X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

kepanjangan other

Langkah Mengurus izin izin perusahaan

mengurus izin perusahaan dapat berbentuk PT, CV , UD, KOPERASI maupun PMA.
dibawah ini adalah daftar dokumen persyaratan umum mendirikan sebuah CV

  • THE STAND
  • DOMISILI CV
  • TIN
  • COURT CONFIRMATION
  • License
  • TDP

dibawah ini adalah daftar dokumen persyaratan umum mendirikan sebuah PT

  • THE STAND
  • DOMISILI PT
  • NPWP PT
  • SK RI LAW AND HUMAN RIGHTS
  • License
  • TDP

butuh jasa pendirian PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, construction services business license & perizinan lainnya ?
Pengurusan standar ISO

PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT contact :
pin BBM : 235F8BA6
Sympathy : 0812 9374 8172
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com

The following are the requirements for wna VISA TELEX Management,,ms,The conditions required,,id,For Companies Sponsors,,id

Syarat-syarat yang dibutuhkan :

Bagi Perusahaan Sponsor :

  1. Surat Permohonan
  2. Surat Kuasa
  3. The form
  4. Copy RPTKA
  5. KTP Direktur
  6. Dokumen Perusahaan ( Akta Pendirian, Akta Pengesahan, License, TDP, TIN, Domicile)

Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA)

  1. Copy TA'01
  2. Copy Paspor
  3. Photo 4×6 (1 Lembar)

butuh jasa pendirian PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, construction services business license & perizinan lainnya ?
Pengurusan standar ISO

PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT contact :
pin BBM : 235F8BA6
Sympathy : 0812 9374 8172
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com

Before applying for Permits,,ms,there are requirements that must be completed by the applicant Permit,,id,Letter of guarantee from a guarantor,,id,A valid national passport,,id,apply,,ms,View ITAS,,sv,A letter of recommendation from the relevant authorities,,id,identity guarantor,,id,submitted before,,ms,days since first arriving in Indonesia,,id,Guarantee letter ..,,id, ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon kitas

Syarat Permohonan Kitas

  • Surat penjaminan dari penjamin
  • Paspor kebangsaan yang sah & berlaku
  • Visa ITAS
  • Surat keterangan domisili
  • Surat rekomendasi dari instansi terkait
  • Identitas penjamin
  • Diajukan sebelum 30 hari sejak pertama kali tiba di indonesia.

butuh jasa pendirian PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, construction services business license & perizinan lainnya ?
Pengurusan standar ISO

PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT contact :
pin BBM : 235F8BA6
Sympathy : 0812 9374 8172
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com

Here is a list,,id,Application for Identity Assurance Sponsors and Sponsors,,id,Curriculum Vitae,,id,Letter of Recommendation from Related Agencies,,id,Original and photocopy of passport,,id,Permits and Books POA,,id,Marriage certificate / Birth certificate of incorporation family,,id,telex View,,sv,confirmation act,,ms Persyaratan Pengalihan status dari ITAS menjadi ITAP
1. Surat Permohonan Jaminan Sponsor dan Identitas Sponsor
2. Daftar riwayat Hidup ( CV )
3. Surat Rekomendasi dari Instansi Terkait
4. Paspor Asli dan fotocopy
5. KITAS dan Buku POA
6. Surat Nikah/akte Kelahiran untuk penggabungan keluarga
7. Telex Visa
8. License, TIN, Akta Pendirian, Pengesahan akta ( TKA )
butuh jasa pendirian PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, construction services business license & perizinan lainnya ?
Pengurusan standar ISO

PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT contact :
pin BBM : 235F8BA6
Sympathy : 0812 9374 8172
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com

jasa pengurusan tenaga kerja asing

Limited Stay Permit Card,,id,Indonesia professional consultant can help you take care of the labor permit foreign nationals,,id (OTHER) adalah izin yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal sementara di Indonesia. Orang asing yang boleh mendapatkan OTHER is

1. Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas

2. Orang asing pemegang Visa Terbatas

3. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zone ekonomi eksklusif.

pt. indonesia professional consultant dapat membantu anda mengurus izin tenaga kerja warga negara asing.

need manufacturing services PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN KOPERASI , agen pembuatan kitas , AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, construction services business license & perizinan lainnya ?
Pengurusan standar ISO

PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT contact :
pin BBM : 235F8BA6
Sympathy : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)

the establishment of a construction company,,id,the establishment of a construction company to establish a pt in the field of construction,,id,establishment of the company requires a special permit called the construction services business license,,id,we can help you establish pt from the beginning until the issuance of the license,,id,various other documents,,id,Business license is a license Construction Services Business,,id

Untuk mendirikan sebuah pt di bidang di konstruksi, pendirian perusahaan memerlukan ijin khusus bernama surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) . kami dapat membantu anda mendirikan pt dari awal hingga terbitnya surat izin, akta notaris , tdp & berbagai dokumen lainnya.

Surat izin / izin Usaha Jasa konstruksi merupakan surat ijin Usaha dalam mengikuti Tender tender konstruksi di berbagai bidang sepert : Bidang Mekanikal, Sipil, Telekomunikasi, Konsultan, Tata lingkungan, Arsitektural dan Elektrikal.

PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT siap membantu anda dalam pengurusan siujk yang sangat penting untuk mengikuti tender baik di swasta maupun pemerintahan.

need manufacturing services PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, construction services business license & perizinan lainnya ?
Pengurusan standar ISO

PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT contact :
pin BBM : 235F8BA6
Sympathy : 0813 1811 1630
xl : 0878 8648 4666
(Alexander george .SH)
doc_ipc@yahoo.com

Inilah daftar persyaratan perusahaan yang ingin mendatangkan wna

Copy Paspor TKA masa berlaku minimal 18 Bulan
Copy Ijasah TKA
Copy CV (Curriculum Vitae) TKA
TKA wajib membayar DPKK USD 1200/Tahun
Klise/CD Photo TKA (Background merah) *Juga lampirkan legalitas Perusahaan Penjamin Tenaga Kerja Asing/ TKA dibawah ini:
Copy Akte Pendirian Perusahaan
Copy Surat Keputusan Kehakiman
Copy SIUP/ Izin Prinsip BKPM bagi badan PMA
Copy NPWP
Copy TDP
Copy Domisili Perusahaan
ID Card Copy Director
Kop Surat Perusahaan 15 Lembar
Wajib Lapor Ketenagakerjaan/UU N0.7
Organizational structure of the company
Pendamping TKA: copy KTP, Email, No.Telp
Tambahan untuk perpanjang KITAS: paspor, OTHER, buku POA, STM, SKLD, SKPPS, Lapor Keberadaan, bukti membayar DPKK lama dan baru, IMTA dan RPTKA dilampirkan (hanya untuk perpanjangan, untuk pemohon baru abaikan saja)

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan IMTA (menggunakan tenaga kerja asing)

TAKEN

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (TAKEN) adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh PMA/PMDN yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatanya. IMTA berlaku untuk masa waktu 1 (one) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. Prosedur pengajuan IMTA diajukan oleh investor untuk setiap tenaga kerja asing yang digunakan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Ditjen P2TKA), Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui loket pelayanan yang tersedia di Direktorat P2TKA atau di BKPM.

Article 59 Signs 3

Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman perjanjian kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan
  2. Bukti pembayaran Dana kompensasi penggunaan TKA dari bank yang ditunjuk oleh Menakertrans
  3. Rekaman Polis asuransi
  4. Rekaman surat pemberitahuan pemberian Visa
  5. Pas photo berwarna ukuran 4×6 sebanyak 2 sheet
  6. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan
  7. Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau komisaris

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan RPTKA (RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)

UU No.13 Year 2003 tentang Tenaga Kerja

Article 43 Signs (1) :

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang dishakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

Article 43 Signs (4) :

Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri à Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : KEP.228/MEN/2003

& Nbsp;

KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA

Article 3 :

(1) Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan ijin mempekerjakan TKA (TAKEN)

Article 4 :

(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Signs (1) pemberi kerja harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA secara tertulis serta melampirkan :

  1. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi
  2. Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang
  3. Akte pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum
  4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat
  5. Bagan struktur organisasi perusahaan
  6. Copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping à tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris (Pasa; 45 Signs (2) UU No.13 Year 2003)
  7. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku à berdasarkan UU No.7 Tahun 1981

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

  1. Identitas pemberi kerja TKA
  2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan ybs
  3. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan
  4. Jumlah TKA
  5. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA
  6. Lokasi kerja
  7. Jangka waktu penggunaan TKA
  8. Penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA
  9. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia

Article 6 :

Permohonan RPTKA disampaikan kepada Dirjen (Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri) melalui Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja)

Peraturan Kepala BKPM No.12 Year 2009

Article 1 angka 36

Permohonan RPTKA, Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) dan IMTA adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan TKA dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

RPTKA

Article 1 angka 37

RPTKA adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan TKA yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan TKA dan penerbitan IMTA

Article 56

1) Perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperoleh pengesahan RPTKA

2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman pendaftaran penanaman modal/Izin prinsip penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Depkumham dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan
  3. Keterangan domilisi perusahaan dari Pemda setempat
  4. Bagan struktur organisasi perusahaan
  5. Surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA
  6. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
  7. Rekomendasi dari Dirjen terkait, khusus bagi jabatan antara lain Subsektor Migas, pertambangan umum, dll
  8. Permohonan yang ditandatangani Direksi perusahaan
  9. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan

& Nbsp;

VISA UNTUK BEKERJA (TA.01)

Article 58

1) TKA yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Untuk Bekerja (VUB) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan RI di LN

2) Untuk mendapatkan VUB, pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh VUB (Rekomendasi TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan imigrasi.

3) Permohonan rekomendasi TA.01 diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman keputusan pengesahan RPTKA
  2. Rekaman paspor TKA ybs yang masih berlaku
  3. Daftar riwayat hidup terakhir (original) yang ditandatangani oleh ybs
  4. Rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bhs. Inggris atau terjemahannya dalam Bhs.Ind oleh penerjemah tersumpah
  5. Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris
  6. Rekaman surat penunjukan TKI pendamping
  7. Pas photo berwarna, ukuran 4×6 sebanyak 1 sheet
  8. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan

& Nbsp;

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Pengurusan Izin Penyaluran Alat Kesehatan

  • Penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, Cabang PAK, dan toko alat kesehatan.
  • Selain penyalur sebagaimana dimaksud seperti diatas, alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat.
  • Setiap PAK dapat mendirikan cabang PAK di seluruh wilayah Republik Indonesia
  • Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki Izin PAK.
  • Pedagang besar farmasi yang akan melakukan usaha sebagai PAK hars memiliki izin PAK.
  • Izin PAK diberikan oleh Direktur Jenderal.
  • Izin Cabang PAK diberikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi.
  • Izin toko alat kesehatan diberikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
  • Izin Cabang PAK sebagaiman dimaksud dalam pasal 9 Signs (3) hanya berlaku di provinsi yang mengeluarkan izin tersebut.
  • Izin PAK berlaku selama memenuhi persyaratan :
    1. melaksanakan ketentuan CDAKB;
    2. perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha
  • Untuk menjamin terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud seperti diatas Direktur Jenderal melakukan audit menyeluruh terhadap PAK paling lama setiap 5 (lime) tahun sekali sesuai dengan CDAKB.
  • Perubahan izin PAK harus dilakukan apabila terjadi :
    1. perubahan badan hukum perusahaan;
    2. pergantian pimpinan atau penanggung jawab teknis; and / or
    3. perubahan alamat kantor,building, dan\atau bengkel.
  • Izin PAK dicabut apabila:
    1. PAK mendistribusikan produk yang tidak memiliki izin edar atau tidak sesuai dengan klaim yang disetujui pada waktu mendapatkan izin edar;
    2. PAK dengan sengaja menyalahi jaminan pelayanan purna jual;
    3. berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sudah tidak memenuhi lagi persyaratan sarana dan prasarana
  • Pencabutan izin PAK ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh Formulir 7 sebagaimana terlampir.

CATEGORY