X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 5

Jasa Pengurusan / Perizinan NPIK (Nomor Pengenal Impor Khusus)

  1. NPIK ELEKTRONIKA
  2. NPIK MAINAN ANAK
  3. NPIK BERAS
  4. NPIK JAGUNG
  5. NPIK GULA
  6. NPIK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
  7. NPIK SEPATU
  8. NPIK KEDELAI

———————————————————————————————–
Persyaratan :

  • Copy NPWP Perusahaan
  • Copy TDP
  • Copy API-U atau API-P
  • Pas Photo Direktur 3×4 = 2 lembar Background Merah
  • Copy Paspor/KTP Direkture

Jasa Pengurusan Izin Usaha tetap UNTUK PMDN & PMA

Persyaratan:

1. Foto copy Dokumen Perusahaan satu set.

2. Foto copy hak atas tanah atau bukti pemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa menyewa

3. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB)

4. Foto copy Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO)

5. Foto copy SP PMDN atau SP PMA

6. Foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen paya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.

7. Surat kuasa dari yang berwenang,apabila penandatanganan permohonan bukan direksi.

Prosedur & Ketentuan IZIN USAHA PETERNAKAN

Pemberian Izin Usaha

  1. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.
  2. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.
  3. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Tingkat Kabupaten atau Kota

A. Izin Usaha Industri (Baru)

Mengisi formulir permohonan
Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
Foto copy NPWP
Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat keterangan Domisili Perusahaan
Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran
Foto copy Surat Izin Gangguan/HO
Foto copy SIUP dan TDP
Persyaratan tambahan yang mungkin di butuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota
B. Persetujuan Prinsip

Mengisi formulir permohonan
Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
Foto copy NPWP
Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Ada seorang Developer yang membangun sebuah kawasan hunian berupa perumahan minimalis yang cocok untuk keluarga baru, yakni dua kamar. Dari segi kualitas bangunannya standar, namun ada yang salah dalam pembangunan kawasan perumahan ini, yakni tempatnya yang tidak strategis. Sejak dibangun satu tahun lalu hingga saat ini belum satupun ada yang terjual.

Secara sederhana penilaian atas kesalahan yang dilakukan developer atau pengembang itu sangat jelas, dia membangun sebuah kawasan pemukiman tersebut tidak didasari Riset Pasar yang akurat, dan terkesan asal membangun. Sebab ia membangun didaerah perkampungan yang jauh dari pusat-pusat bisnis, pendidikan,atau pemerintahan. Sedangan masyarakat disekitar sebagian besar adalah petani. Nah jelas bukan kesalahannya!.

Dari pelajaran tersebut, dapat diambil hikmahnya bahwa Bisnis Properti itu butuh Ilmu, dan tidak asal praktek. Agar tidak terjadi kerugian besar, Sebagaimana contoh developer tersebut tadi sudah membuat lebih kurang sepuluh bangunan, dan andai kata, biaya yang dikeluarkan dalam satu bangunan tersebut Rp. 50.000.000 maka total dana yang dikeluarkan sudah setengah milyar, belum izin-izin pendiriannya serta pembelian tanah itu sendiri.

Bukan Ahli Bisnis Properti Maka Bersiap Untuk Bangkrut

Nah, Buat anda sebelum terjun kedalam Bisnis Properti Sebaiknya Belajar dulu lebih dalam Tentang Ilmu Bisnis Properti ini, Saat ini sudah sangat banyak orang-orang yang bisa dijadikan guru untuk Belajar Bisnis Properti. Dan tarif biaya belajarnya tidak terlalu mahal, bahkan sangat murah jika belajar melalui media-media seperti buku apalagi dengan makin maraknya jaringan internet.sudah banyak Para-para master dibidang properti yang mau mengajarkan kursus secara online.

Bahkan biaya yang mereka kenakan ada yang hanya 400.000 , 200.000,, Ini sangat murah sekali apalagi jika kita bandingkan dengan seorang developer yang diceritakan diatas, Sudah keluar uang Setengah Milyar, namun bangkrut didapat, andaikata ia mau Belajar Bisnis Properti dulu, maka kemungkinan hal tersebut tidak akan terjadi.dan ada Hadis Nabi Muhammad yang bisa dikaitkan dengan kisah ini, Bahwa Serahkan Segala sesuatu itu pada Ahlinya, Jika tidak maka kehancuran akan terjadi.

Developer Properti

Di Bisnis properti, banyak kesempatan bisa dipilih jadi pintu masukanya. Anda bisa mulai dari menjadi professional broker properti, berjualan tanah kavling, langsung menjadi developer, mengelola property asset manajemen, memilih menjadi investor saja, atau bahkan bisa diawali dengan menjadi karyawan terlebih dulu di perusahaan pengembang perumahan.

Khusus di bidang developer properti, sementara kalangan masih menganggap bahwa binis properti memerlukan modal besar dan likuiditas besar pula. Kenyataanya, jika merujuk pada cara kerja pengembang besar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, sebagai developer mereka memang memiliki dukungan modal besar yang melimpah. Puluhan bahkan ratusan milyar, sebuah angka yang tampak nyaris mustahil dipenuhi oleh pebisnis properti pemula dan orang biasa yang hendak menjadi developer perumahan.

Karena itu tak heran jika di era 1990an mayoritas developer perumahan adalah mereka yang telah turun-temurun menekuni bisnis ini. Ia menjadi semacam bisnis ekslusif kalangan tertentu saja, diwariskan dari klan keluarga tertentu pula secara segaris.

Tak seperti dahulu, saat ini aspek manajemen kelola developer mudah di dapat di pelbagai pelatihan dan workshop. Rumusan “kitab suci” developer telah menjadi rahasia umum, dimana setiap orang bisa belajar perlahan. Kerumitannya bisa diatasi dengan menggandeng pihak lain yang telah kompeten dan berpengalaman menjadi developer.

Sebagai bisnis yang menimbulkan multi player effect, developer perumahan dengan sendirinya memberi dampak positif sebagai pendorong berjalannya siklus ekonomi berbagai bisnis penyangganya. Lapangan kerja terbuka luas dari hulu hingga hilir. Perbankan pun diuntungkan karena landing dananya terserap bukan saja oleh end user, tetapi juga terserap di bisnis ikutannya dalam jumlah besar.

Sebagai developer, tanpa disadari anda bukan saja telah menggerakkan sektor produktif ekonomi, lebih jauh anda juga telah menjalankan fungsi etik sebagai pengusaha yang menciptakan banyak lapangan kerja. Sebuah pilihan bisnis yang populis, istilahnya. Menguntungkan sekaligus memberi manfaat praktis bagi banyak pihak, khususnya masyarakat kecil.

Developer Lebih Menguntungkan

Keunggulan menjadi developer perumahan dibanding jenis bisnis properti lain, berjualan kavling, umpamanya, terletak pada besarnya potensi profit yang bisa diraih. Meski disadari dari segi manajemen kelolanya lebih rumit, karena harus berhadapan dengan birokrasi di urusan legalitas, dan juga menangani keribetan konstruksi bangunan, akan tetapi justru di sinilah potensi keuntungan tambahan didapat.

Jika berjualan kavling tanah hanya memungut keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual akhir ke konsumen, developer perumahan malah mendapatkan profit ganda dari konstruksi bangunan juga.

Faktor developer mendapat keuntungan lebih banyak dari jenis bisnis properti lain, juga dikarenakan produk jualannya adalah hasil karya arsitektur yang kental unsur estetikanya. Amat berselera personal, dan tak terdefinisikan tunggal. Seperti jamak diketaahui, jika sudah menyangkut kepuasan terhadapa pemenuhan selera, nilai barang satu dengan lainnya menjadi tidak bisa ditakar dalam lajur harga sama. Semakin developer perumahan mampu menebak dan memenuhi taste konsumen, maka profit besar yang diambil developer menjadi tak sensitif lagi bagi konsumen.

Di mata perbankan, developer juga dianggap lebih seksi secara keuangan untuk dibiayai permodalannya. Jika anda selaku pengusaha dianggap mampu mengelola bisnis dengan kerumitan tinggi, berati pula anda dianggap cakap, matang dan teruji. Dan itu artinya, anda layak memperoleh plafon pembiayaan yang lebih tinggi pula dari perbankan. Semakin naik dan membesar, terus naik dan naik lagi, jumlah dukungan modal kerja perbanakan dari waktu ke waktu.

Ringkasnya, atas berbagai pertimbangan teknis dan strategis, pilihan obyektif menjadi developer di bisnis properti, memilki tingkat kelayakan bisnis amat baik.

sumber

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Langkah Memulai bisnis developer properti / perusahaan properti

Apabila kita sudah mempersiapkan bentuk badan usaha untuk bergerak di bidang developer, tentunya perizinan utamanya berupa dokumen pendirian CV atau PT nya sudah dilengkapi sebelumnya. Hal tersebut akan memudahkan kita dalam pengurusan izin berikutnya dan untuk mendapatkan modal, baik melalui hutang kepada Bank atau pemodal lainnya. Dokumen utama yang diperlukan adalah Akta Pendirian Badan Usaha, Izin Domisili, NPWP,TDP, SIUP dan pengesahan dari KEMENKUMHAM jika berbentuk Badan Hukum PT.

Jika dokumen badan usaha sudah didapat, maka langkah berikutnya adalah:

Langkah 1 – Mencari Lahan yang Layak

Pastikan bahwa tanah yang akan dibangun sebagai gedung atau perumahan berada pada jalur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ( RTRK) agar tidak kesulitan untuk izin pemanfaatan tanahnya. Misalnya jika kita akan membanguan perumahan yang berada pada areal persawahan, tidak selalu RTRK di tempat tersebut akan jadi daerah persawahan atau daerah peresapan (jalur hijau). Kita harus mengecek RTRK daerah tersebut peruntukannya apa, untuk pemukiman, industri atau memang jalur hijau. Apabila ternyata daerah tersebut direncanakan sebagai pemukiman maka kita bisa lanjutkan untuk rencana mengembangkan perumahan.Pemilihan lokasi dapat juga lebih mudah dengan cara “mendompleng” lokasi yang memang sudah banyak perumahan. Hal ini lebih aman untuk investasi tanah tetapi pasti harga tanahnya jauh lebih mahal karena fasilitasnya sudah lebih mendukung dan memadai.

Langkah 2 – Mengurus Perizinan Lokasi

Langkah berikutnya adalah mengurus perizinan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Izin yang kita urus adalah Advice Planning, untuk memastikan kesesuaian antara Site Plan pengembangan perumahan dengan tata ruang di daerah tersebut. Syarat yang wajib disiapkan antara lain proposal izin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut. Untuk pengurusannya harus dilampiri sertifikat tanah, jika tanah itu masih atas nama orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup untuk mengurus perizinan tersebut, dan tentunya gambar perencanaan lahan(Site Plan) sudah harus ada. Hasil dari izin ini adalah gambar rekomendasi Advice Planning yang berisi garis besar aturan untuk pembangunan, misal garis pagar harus berapa meter dari jalan, garis muka bangunan harus berapa meter dari jalan dan masih banyak yang lainnya. Bentuk perzinan lainnya yang dihasilkan dari proses ini adalah Izin Prinsip atau Surat Keputusan yang disetujui oleh Kepala Daerah yaitu Bupati atau Walikota. Di beberapa daerah Izin Prinsip ini hanya berlaku untuk lahan dengan luasan > 1 Ha, tapi ada juga daerah yang tidak memiliki batasan luasan untuk izin ini.

Langkah 3 – Mengecek Status Tanah di BPN

Pertama kita cek sertifikat apakah sudah sesuai dengan fisiknya, kita minta pada petugas untuk cek ulang patok pembatasnya apakah sudah sesuai dengan luasan yang ada pada sertifikat. Selanjutnya menyesuaikan sertifikat dengan syarat dan kebutuhan yang akan digunakan untuk pengembangan perumahan, misalnya apakah tanah itu harus digabung sertifikatnya karena sebelumnya terdiri dari sejumlah sertifikat hak milik. Pastikan status yang dipersyaratkan untuk lahan tersebut, harus Hak Guna Bangunan (HGB) yang berarti tanah tsb atas nama PT (perusahaan), ataukah boleh langsung dipecah kavling atas nama perorangan. Seandainya diperbolehkan dipecah kavling atas nama perorangan, maka hal tersebut sangat memudahkan pengurusan dan menghemat anggaran untuk retribusi pajak dan perizinan. Kalaupun harus berstatus HGB langkah awalnya adalah penurunan status dari SHM ke HGB tetapi masih atas nama perorangan, kemudian dari HGB atas nama perorangan diubah menjadi HGB atas nama PT/ Perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa di setiap proses tersebut selalu muncul pajak dan retribusi perizinan. Namun proses tersebut mungkin tidak sama di setiap daerah, jadi sebelum mengajukan mohon ditanyakan pada BPN setempat untuk detail tiap prosesnya sampai proses selesai.
Setelah mengurus proses legalitas sertifikat tadi, kita masih harus mencari Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Izin ini sebagai syarat selanjutnya untuk untuk pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Langkah 4 – Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Sesuai ketentuan, AMDAL berlaku untuk luasan > 1 Ha, jika luasannya dibawah itu sebagai penggantinya cukup dengan izin UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemanfaatan lingkungan hidup). Tahap awal proses ini kita diharuskan cek kadar air tanah pada lokasi. Setelah itu kita membuat proposal tentang plus minus dan dampak yang akan terjadi pada proyek yang akan kita kembangkan. Hasil dari perizinan ini adalah Surat Rekomendasi dari kantor KLH yang harus dilampirkan sebagai syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Langkah 5 – Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

Biasanya prosedur dilakukan di kantor Perizinan Terpadu atau kantor Perizinan Satu Atapmengurus IMB, sekaligus bersamaan dengan mengurus pengesahan Site Plan Perumahan atau istilah lainnya Zoning. Setelah itu langkah terakhirnya adalah IMB. Syarat pengajuan IMB ini adalah kelengkapan dari perizinan-perizinan yang sudah kita bahas tersebut di atas ditambah dengan:

  • Gambar kerja Rumah yang akan dibangun
  • Surat pernyataan Tetangga yang disyahkan tetangga kanan kiri depan belakang, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan
  • Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan segala yang ditimbulkan
  • Copy Status Tanah
  • Copy KTP penanggung jawab
  • Copy lunas PBB

Apabila seluruh syarat sudah dilampirkan, kita tinggal menunggu hasilnya keluar dan membayar retribusi yang nilainya sesuai dengan luas tanah dan bangunannya.
Setelah seluruh proses di atas selesai, maka developer perumahan telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan. Biasanya pihak bank menetapkan seluruh syarat di atas dipenuhi terlebih dahulu sebelum diajukan kredit bagi developer maupun KPR bagi pembeli perumahan atau unit properti yang dibangun oleh developer.

Disamping aspek perizinan tersebut diatas pertimbangan penting lainnya bagi developer adalah aspek modal. Apakah menggunakan modal sendiri atau injaman kepada bank atau jasa keuangan lainnya, atau kerjasama dengan individu atau perusahaan yang menanamkan sahamnya. Karena modal untuk bisnis atau pengembang properti sangat besar, maka diperlukan perencanaan yang matang untuk menggali sumber sumber dan kontrol penggunaan dana atau cashflownya, agar pembangunan proyek berjalan lancar tidak tersendat di tengah jalan.

Aspek lainnya yang menjadi kunci adalah marketingnya, dimana para pengembang harus benar-benar melakukan riset pasar, apakah lokasi yang akan dibangun punya prospek bagus dan diminati konsumen. Karena lokasi merupakan hal yang paling pokok dalam pembangunan proyek properti, maka diperlukan para konsultan-konsultan perencanaan pemasaran yang handal dibutuhkan untuk menilai prospektif lokasi yang akan dibangun tersebut.

 

sumber : http://www.rahadiproperti.com/2013/09/cara-memulai-usaha-developer-properti.html#.VxOpVN-jm-l

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Membuat surat izin usaha jasa keamanan

Ingin mendirikan usaha (perusahaan) jasa keamanan ? ketahui inilah syarat syarat sebagai berikut.

  1. Surat Permohonan kepada KAPOLDA METRO JAYA up KARO BINAMITRA POLDA METRO JAYA.
  2. Akte Pendirian Badan Usaha dalam bentuk PT yang mencantumkan JASA PENGAMANAN sebagai bidang usahanya.
  3. Struktur Organisasi Sebagai Badan Usaha
  4. Daftar Personil + Riwayat Hidup (Pimpinan, Staf + Tenaga Ahli)
  5. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha dari Pemerintah Daerah Setempat.
  6. NPWP
  7. TDP
  8. SIUP/Surat Ijin Usaha Tetap dari BKPM untuk PMA
  9. Surat Pernyataan diatas materai tidak menggunakan Tenaga Kerja Asing
  10. Surat Pernyataan diatas materai akan menggunakan seragam satpam sesuai ketentuan Polri.
  11. Foto Copy KTP Pimpinan badan usaha
  12. Surat Ijin Kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Depnakertransr, Dephukum dan Ham, Ba intelkam Polri apabila Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
  13. Surat Keterangan sebagai anggota AMSI/ABUJAPI
  14. SOP (Standart Operational Prosedure)

Tips Menjalankan Bisnis Konstruksi

 

Pengertian “konstruksi” adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana sipil (Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang dirangkai menjadi satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi.

Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana (team Leader) dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor konstruksi yang manajer proyek/kepala proyek. Orang-orang ini bekerja didalam kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Transfer perintah tersebut dilakukan oleh Pelaksana Lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan ini, juga diawasi oleh konsultan pengawas (Supervision Engineer).

Dalam melakukan suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu. Hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan efek lain yang akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi. Sebuah jadual perencanaan yang baik, akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi, “Jasa Konstruksi” adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. “Pekerjaan Konstruksi” adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dari pengertian dalam UUJK tersebut maka dalam masyarakat terbentuklah “USAHA JASA KONSTRUKSI”, yaitu usaha tentang “jasa” aatau services di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang semuanya disebut “PENYEDIA JASA” yang dulu lebih dikenal dengan bowher atau owner”.
Disisi lain muncul istilah “PENGGUNA JASA” yaitu yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah.

Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai/pemanfaat bangunan tersebut, tertib pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup.

Dari pengertian jasa konstruksi tersebut, maka bentuk fisik yang manakah yang digolongkan sebagai jasa konstruksi?

Bentuk fisik disini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah seperti gedung, rumah, jalan, dermaga, bendungan, bendung dan lain sebagainya dan tidak suatu bangunan konstruksi yang berpindah-pindah ataupun tergantung di udara seperti konstruksi mobil, konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang dan lain-lain. Sedangkan dalam UUJK disebut juga bahwa bentuk fisik lain ialah dokumen lelang, spesifikasi teknis dan dokumen lain yang digunakan untuk membangun konstruksi tersebut.

Setelah bentuk fisiknya diketahui maka jenis usaha apa saja yang tercakup dalam kegiatan usaha jasa konstruksi ?
Ada 3 (tiga) katagori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999, yaitu :

perencana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa perencanaaan dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, ini umumnya disebut Konsultan Perencana.
pelaksana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi.
pengawasan konstruksi yaitu kegiatan yang memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, ini biasa disebut Konsultan Pengawas.
Dengan definisi diatas, maka istilah yang selama ini di kenal yaitu KONSULTAN dan KONTRAKTOR sesungguhnya menjadi “tiga kategori” sebagaimana diuraikan diatas.
Bentuk usaha dari kegiatan konstruksi ini adalah Perseorangan dan Badan Usaha. Bentuk usaha Perseorangan hanya untuk pekerjaan beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil. Sedangkan bentuk usaha ber-Badan Usaha adalah untuk pekerjaan beresiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya besar.

Perusahaan jasa konstruksi yang diperbolehkan berusaha adalah :

Perusahaan Badan Usaha Nasional berbadan hukum yang dibagi dalam : a. Perusahaan Nasional berbadan hukum seperti Perseroan terbatas (PT), b. Perusahaan bukan berbadan hukum seperti CV, Fa, Pb, Koperasi, dsb.
Badan Usaha asing yang dipersamakan.

sumber

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Telp : 021 – 2286-6995

sms / telp : 0815-1118- 9949
sms / telp : 0857- 8104 -7766

pin bb : 536F1AF7

Cara Membuat SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)
Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah Sertifikat yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Ter-AkreditasiKADIN atau LPJK kepada perusahaan yang telah lulus SERTIFIKASI sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.KEGUNAAN SERTIFIKAT BADAN USAHA
Sertifikat berguna bagi perusahaan sebagai acuab untuk dapat mengikuti prakualifikasi tender/pelelangan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah, BUMN atau proyek dilingkungan Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi di Indonesia

Persyaratan-peryaratan SBU :A. REGISTRASI BARU/PERUBAHAN KENAIKAN GRED

  1. Akta Pendirian dan Perubahan (bila ada akta perubahan).
  2. SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM untuk PT (Untuk Gred 5,6,7).
  3. Pengesahan Pengadilan untuk CV (Gred 2,3,4).
  4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/Surat Domisili.
  5. Fotocopy NPWP/PKP.
  6. Fotocopy KTP dan Ijazah Direktur/Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU).
  7. Fotocopy KTP, Ijazah, SKA/SKT Tenaga Teknik sesuai dengan bidangnya untuk Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab Bidang (PJT/PJB).
  8. Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk PJBU dan PJT/PJB.
  9. Bukti Pengalaman Kerja (untuk perubahan/kenaikan Gred 3,4,5).
  10. Pas Foto Berwarna terbaru 3×4 sebanyak 2 lembar (sesuai dengan bidang yg diambil).
  11. Mengisi formulir permohonan dari asosiasi.
  12. Neraca diaudit akuntan publik (Gred 5,6,7).
  13. Melampirkan Copy Sertifikat ISO (Gred 6,7).
  14. Membayar biaya administrasi.
  15. Keanggotaan Kadin/Tanda Bukti sudah mendaftar di Kadin setempat.
  16. Mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 2 lembar fotocopy dari dokumen tersebut di atas.

B. HER REGISTRASI

  1. Menyerahkan Kartu Tanda Anggota Asosiasi (KTA) dan Serfitikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Asosiasi tahun sebelumnya.
  2. Pas Foto terbaru berwarna 3×4 sebanyak 2 lembar (sesuai dengan bidang yang diambil).
  3. Melampirkan fotocopy KTP, Ijazah, dan SKT/SKA Tenaga Teknik untuk PJT/PJB disesuaikan dengan bidangnya (Wajib).
  4. Mengisi formulir perpanjangan dan melampirkan data pendukung bila ada perubahan.
  5. Melampirkan fotocopy kontrak (SPK) yang memperoleh pekerjaan pada 3 tahun terakhir
  6. Neraca harus diaudit akuntan publik (Gred 5,6,7)
  7. Membayar biaya administrasi.
  8. Keanggotaan Kadin/Tanda Bukti sudah mendaftar di Kadin setempat.
  9. Mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 1 dokumen fotocopy, kecuali untuk Gred 7 mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 3 dokumen fotocopy dari dokumen tersebut di atas.

 

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Telp : 021 – 2286-6995

sms / telp : 0815-1118- 9949
sms / telp : 0857- 8104 -7766

pin bb : 536F1AF7

Macam Macam Visa WNA (warga negara asing) yang ke indonesia

Visa merupakan ijin masuk ke suatu negara yang dilekatkan pada halaman paspor bagi yang mengajukan. Ada beberapa jenis visa yang dapat diperoleh di Indonesia diantaranya :

Visa on arrival
Visa kunjungan usaha/wisata yang dapat diperoleh langsung di bandara dengan maximum tinggal selama 30 hari. Visa ini yang tidak dapat diperpanjang, sehingga sebelum masa berlaku visa habis maka WNA harus segera meninggalkan Indonesia.

Visa 211

Visa kunjungan usaha/wisata dengan maximum stay 60 ( Enam puluh ) hari. Visa ini dapat diperpanjang di Kantor Imigrasi sesuai domisili tinggal WNA tersebut. Pemberian perpanjangan adalah setiap 1 ( Satu ) bulan.

Visa 212

Visa kunjungan usaha/wisata yang dapat dipergunakan untuk beberapa kali perjalanan selama 12 ( Dua Belas ) bulan. Visa ini tidak dapat diperpanjang dengan maximum stay adalah 60 ( Enam puluh ) hari.

Visa 312

Visa Tinggal Terbatas yang digunakan bagi WNA untuk bekerja di Indonesia dengan masa berlaku sesuai dengan pengajuan TA’01. Maximum 12 ( Dua Belas ) bulan.

Visa 315

Visa Tinggal Terbatas yang dipergunakan bagi WNA untuk bersekolah di Indonesia dengan persetujuan Dinas Pendidikan Nasional. Maximum 12 ( Dua Belas ) bulan.

Visa 317

Visa Tinggal Terbatas yang dipergunakan bagi WNA untuk penyatuan keluarga. Maximum 12 ( Dua Belas ) bulan

Pengajuan visa dapat diperoleh di Direktorat Jenderal Imigrasi RI dan Kedutaan Besar RI di negara yang bersangkutan.

Persyaratan dalam mengajukan Telex Visa

Bagi perusahaan sponsor :
1.Surat permohonan
2.Surat kuasa
3.Formulir isian
4.Copy RPTKA
5.KTP Direktur
6.Dokumen perusahaan ( Akta pendirian, Akta pengesahan, SIUP, TDP, NPWP, Domisili )

Bagi Warga Negara Asing :
1.Copy TA’01
2.Copy paspor
3.Foto 4×6 ( 1 lembar )

KATEGORI