X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 8

Mengenal APA ITU TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) adalah bukti Perusahaan/ Badan Usaha telah melakukan wajib daftar berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang “Wajib Daftar Perusahaan”.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dimiliki oleh Perusahaan/Badan Usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Persyaratan Pengurusan Izin TDP :

  1. Copy Akta Pendirian dan Perubahannya jika ada;
  2. Copy SK Pengesahan Kemenkumham;
  3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  4. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  5. Copy KTP jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah wanita;
  6. Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah wanita;
  7. Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
  8. Asli TDP yang lama (untuk perubahan/daftar ulang TDP);
  9. Daftar Isian Permohonan TDP.

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Mengenal Angka Pengenal Importir (API) & Jasa Pengurusan Angka Pengenal Importir

Pengertian

Angka pengenal importir atau API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan No.: 27/M-Dag/per/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir (API).

Syarat Administrasi

API terdiri dari dua macam, yaitu angka pengenaI importir umum (API-U) dan angka pengenal importir produsen (API-P). API-U diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu yang tercantum dalam sistem klasifikasi barang sesuai dengan peraturan perundangan, dan barang tersebut digunakan untuk diperdagangkan. API-P diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, barang penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Syarat memperoleh API-U dan API-P untuk perusahaan di bidang penanaman modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Fotokopi pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip;
Fotokopi izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM (untuk API-U).
Fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM (untuk API-P);
Fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA)/kartu izin tinggaI terbatas (kitas) khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani APT;
Referensi bank devisa, untuk API-U;
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar betakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Syarat memperoleh API-U perusahaan di luar bidang penanaman modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang di bidang perdagangan;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Referensi dari bank devisa;
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar betakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Syarat memperoleh API-P perusahaan diluar bidang penanaman Modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi surat izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

 

Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan administrasi.
Dilakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon.
Hasil pemeriksaan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang.
Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang berwenang menerbitkan API atau menolak permohonan.

Pengertian Visa Tinggal Terbatas

  1. Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
    1. Dalam rangka bekerja; dan
      1. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan
      2. Kemudahan Visa Bekerja dan Berlibur (khusus WN Australia)
    2. Tidak untuk bekerja.
      1. Melakukan penanaman modal asing;
      2. Melakukan pelatihan dan penelitian ilmiah
      3. Mengikuti pendidikan
      4. Peyatuan Keluarga
      5. Repatriasi
      6. Wisatawan lanjut usia mancanegara
  2. Kegiatan dalam rangka bekerja meliputi:
    1. Sebagai tenaga ahli;
    2. Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
    3. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
    4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
    5. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
    6. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (quality control);
    7. Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
    8. Melayani purnajual;
    9. Memasang dan reparasi mesin;
    10. Melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
    11. Mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga;
    12. Mengadakan kegiatan olahraga profesional;
    13. Melakukan kegiatan pengobatan; dan
    14. Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
  3. Kegiatan tidak untuk bekerja meliputi:
    1. Penanam modal asing.
    2. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
    3. Mengikuti pendidikan;
    4. Penyatuan keluarga, terdiri atas:
      1. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
      2. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
      3. Anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;
      4. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia;
      5. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
    5. Repatriasi; dan
    6. Wisatawan lanjut usia mancanegara.
  4. Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam point 2 dan point 3 huruf a dan b, pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
  5. Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada point 4 tersebut diatas merupakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang diberikan untuk tinggal dalam rangka bekerja untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  6. Permohonan Visa tinggal terbatas saat kedatangantersebut harus diajukan oleh Penjamin.
  7. Visa tinggal terbatas saat kedatangan dapat diberikan setelah permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
  8. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

 

sumber

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

 

Pengertian Izin Tinggal Kunjungan

  1. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
    1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
    2. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan / atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.
    3. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan
    6. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.
  2. Izin Tinggal kunjunganberakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:
    1. Kembali ke negara asalnya;
    2. Izinnya telah habis masa berlaku;
    3. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
    4. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
    5. Dikenai Deportasi; atau
    6. Meninggal dunia.

sumber

Persyaratan Mengajukan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

Persyaratan pengajuan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) ini sudah ditetap oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui syarat-syarat di bawah ini.

Permohonan IPTB Baru

Anda harus mengisi formulir isian
Anda harus mengisi Mengisi formulir permohonan IPTB
Menyerahkan Foto copy ijasah terakhir yang sudah dilegalisir
Menyerahkan Foto copy KTP sebanyak 1 lembar
Menyerahkan Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar
Menyerahkan Kartu anggota Profesi tahun berjalan
Menyerahkan Surat Pernyataan Bekerja
Menyerahkan hasil karya berbentuk gambar atau perhitungan dari rencana bangunan.

Permohonan Perpanjangan IPTB

Mengisi formulir isian
Anda harus mengisi formulir permohonan
Menyerahkan Foto copy KTP sebanyak 1 lembar
Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar
Menyerahkan Kartu Anggota Profesi tahun berjalan
Menyerahkan Surat Pernyataan Bekerja
Menyerahkan Melampirkan hasil karya berbentuk gambar atau perhitungan dari rencana bangunan.
Persyaratan Kenaikan atau Perubahan Golongan IPTB

Anda harus mngisi formulir permohonan
Menyerahkan Fotocopy KTP;
Menyerahkan Rekomendasi dari asosiasi profesi;
Menyerahkan Izin Pelaku Teknis Bangunan golongan asal atau sebelumnya
Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3 x 4, 4 lembar.

sumber

PERIzinan Praktek Konsultan Pajak

berikut ini adalah artikel yang kami kutip dari amsyong.com

9. Apa yang dimaksud Izin Praktek Konsultan?

Izin Praktik Konsultan Pajak adalah Izin Praktik yang harus dimiliki oleh seorang Konsultan Pajak untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak. Izin Praktik Konsultan Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 1 dan Pasal 3 PMK-111/PMK.03/2014)

10. Bagaimana caranya mendapatkan Izin Praktek Konsultan?

Untuk orang perseorangan

  1. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-111/PMK.03/2014;
  2. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  4. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  6. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-111/PMK.03/2014;
  8. Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
  9. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK-111/PMK.03/2014.

Untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak

 

  1. Untuk memperoleh Izin Praktik, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan format Lampiran V PMK-111/PMK.03/2014, dan harus dilampiri dengan:
  2. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format Lampiran II PMK-111/PMK.03/2014;
  3. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  5. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  7. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan contoh format Lampiran III PMK-111/PMK.03/2014;
  9. Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegaliaasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
  10. Fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
  11. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format Lampiran IV PMK-111/PMK.03/2014.

(Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK-111/PMK.03/2014)

11. Dimanakah Izin Praktek Konsultan berlaku?

Izin Praktek Konsultan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Pasal 4 ayat (5) PMK-111/PMK.03/2014)

12. Berapa lama masa berlaku izin praktek Konsultan Pajak?

Izin praktek konsultan berlaku sampai dengan dicabut oleh DJP. Izin Praktek Konsultan Pajak dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal yang bersangkutan:

  1. Konsultan Pajak meninggal dunia;
  2. Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
  3. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
  5. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  6. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  7. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
  8. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e;
  9. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;
  10. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
  11. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
  12. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; atau
  13. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f ditetapkan.

(Pasal 29 ayat (1) PMK-111/PMK.03/2014)

13. Berapa lama Surat Izin Konsultan Pajak diterbitkan?

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak. (Pasal 6 ayat (2) PMK-111/PMK.03/2014)

14. Apakah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak boleh mengikuti USKP?

Boleh. Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak, orang perseorangan harus:

  1. Memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  2. Lulus ujian Sertifikasi Konsultan Pajak; atau
  3. Mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(Pasal 9 PMK-111/PMK.03/2014)

sumber

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Syarat pembuatan KITAS untuk Pelajar Asing

1. Copy Paspor calon pelajar/ mahasiswa masa berlaku lebih dari 18 Bulan
2. CV (curiculum vitae)/ Resume
3. Copy Raport dan Ijasah terakhir
4. Surat Keterangan diterima disekolah/ Universitas (diatas kop dan stample)
5. Copy Aktelahir calon pelajar
5. Copy Paspor orang tua
6. Copy Family Register luar negeri/ Kartu Keluarga (lengkap dengan alamat luar negeri dan nama anggota keluarga)
7. Khusus perpanjangan lampirkan dokumen asli: paspor, kitas dan izin belajarterakhir

Peraturan UU Keimigrasian yang baru

Tentang UU Keimigrasian yang baru

UU Keimigrasian baru beri kemudahan bagi pemegang ITAS & ITAP karena kawin campuran

Alhamdulillah, Puji syukur Rancangan Undang Undang tentang Keimigrasian yang telah disetujui oleh DPR dalam sidang Paripurna hari ini, 7 April 2011 telah disahkan menjadi Undang Undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah ditujukan untuk mengubah berbagai kebijakan keimigrasian Indonesia yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman.
Adapun inti dari pasal2 dari Undang Undang tersebut yang sungguh sangat membantu komunitas keluarga perkawinan campuran adalah sbb:
Apabila WNA menikahi WNI di Indonesia, maka WNA tsb berhak untuk mendapatkan Ijin Tinggal Terbatas. Setelah dua tahun pernikahannya, WNA tsb dapat alih status dari Ijin Tinggal Terbatas menjadi Ijin Tinggal Tetap (ITAP).
Apabila WNA sudah menikah secara sah minimum 2 tahun dengan WNI, WNA tsb langsung bisa mengajukan ITAP. Contoh: Apabila WNA dari Belanda telah menikah dengan WNI dan tinggal di Belanda sebelum datang untuk tinggal di Indonesia, maka WNA tsb berhak mendapatkan ITAP.
Pemegang ITAP karena adanya perkawinan yang sah dengan WNI, maka WNA tsb dapat bekerja tanpa perlu adanya Ijin Kerja (a work permit).
Apabila anak-anak dari keluarga perkawinan campuran memilih kewarganegaraan asing ketika mereka telah mencapai umur 18 tahun, maka mereka berhak untuk langsung mendapatkan ITAP dan dapat bekerja di Indonesia.
Apabila anak anak kita sudah berumur lebih dari 18 tahun dan bukan subjek hukum DK anak/tidak mempunyai (Dwi Kewarganegaraan) dan tidak pernah menjadi WNI, maka dengan UU ini mereka berhak untuk mendapatkan ITAP dan bisa bekerja·
WNA yang telah secara sah menikah dengan WNI, tidak perlu lagi penjamin atau sponsor.
ITAP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang ijinnya tidak dibatalkan dan wajib melapor ke kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenakan biaya.
ITAP dapat berakhir karena pemegang ITAP:
Meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia.
Tidak melakukan perpanjangan ITAP setelah 5 (lima) tahun.
Memperoleh kewarganegaraan RI
Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
Dikenai deportasi
Meninggal dunia

dibatalkan karena pemegang ITAP:
Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dlm per-undang2a
Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara
Melanggar Pernyataan Integrasi
Memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa ijin kerja
Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan ITAP.
Orang Asing ybs dikenai tindakan administratif keimigrasian
Putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan WNI karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Hal hal yang perlu diperhatikan:
Masih perlunya re-entry permit. Dengan UU ini Pemegang ITAP diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku ITAP dan Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.
Perlu adanya Peraturan pelaksanaan UU ini dimana ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan. Untuk itu masih perlu adanya partisipasi dan support bunda sekalian dan perlu adanya pengawasan dan monitor tentang petunjuk pelaksanaan dan tehnisnya sehingga UU bisa efektif dan sesuai dasar filosofis dan sosiologis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan memiliki kepastian hukum.
Rancangan Undang Undang Keimigrasian yang telah dipersiapkan sejak 2002 akhirnya disyahkan tanggal 7 April 2011 kemaren.
UU yang baru ini menggantikan UU keimigrasian No.9 tahun 1992, secara detail perumusan barunya adalah sebagai berikut :
Leading Sector fungsi keimigrasian yang telah diletakkan di Kementerian Hukum dan HAM;
Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang otonom;
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai penunjang pelaksanaan fungsi Keimigrasian dengan perangkat dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
Penegasan bahwa setiap Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia;
Pengaturan sterilisasi area Imigrasi di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut,dan pos lintas batas;
Menteri Luar Negeri didelegasikan untuk mengatur hal yang terkait dengan paspor, visa dan izin tinggal untuk tugas diplomatik dan dinas;
Pengaturan visa yang lebih jelas tujuan pemberian dan subjeknya;
Pengaturan izin tinggal tetap yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tetap memiliki kewajiban melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dengan tidak dikenai biaya;
Kemudahan bagi eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap;
Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya;
Pengaturan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia;
Perluasan perspektif pengawasan keimigrasian yaitu pengawasan yang berbasis data dan informasi, pengawasan lapangan yang menyertakan tim pengawasan dari abdan atau instansi pemerintah terkait, serta penguatan fungsi intelijen Keimigrasian;
Tindakan administratif Keimigrasian sebagai salah satu proses penegakan hukum di luar sistem peradilan;
Rumah dan ruang detensi sebagai tempat penempatan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
Kewenangan preventif dan represif Menteri Hukum dan HAM dalam penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
Pencegahan dalam keadaan yang mendesak di mana pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian;
Ketentuan pidana yang mengatur kriminalisasi bagi penanggung jawab alat angkut, penjamin, pengurus, atau penanggung jawab penginapan, pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia, pembuat maupun pengguna dan penyimpan dokumen keimigrasian palsu, pelaku perkawinan semu, deteni serta pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur; dan
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peserta pendidikan khusus Keimigrasian minimal sarjana.
Komisi III DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembicaraan tingkat I pada 31 Maret 2011 dengan agenda Laporan Ketua Panja kepada Pleno Komisi III, mengenai hasil pembahasan RUU tentang Keimigrasian, pendapat mini fraksi di mana seluruh fraksi menyatakan persetujuan dengan pengambilan keputusan, serta diakhiri dengan penandatanganan draft RUU. (dikuti dari Ditjen.Imigrasi)

Untuk pasangan perkawinan campuran (WNI & WNA) dan anak hasil perkawinan campuran UU ini sangat menguntungkan untuk kepentingan ijin tinggal dan bekerja.
Setelah 2 tahun usia pernikahan seorang pasangan WNA mendapatkan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) sebelumnya akan diberikan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan tidak memerlukan Visa Kerja untuk dapat mencari nafkah dan menghidupi keluarganya di Indonesia.
Demikian juga dengan anak hasil perkawinan campuran jika setelah batas Duo Nationality* (18 tahun) memutuskan untuk berkewarganegaraan Asing, mereka mendapatkan ITAP dan bisa bekerja di Indonesia tanpa Ijin Kerja.
Dua point yang sangat membantu pasangan perkawinan campuran, paling tidak WNI pasangan WNA akhirnya mendapatkan hak yang sejajar dengan WNI lainnya, suami/ istri dapat bekerja dan tinggal dengan tenang dan layak.
Jadi ingat dulu sering dikeluhkan even sebelum duo nationality anak-anak yang lahir, dibesarkan di Indonesia, salah satu org tua bekewarganegaraan Indonesia, setelah menyelesaikan kuliah berkeinginan untuk bekerja di Indonesia (dgn niat sangat baik) di tolak untuk bekerja di Indonesia dan harus mengeluarkan berjuta juta untuk dapat tinggal di Indonesia, ironis rasanya dulu mendengar cerita mereka.
Ini adalah awal yang sangat baik.
Semoga Pemerintah dapat dengan segera mensosialisasikan dan semoga tidak ada pihak dengan kepentingan buruk memanfaatkan UU Keimigrasian Baru ini.

Menuju Jembatan Barelang Batam Indonesia

dibawah ini saya kutipkan pasal – pasal dari UU Imigrasi no. 6 Tahun 2011 yang memberi kemudahan bagi WNA yang menikah dengan WNI. semoga bermanfaat bagi kalian yang nasibnya sama seperti saya.
Pasal 52
Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:
a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pasal 53
Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:
a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. izinnya telah habis masa berlaku;
e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
g. dikenai Deportasi; atau
h. meninggal dunia.

Pasal 54
(1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
b. keluarga karena perkawinan campuran;
c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
(2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Pasal 55
Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 56
(1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.
(2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
(3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57
(1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas.
(2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Pasal 58
Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

Pasal 59
(1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan.
(2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

Pasal 60
(1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat langsung diberikan.

Pasal 61
Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Pasal 62
(1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
e. dikenai tindakan Deportasi; atau
f. meninggal dunia.
(2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
c. melanggar Pernyataan Integrasi;
d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pasal 63
(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:
a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64
(1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
(2) Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas.
(3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

sumber :

Definisi penggunaan tenaga kerja asing di indonesia

Pemahaman mengenai penggunaan tenaga kerja asing dimulai dari ketentuan Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa,Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Pasal ini mensyaratkan bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia hanya dapat untuk sementara saja dan untuk posisi tertentu saja. Hal ini tentu berkaitan dengan tujuan dibentuknya UU No. 13/2003, salah satunya yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Pesan yang terkandung dalam Pasal 42 ayat 4 secara khusus dan UU No. 13 Tahun 2003 secara umum adalah adanya kebutuhan untuk melindungi, menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi Warga Negara Indonesia. Itu pula sebabnya mengapa dalam UU No. 13/2003 diatur serangkaian kewajiban yang cukup ketat berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing, seperti kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 43 ayat 1 UU No. 13/2003), izin mempekerjakan tenaga kerja asing (Pasal 42 ayat 1 UU No. 13/2003) serta kewajiban untuk menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing (Pasal 45 ayat 1 UU No. 13/2003).

Semangat tidak menjadikan pekerja asing sebagai pekerja tetap juga tersirat dari pasal 48 yang menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Keseluruhan pengaturan penggunaan tenaga kerja asing tersebut dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja asing benar-benar dilakukan secara selektif supaya dapat mendorong pertumbuhan tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing dan pada akhirnya dapat menggantikan posisi tenaga kerja asing di Indonesia.

Konsekuensi lain dari pengaturan Pasal 42 ayat 4 UU No. 13/2003 tersebut adalah tenaga kerja asing dengan sendirinya merupakan pekerja waktu tertentu. Dengan demikian, bila terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja asing, tenaga kerja asing tersebut tidaklah berhak atas kompensasi-kompensasi yang diperuntukkan untuk pekerja waktu tidak tertentu, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana diatur oleh Pasal 156 UU No. 13/2003.

 
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

KATEGORI