X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 7

Prosedur PELAKSANAAN EKSPOR di indonesia
I. PEMBERITAHUAN EKSPOR
1. Ekspor barang wajib PEB
    Bahwa setiap barang ekspor menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik.

2. Tidak diperlukan PEB/ Dikecualikan dari Pembuatan PEB

    Dikecualikan dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut di bawah ini :
    1. Barang penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan Deklarasi Pabean;
    2. Barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas;
    3. Barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan Kepabeanan Internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK ATAU CPD CARNET) .
    4. Barang kiriman melalui PT.( Persero ) Pos Indonesia dengan menggunakan Declaration En Douane (CN 23).

II. PROSEDUR PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR

  1. Terhadap barang ekspor hanya dilakukan penelitian dokumen.
  2. Dalam hal tertentu diadakan pemeriksaan fisik, dan dilaksanakan oleh :
        a.

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

      , terhadap barang ekspor yang :
        1. Berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
        2. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPn BM; atau;
        3. Akan dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean (re-impor)

        Pemeriksaan dapat dilaksanakan di :

        • Kawasan Pabean,
        • Gudang eksportir, atau
        • tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

        b.

SURVEYOR

      , terhadap barang ekspor yang:
        Seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN / PPn BM, dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPn BM.Pemeriksaan dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar Kawasan Pabean.

III. PENGAJUAN PEB

    Eksportir atau kuasanya mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan mengajukannya kepada Kantor Pabean dengan dilampiri :
    1. LPS-E dalam hal barang ekspor wajib diperiksa oleh Surveyor;
    2. Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup Bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan ekspor;
    3. Copy invoice dan copy packing list;
    4. Copy dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
    5. Pelunasan Pungutan Negara Dalam Rangka Ekspor (PNDRE). PEB untuk barang yang terutang PNDRE terlebih dahulu diajukan ke Bank Devisa untuk pelunasannya.

Gambar /Skema :

    Skema Pelayanan Ekspor

IV. PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

  1. Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean atau ke Tempat Penimbunan Sementara dilakukan dengan menggunakan PEB atau dokumen pelengkap pabean dalam hal pelaksanaan ekspor dilakukan dengan PEB Berkala.
  2. Atas barang ekspor yang diperiksa Surveyor, selain disertai dengan PEB juga harus dilampiri CTPS;
  3. Dalam hal pengangkutan barang ekspor dilakukan dengan menggunakan peti kemas Less Container Load (LCL), seluruh PEB dari barang ekspor dalam peti kemas yang bersangkutan harus diajukan secara bersamaan dan diberitahukan oleh konsolidator dalam dokumen konsolidasi ekspor.

Skema :

Pemasukan Barang Ekspor Non Fasilitas (Non Konsolidator) ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor Non Fasilitas melalui Konsolidator ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor dengan PEB Berkala ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor dengan Fasilitas ke Kawasan Pabean
Pemasukan Barang Ekspor melalui konsolidator dengan Fasilitas ke Kawasan Pabean

V. PENDAFTARAN PEB

    Pejabat Bea dan Cukai membukukan PEB ke dalam Buku Catatan Pabean dan memberi nomor dan tanggal pendaftaran;

VI. PENELITIAN DOKUMEN

    Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen terhadap PEB bersangkutan, yang meliputi :
    1. Kelengkapan dokumen pelengkap pabeannya, berupa dokumen seperti tersebut pada butir 1 di atas.
    2. Kebenaran pengisian PEB;
    3. Kebenaran penghitungan pungutan negara yang tercantum dalam bukti pelunasan PNDRE;

VII. PERSETUJUAN MUAT

    Dalam hal penelitian dokumen kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan muat pada PEB tersebut dengan mencantumkan nama tempat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada PEB yang bersangkutan.

VIII. PEMBETULAN/PERUBAHAN

  1. Dalam hal penelitian dokumen tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada eksportir untuk diadakan pembetulan/perubahan.
  2. Pembetulan atau perubahan isi PEB dapat dilakukan sebelum atau sesudah persetujuan muat diberikan oleh Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor tempat PEB didaftarkan.

IX. PEMUATAN

    Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan muat dari Pejabat Bea dan Cukai

X. PENGANGKUTAN :

  1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar Daerah Pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa manifes (outward manifest) barang ekspor yang diangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan Sarana Pengangkut.
  2. Barang ekspor yang diangkut lanjut ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor tempat transit dengan menggunakan copy PEB barang ekspor yang bersangkutan dan daftar Rekapitulasi PEB yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di tempat pemuatan.
  3. Barang ekspor yang diangkut dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan, mengajukan Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari Satu Tempat Lain melalui Luar Daerah Pabean (BC1.3)

XI. TATACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG OLEH SURVEYOR

  1. Pemeriksaan barang dilakukan oleh Surveyor setelah adanya Permintaan Pemeriksaan Barang Ekspor (PPBE) dari eksportir .
  2. PPBE diajukan oleh eksportir paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan.
  3. Pemeriksaan meliputi :
    1. jenis barang,
    2. jumlah barang,
    3. spesifikasi teknis,
    4. klasifikasi barang berdasarkan HS,
    5. jenis kemasan,
    6. merek kemasan,
    7. harga satuan dan harga total; dan
    8. pemenuhan ketentuan di bidang ekspor.
  4. Terhadap barang yang telah dilakukan pemeriksaan, Surveyor memasang Tanda Pengenal Surveyor (TPS) dan menuangkan hasil pemeriksaan barang ke dalam LPS-E.
  5. LPS-E diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) :
    1. Lembar 1 (satu) untuk keperluan eksportir;
    2. Lembar 2 (dua) untuk Kantor Pabean tempat pemuatan;
    3. Lembar 3 (tiga) untuk instansi yang memberikan fasilitas;
    4. Lembar 4 (empat) dan 5 (lima) untuk Surveyor

XI. FASILITAS PEB BERKALA

  1. PEB berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu
  2. Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan dengan menggunakan PEB Berkala.
  3. Penggunaan PEB Berkala, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya.
  4. Persetujuan dapat diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik dan :
    1. Frekuensi ekspornya tinggi
    2. Jadual sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu
    3. Lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pabean dan/atau Bank Devisa;
    4. Barang yang bersangkutan diekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau
    5. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya, pengeksporan barang perlu menggunakan PEB Berkala.

XII. SANKSI ADMINISTRASI

  1. Dalam hal pembetulan atau perubahan isi PEB sebagai akibat salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang, eksportir dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit
    Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  2. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  3. Eksportir yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan surat-menyurat yang bertalian dengan ekspor dan perbuatan tersebut tidak menyebabkan kerugian keuangan negara dikenai sanksi administrasi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  4. Pengangkut yang tidak mengajukan pemberitahuan barang yang diangkut dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

XIII. LAIN-LAIN

  1. Di luar hari dan jam kerja Bank Devisa, pelunasan pungutan negara dalam rangka ekspor dapat dilakukan di Kantor Pabean;
  2. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
  3. Pemuatan barang ekspor dilakukan :
    1. Di Kawasan Pabean; atau
    2. Di tempat lain yang dipersamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat yang bersangkutan.
  4. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika dibatalkan ekspornya, wajib dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai tempat PEB didaftarkan.
  5. Eksportir diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan ekspor.

Perbedaan antara PASAR PERDANA & PASAR SEKUNDER

dalam perdagangan saham anda akan menemukan istilah istilah baru yang anda belum ketahui sebelumnya.

Dari sisi kepentingan pemodal dalam hal membeli dan menjual saham, maka terdapat beberapa perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder.

Pasar perdana

  1. Harga saham tetap
  2. Tidak dikenakan komisi
  3. Hanya untuk pembelian saham
  4. Pemesanan dilakukan melalui Agen penjual
  5. Jangka waktu terbatas

Pasar Sekunder

  1. Harga saham berfluktuasi sesuai kekuatan supply dan demand
  2. Dibebankan komisi
  3. Berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham
  4. Pemesanan dilakukan melaui Anggota Bursa (Pialang/Broker)
  5. Jangka waktu tidak terbatas

Kelebihan & Kekurangan MENDIRIKAN perusahaan perseorangan

Kelebihan

  1. Seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan.
  2. Kepuasan Pribadi. Prinsip satu pimpinan merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan.
  3. Kebebasan dan Fleksibilitas. Pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan.
  4. Sifat Kerahasiaan. Tidak perlu dibuat laporan keuangan atau informasi yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan. Dengan demikian masalah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pesaing.

kelemahan:

  1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan.
  2. Sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya.
  3. Kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang.
  4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pimpinan atau pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya.

Kelebihan & Kekurangan MENDIRIKAN FIRMA

kelebihan

  • Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabik pengilingan padi.
  • Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen.
  • Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela.
  • Mengutamakan kepentingan Anggota.

Kekurangan

  • Keterbatasan dibidang permodalan.
  • Daya saing lemah.
  • Rendahnya kesaran berkoperasi pada anggota.
  • Kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi.

Kelebihan & Kekurangan MENDIRIKAV CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)

Kelebihan

  1. Modal yang dikumpulkan lebih besar.
  2. Anda lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia.
  3. Kemampuan manajemennya lebih besar.
  4. Pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas (PT).

Kelemahan

  1. Seperti yang telah saya terangkan diatas, sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab tidak terbatas.
  2. Kelangsungan hidupnya tidak menentu.
  3. Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan.

 

Kekurangan & Kelebihan MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Kelebihan

  1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Maksudnya adalah jika anda termasuk pemegang saham dan kebetulan perusahaan punya utang, anda hanya bertanggung jawab sebesar modal yang anda setorkan. Tidak lebih.
  2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti.
  3. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain.
  4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru.
  5. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi jika anda mempunyai manajer tidak cakap, anda bisa ganti dengan yang lebih cakap.

Kelemahan

  1. PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan.
  2. Jika anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu.
  3. Biaya pembentukannya relatif tinggi.
  4. Bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang “secret” dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Apalagi yang menyangkut laba perusahaan.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

  • Sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat
  • Wakaf
  • Hibah
  • Hibah Wasiat
  • Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelebihan Yayasan adalah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan.

Kekurangan Yayasan adalah terbatasnya dana- dana yang di perlukan.

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga bekerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara.

Kelebihan Koperasi Yaitu:

  • Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabik pengilingan padi.
  • Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen.
  • Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela.
  • Mengutamakan kepentingan Anggota.

Kekurangan Koperasi Yaitu:

  • Keterbatasan dibidang permodalan.
  • Daya saing lemah.
  • Rendahnya kesaran berkoperasi pada anggota.
  • Kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi.

 
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

 

untuk memperkuat & memperlebar jaringan bisnis yang dimiliki oleh pengusaha , tak jarang mereka membuat joint venture atau yang dikenal sebagai penggabungan beberapa perusahaan / manajemen yang berbeda secara badan hukum.

Joint venture adalah 2 atau lebih perusahaan yang membentuk partnership atau konsorsium secara temporer/sementara dengan tujuan memanfaatkan peluang. Ada beberapa bentuk joint venture, seperti :

– Beberapa perusahaan yang membentuk organisasi terpisah dengan pembagian kepemilikan.

– Cooperative arrangement dalam berbagai bidang, missal: kerjasama penelitian dang pengembangan, distribusi, lintas lisensi, lintas manufaktur, joint-bidding consortia.

Joint venture dan coorperative arrangement semakin banyak di gunakan karena ada beberapa manfaat yang bisa di peroleh oleh perusahaan, misalnya seperti :

– Memungkinkan perusahaan akan dapat memperbaiki komunikasi dan networking.

– Memungkinkan perusahaan beroperasi secara global.

– Dapat meminimumkan resiko.

Menurut Kathryn Rudie Harrigan, menyimpulkan tren makin meningkatnya pemakaian joint venture terutama di sebabkan oleh beberapa factor:

– Kelangkaan sumber daya dalam lingkungan bisnis global.

– Semakin cepatnya perubahan teknologi

– Meningkatnya kebutuhan modal

– Semakin banyaknya pertanyaan, “joint venture dan coorperative arrangement mana yang lebih cocok?”

– Semakin banyaknya pertanyaan tentang bagaimana memanage joint venture yang paling efektif.

Dalam pasar global terkait antara internet, joint venture, partnership, dan aliansi, hal-hal tersebut telah mampu membuktikan pertumbuhan perusahaan yang semakin efektif di bandingkan dengan merger dan akuisisi. Beberapa bentuk strategic patnering, meliputi :

– Outsourching

– Information sharing

– Joint marketing

– Join R & D

Ada banyak contoh aliansi strategic yang sukses, seperti Starbucks melakukan joint venture dengan President Coffee Cina untuk membuka ratusan jaringan Starbucks di Cina. Ingat Cina telah ribuan tahun di kenal sebagai Negara peminum teh, tapi Starbucks telah membangun selera orang Cina atas kopi.

Berikut alasan partnering sebagai alat strategi :

– Globalisasi.

Contoh : Aqua berhasil memasuki pasar global setelah partner dengan Danone.

– Teknologi. Melalui internet memungkinkan keterkaitan partner yang semakin luas. Internet telah membuka jalan dan melegitimasi perlunya aliansi sebagai alat untuk pertumbuhan perusahaan.

Walaupun banyak keberhasilan joint venture yang telah di uraikan, akan tetapi ada juga kelemahan joint venture, missal:

– Manager yang harus berkolaborasi dalam joint venture operasi harian tidak terlibat dalam pembentukan joint venture.

– Joint venture mungkin bermanfaat bagi perusahaan tetapi belum tentu bermanfaat bagi pelanggan.

– Joint venture mungkin tidak di dukung seimbang dari setiap pihak yang berpartner, sehingga bermunculan problem baru.

– Joint venture memungkinkan mulai timbiulnya persaingan antara 1 partner dengan lainnya.

Pengertian Yayasan: Apa itu Yayasan? | Dalam UU No.16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang Yayasan, dikatakan bahwaPengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk rnencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Agar Yayasan tetap menjalankan tugas dan fungsinya maka Yayasan boleh mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Yayasan juga dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan.
Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. (Pasal 11). Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

Syarat-syarat Mendirikan Yayasan antaralain:

  • Yayasan harus memiliki tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan
  • Yayasan harus dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
  • Tidak bertentangan dengan susila
  • Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
  • Tidak melanggar peraturan perundang-undangan
  • Mempunyai susunan pengurus sekurang-kurangnya seorang

sumber
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

KATEGORI