IUT, TDP bagi Pemegang Saham Bdan Usaha Indonesia.
  5. Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
  6. Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang Jasa) – Presentase di BKPM

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP ,SIUJK, TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Simpati : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com
Telp .021 – 2286 – 6995

KATEGORI