X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 8

Apakah kamu adalah pemilik sebuah perusahaan? Atau kamu bekerja di sebuah perusahaan? Apakah perusahaan milikmu atau perusahaan tempatmu bekerja memiliki resiko bahaya? Kalau ada apakah sudah diterapkan SMK3?

Belum dibahas, namun aku sudah bertanya banyak di awal postingan, kenapa?, hal ini dikarenakan SMK3 itu penting diterapkan di perusahaan. Eits, jangan salah arti, SMK3 di sini bukanlah nama sekolah yah. SMK3 yang di – share ini merupakan sebuah system tepatnya.

Seperti yang sudah di – share pada postingan sebelumya, setiap pemilik perusahaan wajib melaksanakan K3 di perusahaannya. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu upaya “accident prevention”. Penerapan K3 dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem bernama Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Apa itu SMK3 dan kenapa harus diterapkan? Ayo kita bahas satu persatu.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat SMK3 merupakan Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP 50/2012)

Tujuan dan sasaran SMK3 adalah sebagai upaya pengendalian resiko dengan penciptaan suatu system k3 di tempat kerja dengan melibatkan unsure manajemen tenaker dan kondisi serta lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan PAK serta terciptanys lingkungan kerja yang nyaman, efisien dan produktif

Pertanyaan yang muncul, apakah semua perusahaan wajib menerapkan SMK3? Adakah pengecualian?

Kewajiban penerapan SMK3 di perusahaan serta syarat2 perusahaan yang wajib menerapkan SMK diatur dalam UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 Pasal 5.

(UU 13/2003, Pasal 5)

“setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

(PP 50/2012, Pasal 87)

Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
Dalam menerapkan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini, peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional yang berlaku bagi masing-masing sektor usaha.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.
Ketentuan mengenai jumlah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila perusahaan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
Penetapan tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah buat perusahaan yang sesuai dengan yang dijelaskan di pasal-pasal di atas tidak melaksanakn SMK3 akan ada sanksi yang diberikan. Penjelasan mengenai sanksi ini diatur di UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 190

Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 87, berupa :

Teguran;
Peringatan tertulis;
Pembatasan kegiatan usaha;
Pembekuan kegiatan usaha;
Pembatalan persetujuan;
Pembatalan pendaftaran;
Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
Pencabutan ijin.
Punya perusahaan gede tapi tidak melaksanakan SMK3? Duh apa kata dunia coba, maka dari itu, ayo budayakan peneraoan SMK3 di perusahaan. Saling mengingatkan antara pengusaha dan tenaga kerja akan menciptakan budaya K3 yang akan berimbas terhadap meningkatnya produktivitas perusahaan.

Sumber:

Cahyono, Heru: Pengenalan SMK3

Rijono, Tandjung: Pembahasan UU No 1 Tahun 1970

Kemenakertrans RI: SMK3 dan Audit SMK3

Jasa Pengurusan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)

 

Apakah kamu adalah pemilik sebuah perusahaan? Atau kamu bekerja di sebuah perusahaan? Apakah perusahaan milikmu atau perusahaan tempatmu bekerja memiliki resiko bahaya? Kalau ada apakah sudah diterapkan SMK3?

Belum dibahas, namun aku sudah bertanya banyak di awal postingan, kenapa?, hal ini dikarenakan SMK3 itu penting diterapkan di perusahaan. Eits, jangan salah arti, SMK3 di sini bukanlah nama sekolah yah. SMK3 yang di – share ini merupakan sebuah system tepatnya.

Seperti yang sudah di – share pada postingan sebelumya, setiap pemilik perusahaan wajib melaksanakan K3 di perusahaannya. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu upaya “accident prevention”. Penerapan K3 dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem bernama Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Apa itu SMK3 dan kenapa harus diterapkan? Ayo kita bahas satu persatu.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat SMK3 merupakan Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP 50/2012)

Tujuan dan sasaran SMK3 adalah sebagai upaya pengendalian resiko dengan penciptaan suatu system k3 di tempat kerja dengan melibatkan unsure manajemen tenaker dan kondisi serta lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan PAK serta terciptanys lingkungan kerja yang nyaman, efisien dan produktif

Pertanyaan yang muncul, apakah semua perusahaan wajib menerapkan SMK3? Adakah pengecualian?

Kewajiban penerapan SMK3 di perusahaan serta syarat2 perusahaan yang wajib menerapkan SMK diatur dalam UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87 dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 Pasal 5.

(UU 13/2003, Pasal 5)

“setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

(PP 50/2012, Pasal 87)

Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
Dalam menerapkan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini, peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional yang berlaku bagi masing-masing sektor usaha.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.
Ketentuan mengenai jumlah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila perusahaan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
Penetapan tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah buat perusahaan yang sesuai dengan yang dijelaskan di pasal-pasal di atas tidak melaksanakn SMK3 akan ada sanksi yang diberikan. Penjelasan mengenai sanksi ini diatur di UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 190

Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 87, berupa :

Teguran;
Peringatan tertulis;
Pembatasan kegiatan usaha;
Pembekuan kegiatan usaha;
Pembatalan persetujuan;
Pembatalan pendaftaran;
Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
Pencabutan ijin.
Punya perusahaan gede tapi tidak melaksanakan SMK3? Duh apa kata dunia coba, maka dari itu, ayo budayakan peneraoan SMK3 di perusahaan. Saling mengingatkan antara pengusaha dan tenaga kerja akan menciptakan budaya K3 yang akan berimbas terhadap meningkatnya produktivitas perusahaan.

Sumber:

Cahyono, Heru: Pengenalan SMK3

Rijono, Tandjung: Pembahasan UU No 1 Tahun 1970

Kemenakertrans RI: SMK3 dan Audit SMK3

Jasa Pengurusan standar ISO JAKARTA

– standar iso 9001:2015 / 9001:2018
– standar iso 14001:2015
– standar iso 27001:2013
– ohsas 18001:2007

hubungi

pin BBM : 235F8BA6
Simpati : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666

Jasa Pengurusan penutupan izin perusahaan di bkpm jakarta

IZIN PENUTUPAN USAHA

Bagi penanaman modal yang akan menutup investasinya, harus mengajukan pencabutan penanaman modal. Pencabutan penanaman modal untuk membatalkan pendaftaran penanaman modal, izin prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal maupun Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.

Pengajuan permohonan pencabutan penanaman modal disampaikan kepada BKPM atau instansi penanaman modal di daerah dengan melengkapi persyaratan:

  1. Surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
  2. Rekaman RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang berisi persetujuan (kesepakatan) pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Persetujuan Penanaman Modal, Izin Pendirian KPPA (kantor Perwakilan Perusahaan Asing), Izin Usaha maupun Izin Usaha Tetap;
  3. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
  4. LKPM (laporan Kegiatan Penanaman Modal) periode terakhir;

Jasa pengurusan pendirian PT (perseroan terbatas) di bogor

  1. Nama PT (Nama dalam bahasa Indonesia)
  2. Kedudukan & Bidang Usaha
  3. Fotocopy KTP Para pemegang saham,para Direktur & Komisaris
  4. Fotocopy Data-data Perusahaan (Jika sebagian saham milik Perusahaan)
  5. Susunan pengurus & pemegang saham (Minimal 2 orang ) serta komposisi saham
  6. Fotocopy KK (Jika Direktur Perempuan)
  7. Penentuan Jumlah Modal Dasar & Modal Disetor
  8. Fotocopy NPWP pribadi penanggung jawab Perusahaan
  9. Nomor telepon/fax kantor
  10. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB (Jika tempat usaha berada diwilayah kelapa gading & Jakarta Selatan, Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung (Jika beralamat di gedung/apartemen,Surat Keterangan RT/RW (Jika dibutuhkan)
  11. Pasphoto Penanggung Jawab Perusahaan uk.3×4=3 lbr (berwarna)
  12. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko (Tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta)

 

Jasa pengurusan pendirian PT (perseroan terbatas) di tangerang

  1. Nama PT (Nama dalam bahasa Indonesia)
  2. Kedudukan & Bidang Usaha
  3. Fotocopy KTP Para pemegang saham,para Direktur & Komisaris
  4. Fotocopy Data-data Perusahaan (Jika sebagian saham milik Perusahaan)
  5. Susunan pengurus & pemegang saham (Minimal 2 orang ) serta komposisi saham
  6. Fotocopy KK (Jika Direktur Perempuan)
  7. Penentuan Jumlah Modal Dasar & Modal Disetor
  8. Fotocopy NPWP pribadi penanggung jawab Perusahaan
  9. Nomor telepon/fax kantor
  10. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB (Jika tempat usaha berada diwilayah kelapa gading & Jakarta Selatan, Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung (Jika beralamat di gedung/apartemen,Surat Keterangan RT/RW (Jika dibutuhkan)
  11. Pasphoto Penanggung Jawab Perusahaan uk.3×4=3 lbr (berwarna)
  12. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko (Tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta)

Jasa Pengurusan PT (PERSEROAN TERBATAS) di jakarta

  1. Nama PT (Nama dalam bahasa Indonesia)
  2. Kedudukan & Bidang Usaha
  3. Fotocopy KTP Para pemegang saham,para Direktur & Komisaris
  4. Fotocopy Data-data Perusahaan (Jika sebagian saham milik Perusahaan)
  5. Susunan pengurus & pemegang saham (Minimal 2 orang ) serta komposisi saham
  6. Fotocopy KK (Jika Direktur Perempuan)
  7. Penentuan Jumlah Modal Dasar & Modal Disetor
  8. Fotocopy NPWP pribadi penanggung jawab Perusahaan
  9. Nomor telepon/fax kantor
  10. Fotocopy sertifikat,Fotocopy PBB terakhir & bukti lunas (Jika milik sendiri)/Fotocopy perjanjian sewa,Fotocopy PBB & bukti lunas (Jika sewa),Fotocopy IMB (Jika tempat usaha berada diwilayah kelapa gading & Jakarta Selatan, Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung (Jika beralamat di gedung/apartemen,Surat Keterangan RT/RW (Jika dibutuhkan)
  11. Pasphoto Penanggung Jawab Perusahaan uk.3×4=3 lbr (berwarna)
  12. Kantor berada diwilayah Perkantoran/Plaza/Ruko (Tidak berada di wilayah pemukiman khusus Jakarta)

Jasa Pengurusan KANTOR perwakilan perusahaan asing (KPPA)
Daftar persyaratan dokumen

  • Mengisi Form Pendaftaran KPPA
  • Copy AoA (Article of Association)
  • Copy Passport Penanggung Jawab KPPA
  • Letter of Intent dari Penanggung Jawab Perusahaan Asing
  • Letter of Appointment dari Penanggung Jawab Perusahaan Asing
  • Letter of Statement dari Penanggung Jawab KPPA

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa Pengurusan izin perluasan industri

  1. Formulir Permohonan Izin Perluasan Bermaterai ( Form Pm-IV Jika memiliki IUI melalui PP, Form SP-III jika memiliki IUI tanpa PP)
  2. FC KTP Direktur
  3. FC NPWP Perusahaan
  4. FC Domisili Perusahaan
  5. FC Izin UUG bila berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat
  6. FC UKL/UPL untuk perluasan industri yang bersangkutan

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa Pengurusan izin prinsip BKPM untuk PMA (perusahaan asing)

  1. FC Paspor dan Alamat Negara Asal bagi Pemegang Saham WNI
  2. Fc Article Of Association (AOA) dan Fc Paspor direktur bagi pemegang Saham Perusahaan Asing
  3. Fc KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI
  4. Fc Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Fc Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Hukum dan Ham, Domisili Usaha, NPWP, SIUP/IUT, TDP bagi Pemegang Saham Bdan Usaha Indonesia.
  5. Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
  6. Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang Jasa) – Presentase di BKPM

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

KATEGORI