X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 7

Cara Mendaftarkan merk bisnis ke ditjen HKI

  1. Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemohon (Pemohon bisa perusahaan maupun perorangan);
  2. 30 contoh merek berukuran maks. 9cm x 9cm, min. 2cm x 2cm
  3. Daftar jasa atau barang yang diberi merek;
  4. Surat Pernyataan Kepemilikan* dari Pemohon;
  5. Surat Kuasa* dari Pemohon kepada Kuasanya;
  6. Salinan resmi Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar perusahaan atau fotokopinya yang dilegalisir notaris (khusus perusahaan/badan hukum);
  7. Fotokopi KTP Pemohon atau Direktur yang berwenang (untuk perusahaan);
  8. Fotokopi NPWP (khusus perusahaan).

Catatan:

  • Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;
  • Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Dalam hal ini, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
  • Bagi perusahaan, yang menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan adalah Direktur yang berwenang (sesuai Anggaran Dasar Perusahaan);
  • Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.

 

Tujuan Perusahaan Harus Segera IPO

Tujuan IPO
Mengapa suatu perusahaan mau melepas atau menjual sahamnya ke publik/masyarakat? Ada berbagai macam tujuan perusahaan melakukan IPO, diantaranya adalah:

  1. Mendapatkan dana murah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber misalnya mengeluarkan obligasi, meminjam uang dari bank. Tapi kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Sedangkan kalau perusahaan melepas saham untuk mendapat dana, perusahaan tidak terbebani bunga.
  2. Kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Dengan mendapatkan dana murah tersebut, perusahaan bisa membayar utang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat.
  3. Potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bisa saja menggunakan dana internat untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang. Tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi bisa lebih cepat dan dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar.
  4. Meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan publik akan selalu disorot media. Bila mampu dikelola dengan baik, sorotan media bisa menjadi alat marketing tidak langsung bagi perusahaan.
  5. Meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan go publik, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan dipersepsi memiliki kinerja yang baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat.

sumber

Mengenal Apa ITU IPO dalam perusahaan
IPO adalah kependekan dari Initial Public Offering artinya Penawaran Umum Perdana saham sebuah perusahaan untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat umum berkesempatan untuk membelinya setelah ada IPO saham perusahaan tersebut karena sebelum ada IPO berarti saham belum di perdagangkan di pasar saham.
Tujuan perusahaan menjual saham IPO adalah untuk memperoleh dana segar dari publik biasanya bertujuan untuk modal tambahan karena perusahaan akan melakukan ekspansi memmperbesar usaha, membayar hutang perusahaan, meningkatkan likuiditas perusahaan serta memperkenalkan perusahaan ke publik.

Langkah-langkah perusahaan melakukan Initial Public Offering/IPO
Perusahaan yang akan melakukan IPO harus mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu
1. Perusahaan pemilik saham (emiten) melalui perusahaan sekuritas (underwriter) sebagai perantara untuk membantu menjual saham IPO melakukan pertemuan dengan auditor independen, Appraiser/penilai aset perusahaan dan juga konsultan hukum.
2. Public Expose dan Roadshow. Bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan kepada calon investor tentang rencana pengembangan perusahaan dimasa yang akan datang.
3. Kemudian langkah berikutnya adalah Book Building. Setelah calon investor mulai tertarik, calon investor biasanya akan menawar dengan harga dan jumlah tertentu. Ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga pada saat IPO nanti.
Pada saat ini harga mulai ditentukan. Sehingga biasanya akan terjadi Oversubscribe artinya saham yang akan di IPOkan malah lebih banyak peminatnya sehingga saham yang ditawarkan lebih sedikit dari saham yang dipesan/saham yang dipesan malah lebih banyak daripada saham yang tawarkan. Sehingga harga saham IPO akan naik tinggi.
Namun biasanya ada kondisi dimana saham yang di pesan malah lebih sedikit daripada saham yang ditawarkan, ini menyebabkan harga saham yang akan di IPO kan akan lebih rendah.
4. Setelah Underwriter/penjamin emisi mencatat penawaran dari para calon investor, kemudian bersama emiten akan menentukan harga saham yang sesuai untuk di IPO kan. Ini berbeda dengan harga saham yang sudah ada di BEI. Hal ini nanti akan ada 2 kemungkinan:
Jika terjadi oversubscribe maka akan ada penjatahan bagi calon investor namun jika sahamnya sepi peminat, saham yang tidak laku akan di beli oleh si penjamin emisi (underwriter).

5. Book Building adalah proses penentuan harga saham yang sesuai setelah semua penawaran jumlah dan harga dari semua calon investor yang kemudian dicatat serta dikumpulkan. Biasanya yang bisa ikut proses ini adalah para investor dengan modal besar karena investor dengan modal kecil sangat sulit untuk mengikuti proses ini. Biasanya setelah itu akan disimpulkan, contohnya jika pada saat IPO saham terjadi banyak peminatnya/oversubscribe maka bisa di simpulkan bahwa IPO saham perusahaan tersebut adalah sukses.
sumber : http://carabelajarsaham.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-tentang-apa-itu-ipo.html

Jasa Pembuatan IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan)

Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP), Berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta No.132 tahun 2007, yang sudah berlaku dari tahun 70-an, kini berubah jadi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB).

IPTB adalah wajib dimiliki oleh seorang ahli perencanaan, pemeliharaan, pengawasan pelaksanaan serta pengkajian teknis bangunan. Walau secara keseluruhan surat izin tersebut hanya meliputi pekerjaan dari konsultan, pembagian golongan tersebut sebelumnya tak dikenal dalam SIBP. Izin pekerjaan pemeliharaan bangunan serta pengkajian teknis bangunan tidak ada sebelumnya, dan izin pekerjaan pengawasan dulu sudah dianggap cukup melalui SIBP yg sama dgn pekerjaan perencanaan kontruksi.

Bidang keahlian yg dimaksudkan oleh IPTB adalah meliputi instalasi bangunan, arsitektur bangunan dan struktur bangunan, sama pada saat SIBP berlaku. Permohonannya ini juga diajukan pada Pengawasan Bangunan (P2B) dan Kepala Dinas Penataan dengan syarat harus memenuhi: (1) pasfoto, (2) fotokopi KTP, (3) formulir permohonan, dan (4) rekomendasi dari Asosiasi Profesi. IPTB ini berlaku selama 3 tahun serta dapat diperpanjang jika diingingkan.

Berbeda dibandingkan SIBP, tenaga ahli dari negara asing bisa mengajukan permohonan dokume IPTB. Dengan syarat, tenaga ahli yang bukan berkewarganegaraan Indonesia tersebut harus bekerja di perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, atau juga perusahaan induknya berada luar negeri tapi memiliki cabang yang berkedudukan di Indonesia. Dalam bekerja di Indonesia, tenaga ahli asing ini haruslah bermitra bersama tenaga ahli dari Indonesia yang juga memegang IPTB.

Terdapat 3 pasal dalam peraturan tersebut yg mengatur tanggung jawab, larangan dan kewajiban. Beberapa hal utama dalam pasal-pasal itu diantaranya adalah kewajiban dalam mematuhi kode etik profesi serta dilarang memindah-tangankan sertifikat IPTB pihak lain dgn alasan, cara atau dalam bentuk apapun juga. Kewajiban tersebut jelas diperuntukan guna menghindari praktek jualbeli tandatangan (“signer”) spt yang dulu sering terjadi pada SIBP. Sanksi bagi pelanggaran peraturan tersebut berjenjang dari peringatan tertulis, pembekuan, sampai dengan pencabutan IPTB tersebut.

Bagi seorang arsitek, terdapa pertanyaan mengenai peran serta tanggung-jawab mereka untuk pengawasan dengana cara berkala. Pekerjaan tersebut merupakan kewajiban yg melekat dengan pekerjaan perencanaan, sedangkan pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa adanya IPTB adalah untuk pekerjaan pengawasan. Layaknya harus ada penjelasan tentang hal ubu secara gamblang, khususnya tentang hak serta kewajiban di dalam IPTB pengawasan. Apakah itu IPTB pengawasan bisa dianggap sama spt pekerjaan pengawasan terpadu menurut Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan bisa berjalan dengan pengawasan berkala dari arsitek perencana? Dgn kata lain, lingkup dari IPTB pengawasan ialah mengawasi sebuah proses konstruksi secara teknis bangunan, schedule serta monitor anggaran, sedangkan pengawasan yang berkala dilakukan arsitek perencana guna memastikan bahwa yg dibangun tersebut sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Perubahan-perubahan yang diakibatkan kondisi lapangan, perubahan estetika, penggantian pola ruang ataupun permintaan perubahan lain dari pemberi tugas tetaplah menjadi tugas dari arsitek perencana.

sumber

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

  1. Ketentuan Perpanjangan
  2. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan, paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, dengan ketentuan :
  3. Perpanjangan pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigmsi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya;
  4. Perpanjangan yang ketiga sampai dengan ke lima dilaksanakan oieh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk;
  5. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing pemegang dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Iniigrasi melalui pertinibangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk;
  6. Dalam hal Izin Tinggal Terbatas berakhir, sementara Keputusan Direktur Jenderal imigrasi atau Mabat yang ditunjuk mengenai permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas belum diberikan, Kepala Kantor Iniigrasi yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Izin Tinggal Terbatas berakhir;
  7. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Izin Tinggal Terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi dan menandatangani formulir yang ditentukan.
  8. Masa Berlaku

1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas sebelumnya, dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.

  1. Persyaratan
  2. Surat Keterangan Jaminan dan identitas sponsor;
  3. Foto copy dan asli dari paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku
  4. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar
  5. Tidak termasuk dalam daftar Cegah-Tangkal;
  6. Membayar biaya Imigrasi sesuai ketentuan ;
  7. Melampirkan rekomendasi perpanjangan dari instansi terkait yang berwenang;
  8. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tuanya;
  9. Bagi Tenaga Keija atau pengusaha asing melampirkan fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Tanda Daftar perusahaan dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP)

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Membuat Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) & Jasa Pembuatan TDP

jasa pembuatan tdp jakarta

jasa pembuatan tdp

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) adalah bukti Perusahaan/ Badan Usaha telah melakukan wajib daftar berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang “Wajib Daftar Perusahaan”.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dimiliki oleh Perusahaan/Badan Usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Persyaratan Pengurusan Izin TDP :

  1. Copy Akta Pendirian dan Perubahannya jika ada;
  2. Copy SK Pengesahan Kemenkumham;
  3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  4. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  5. Copy KTP jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah wanita;
  6. Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah wanita;
  7. Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
  8. Asli TDP yang lama (untuk perubahan/daftar ulang TDP);
  9. Daftar Isian Permohonan TDP.

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Kenapa Harus Memiliki SIUP Untuk Bisnis Anda

Surat Ijin Usaha Perdagangan atau SIUP sangat penting untuk para pelaku usaha. SIUP merupakan surat ijin yang dibuat seorang pengusaha dalam hal ini pedagang agar bisa menjalankan bisnisnya. Orang atau badan yang mempunyai usaha perdagangan harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan).

Surat ini berfungsi sebagai bukti atau alat pengesahan dari usaha pedagangan yang dijalankan. SIUP Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk Pelaku usaha perseorangan atau pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Bukan hanya usaha besar yang membutuhkan Surat ijin Usaha Perdagangan ini melainkan juga untuk usaha kecil dan menengah.

Kenapa Penting Mengurus SIUP?

Mengurus SIUP dibuat agar usaha yang Anda lakukan sekarang mendapat pengesahan dan pengakuan dari pihak pemerintah. Pembuatan surat ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat mengganggu kelancaran usaha di kemudian hari. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) harus dimiliki oleh: 1.Objek yaitu seluruh jenis usaha perdagangan mulai dari usaha kecil, menengah sampai usaha besar. 2.Subyek yaitu setiap perorangan maupun perusahan yang menjalankan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar.

Berbagai Macam Katergori Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP

Berbagai Macam Katergori Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP. Berdasarkan kategorinya, Mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dibedakan sesuai dengan modal usahanya, baik kecil maupun besar. Ada pun kategori SIUP antara lain sebagai berikut:

•Surat Ijin Usaha Perdagangan kecil dibuat khusus untuk usaha yang mempunyai modal kekayaan bersih seluruhnya hingga Rp 200.000.000,00 (modal ini di luar bangunan dan tanah tempat menjalankan usaha perdagangan)

•Surat Ijin Usaha Perdagangan menengah dibuat khusus untuk usaha dengan modal kekayaan bersih seluruhnya antara Rp 200.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 (nominal ini di luar bangunan tempat menjalankan usaha perdagangan)

•Surat Ijin Usaha Perdagangan besar khusus disediakan untuk usaha dengan modal kekayaan bersih seluruhnya dengan nominal lebih dari Rp 500.000.000,00 (nominal ini di luar bangunan dan tanah tempat menjalankan usaha perdagangan). Fungsi Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Fungsi Mengurus SIUP bagi pelaku usaha perdagangan, antara lain sebagai berikut.

• Sebagai alat pengesahan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperlancar masalah perizinan tempat usaha Anda

• Dengan mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), perdagangan ekspor impor akan lebih lancar.

• SIUP adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pihak yang terlibat dalam EKSPOR IMPOR

Siapa saja yang terlibat dalam proses Export?. Yang terlibat dari proses Export diluar pemerintah si pengirim barang dan penerima barang secara garis besar ada 4. Yaitu : 1. Shipper : Shipper / Exportir adalah seseorang / badan usaha yang mengirimkan barang dengan maksud menjual barang / mengembalikan barang yang telah di beli namun rusak dsb. 2. Carrier : Carrier / bisa di sebut sebagai pihak yang menyediakan sarana pengangkutan baik itu angkutan laut seperti kapal atau angkutan udara dengan pesawatnya. 3. PPJK/EMKL dan Trucking Company : EMKL / PPJK adalah pihak yang mengurusi proses customs clearance di pelabuhan dan trucking company adalah perusahaan yang menyediakan angkutan darat seperti truck yang membawa barang dari gudang shipper menuju pelabuhan atau bandara. 4. Buyer : Buyer atau biasa di sebuat sebagai pembeli yang membeli barang si shipper.

Lalu bagaimana dengan proses Impornya?. sama saja dengan proses export, namun urutannya di balik. yaitu : Shipper / pengirim barang adalah importir yang menjual barangnya, Carrier, EMKL / PPJK dan Trucking Company yang mengurusi Customs clearance di pelabuhan atau bandara dan mengantarnya ke gudang buyer / consignee. dan Buyer atau Consignee yaitu si penerima / pembeli barang yang ada di dalam negeri.

sumber

Mengenal Seluk Beluk Jasa Freight Forwarding & Pengurusan Freight Forwarding
Freight forwarding adalah jasa yang ditawarkan oleh perusahaan freight forwarder untuk mengurusi pengiriman dan penerimaan barang Ekspor dan Impor. Freight forwarding dapat diartikan sebagai

“Kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya”.

Freight Forwarder bisa diposisikan juga sebagai Shipping Agent.

Freight forwarder menawarkan jasa pengiriman dan penerimaan cargo melalui layanan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan Shipping Company. Kalau perusahaan shipping ini biasanya menawarkan hanya sebatas kepada penggunaan armada transportasi pengiriman / angkutannya sendiri baik kapal maupun pesawat, maka freight forwarder dapat menawarkan pengiriman barang, penerbitan dokumen, hingga penyelesaian impor bahkan sampai pada pengiriman hingga gudang penerima / importir.

Dalam menjalankan usahanya tersebut, freight forwarder memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan shipping, trucking, atau mungkin dengan freight forwarder lain. Hal inilah yang membuat pengiriman barang melalui freight forwarder memiliki nilai lebih dibandingkan melalui shipping agent. Salah satunya adalah schedule pengiriman yang lebih banyak. Perusahaan shipping agent / carrier ini, tentu memiliki keterbatasan dari segi jadwal pengiriman yang disebabkan keterbatasan armada angkutan yang dimilikinya. Berbeda dengan freight forwarder yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan shipping tersebut, sehingga freight forwarder dapat menunjuk shipping line mana saja yang memiliki jadwal keberangkatan paling dekat dengan waktu yang diharapkan.

Keberadaan freight forwarder tentu mempermudah eksportir atau importir dalam melakukan pengiriman dan penerimaan barang. Kebutuhan untuk kemudahan proses ekspor dan impor itulah yang akhirnya membuat perusahaan freight forwarder dapat terus berkembang pesat.

KATEGORI