X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 3

Jasa Pengurusan API-U (Angka Pengenal Impor Umum)

Persyaratan:

  • Copy KTP dan NPWP Penanggung Jawab.
  • Copy Akte Pendirian Perusahaan dan segala Perubahannya berikut Pengesahan Menteri Hukum dan HAM.
  • Copy Domisili Perusahaan
  • Copy NPWP dan PKP Perusahaan.
  • Copy KTP dan NPWP Penandatangan Angka Pengenal Importir Umum (Jika Warga Negara Indonesia)
  • Copy Paspor, IMTA, KITAS dan NPWP Penandatangan Angka Pengenal Importir Umum (Jika Warga Negara Asing)
  • Copy SIUP / IUT
  • Copy TDP
  • Menyertakan Asli Referensi Bank Devisa.
  • Pas Foto Penandatangan APIU ukuran 3X4 = 2 lembar latar merah.
  • Angka Pengenal Importir Umum Asli (jika perpanjangan / perubahan)
  • Lokasi kantor siap disurvey (Jika Perusahaan bukan Penanam Modal Asing / Penanam Modal Dalam Negeri)

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa Pengurusan Izin Usaha tetap UNTUK PMDN & PMA

Persyaratan:

1. Foto copy Dokumen Perusahaan satu set.

2. Foto copy hak atas tanah atau bukti pemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa menyewa

3. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB)

4. Foto copy Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO)

5. Foto copy SP PMDN atau SP PMA

6. Foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen paya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak wajib AMDAL.

7. Surat kuasa dari yang berwenang,apabila penandatanganan permohonan bukan direksi.

Prosedur & Ketentuan IZIN USAHA PETERNAKAN

Pemberian Izin Usaha

  1. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.
  2. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.
  3. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.

Mengenal apa itu KUR (kredit usaha rakyat) & Daftar BANK Penyedia Kur

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana.

BANK PELAKSANA KUR

adalah bank yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang terdiri dari:

01. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

02. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)
03. BANK MANDIRI

04. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)

05. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
06. BANK BUKOPIN

07. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH (BNI SYARIAH)

 

dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di Indonesia yaitu:

08. BANK ACEH

09. BANK SUMUT

10. BANK RIAU KEPRI

11. BANK NAGARI

12. BANK JAMBI

13. BANK SUMSEL BABEL

14. BANK BENGKULU

15. BANK LAMPUNG

16. BANK DKI

17. BANK JABAR BANTEN

18. BANK JATENG

19. BPD DIY

20. BANK JATIM

 

21. BANK BPD BALI

22. BANK NTB

23. BANK NTT

 

24. BANK KALBAR

25. BANK KALTENG

26. BANK KALSEL

27. BANK KALTIM

28. BANK SULUT

29. BANK SULTENG

30. BANK SULTRA

31. BANK SULSELBAR

32. BANK MALUKU

33. BANK PAPUA06

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Tingkat Kabupaten atau Kota

A. Izin Usaha Industri (Baru)

Mengisi formulir permohonan
Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
Foto copy NPWP
Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat keterangan Domisili Perusahaan
Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran
Foto copy Surat Izin Gangguan/HO
Foto copy SIUP dan TDP
Persyaratan tambahan yang mungkin di butuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota
B. Persetujuan Prinsip

Mengisi formulir permohonan
Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
Foto copy NPWP
Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Ada seorang Developer yang membangun sebuah kawasan hunian berupa perumahan minimalis yang cocok untuk keluarga baru, yakni dua kamar. Dari segi kualitas bangunannya standar, namun ada yang salah dalam pembangunan kawasan perumahan ini, yakni tempatnya yang tidak strategis. Sejak dibangun satu tahun lalu hingga saat ini belum satupun ada yang terjual.

Secara sederhana penilaian atas kesalahan yang dilakukan developer atau pengembang itu sangat jelas, dia membangun sebuah kawasan pemukiman tersebut tidak didasari Riset Pasar yang akurat, dan terkesan asal membangun. Sebab ia membangun didaerah perkampungan yang jauh dari pusat-pusat bisnis, pendidikan,atau pemerintahan. Sedangan masyarakat disekitar sebagian besar adalah petani. Nah jelas bukan kesalahannya!.

Dari pelajaran tersebut, dapat diambil hikmahnya bahwa Bisnis Properti itu butuh Ilmu, dan tidak asal praktek. Agar tidak terjadi kerugian besar, Sebagaimana contoh developer tersebut tadi sudah membuat lebih kurang sepuluh bangunan, dan andai kata, biaya yang dikeluarkan dalam satu bangunan tersebut Rp. 50.000.000 maka total dana yang dikeluarkan sudah setengah milyar, belum izin-izin pendiriannya serta pembelian tanah itu sendiri.

Bukan Ahli Bisnis Properti Maka Bersiap Untuk Bangkrut

Nah, Buat anda sebelum terjun kedalam Bisnis Properti Sebaiknya Belajar dulu lebih dalam Tentang Ilmu Bisnis Properti ini, Saat ini sudah sangat banyak orang-orang yang bisa dijadikan guru untuk Belajar Bisnis Properti. Dan tarif biaya belajarnya tidak terlalu mahal, bahkan sangat murah jika belajar melalui media-media seperti buku apalagi dengan makin maraknya jaringan internet.sudah banyak Para-para master dibidang properti yang mau mengajarkan kursus secara online.

Bahkan biaya yang mereka kenakan ada yang hanya 400.000 , 200.000,, Ini sangat murah sekali apalagi jika kita bandingkan dengan seorang developer yang diceritakan diatas, Sudah keluar uang Setengah Milyar, namun bangkrut didapat, andaikata ia mau Belajar Bisnis Properti dulu, maka kemungkinan hal tersebut tidak akan terjadi.dan ada Hadis Nabi Muhammad yang bisa dikaitkan dengan kisah ini, Bahwa Serahkan Segala sesuatu itu pada Ahlinya, Jika tidak maka kehancuran akan terjadi.

Developer Properti

Di Bisnis properti, banyak kesempatan bisa dipilih jadi pintu masukanya. Anda bisa mulai dari menjadi professional broker properti, berjualan tanah kavling, langsung menjadi developer, mengelola property asset manajemen, memilih menjadi investor saja, atau bahkan bisa diawali dengan menjadi karyawan terlebih dulu di perusahaan pengembang perumahan.

Khusus di bidang developer properti, sementara kalangan masih menganggap bahwa binis properti memerlukan modal besar dan likuiditas besar pula. Kenyataanya, jika merujuk pada cara kerja pengembang besar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, sebagai developer mereka memang memiliki dukungan modal besar yang melimpah. Puluhan bahkan ratusan milyar, sebuah angka yang tampak nyaris mustahil dipenuhi oleh pebisnis properti pemula dan orang biasa yang hendak menjadi developer perumahan.

Karena itu tak heran jika di era 1990an mayoritas developer perumahan adalah mereka yang telah turun-temurun menekuni bisnis ini. Ia menjadi semacam bisnis ekslusif kalangan tertentu saja, diwariskan dari klan keluarga tertentu pula secara segaris.

Tak seperti dahulu, saat ini aspek manajemen kelola developer mudah di dapat di pelbagai pelatihan dan workshop. Rumusan “kitab suci” developer telah menjadi rahasia umum, dimana setiap orang bisa belajar perlahan. Kerumitannya bisa diatasi dengan menggandeng pihak lain yang telah kompeten dan berpengalaman menjadi developer.

Sebagai bisnis yang menimbulkan multi player effect, developer perumahan dengan sendirinya memberi dampak positif sebagai pendorong berjalannya siklus ekonomi berbagai bisnis penyangganya. Lapangan kerja terbuka luas dari hulu hingga hilir. Perbankan pun diuntungkan karena landing dananya terserap bukan saja oleh end user, tetapi juga terserap di bisnis ikutannya dalam jumlah besar.

Sebagai developer, tanpa disadari anda bukan saja telah menggerakkan sektor produktif ekonomi, lebih jauh anda juga telah menjalankan fungsi etik sebagai pengusaha yang menciptakan banyak lapangan kerja. Sebuah pilihan bisnis yang populis, istilahnya. Menguntungkan sekaligus memberi manfaat praktis bagi banyak pihak, khususnya masyarakat kecil.

Developer Lebih Menguntungkan

Keunggulan menjadi developer perumahan dibanding jenis bisnis properti lain, berjualan kavling, umpamanya, terletak pada besarnya potensi profit yang bisa diraih. Meski disadari dari segi manajemen kelolanya lebih rumit, karena harus berhadapan dengan birokrasi di urusan legalitas, dan juga menangani keribetan konstruksi bangunan, akan tetapi justru di sinilah potensi keuntungan tambahan didapat.

Jika berjualan kavling tanah hanya memungut keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual akhir ke konsumen, developer perumahan malah mendapatkan profit ganda dari konstruksi bangunan juga.

Faktor developer mendapat keuntungan lebih banyak dari jenis bisnis properti lain, juga dikarenakan produk jualannya adalah hasil karya arsitektur yang kental unsur estetikanya. Amat berselera personal, dan tak terdefinisikan tunggal. Seperti jamak diketaahui, jika sudah menyangkut kepuasan terhadapa pemenuhan selera, nilai barang satu dengan lainnya menjadi tidak bisa ditakar dalam lajur harga sama. Semakin developer perumahan mampu menebak dan memenuhi taste konsumen, maka profit besar yang diambil developer menjadi tak sensitif lagi bagi konsumen.

Di mata perbankan, developer juga dianggap lebih seksi secara keuangan untuk dibiayai permodalannya. Jika anda selaku pengusaha dianggap mampu mengelola bisnis dengan kerumitan tinggi, berati pula anda dianggap cakap, matang dan teruji. Dan itu artinya, anda layak memperoleh plafon pembiayaan yang lebih tinggi pula dari perbankan. Semakin naik dan membesar, terus naik dan naik lagi, jumlah dukungan modal kerja perbanakan dari waktu ke waktu.

Ringkasnya, atas berbagai pertimbangan teknis dan strategis, pilihan obyektif menjadi developer di bisnis properti, memilki tingkat kelayakan bisnis amat baik.

sumber

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Langkah-langkah mendirikan perusahaan:

  1. Tentukan nama (inisial)
  2. Ada nama pemilik
  3. Modal (dinyatakan dalam bentuk referensi bank), maksudnya dinyatakan dalam bentuk surat resmi yang menyatakan kepemilikan modal.
  4. Tempat atau alamat yang tetap dan strategis
  5. Didaftarkan di akta notaris pendirian perusahaan
  6. Didaftarkan ke Pemda setempat untuk mendapatkan:

– SITU (Oleh Dinas Penanaman Modal Daerah)

– SIUP (Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan) PERDAGANGAN UMUM

– TDP (Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan)

– Dll

Untuk merubah jenis perusahaan dari PERDAGANGAN UMUM (Penyedia, Supplier, Distributor Peralatan) menjadi jenis perusahaan USAHA UMUM (Dalam Bidang Teknis), suatu badan usaha harus memenuhi persyaratan berikut ini:

  1. Personil dari CV minimal ada yang berijazah D3
  2. Punya pengalaman minimal 2 tahun bekerja dibidang kelistrikan
  3. Mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan APEI dan lulus dengan sertifikat AMu (Ahli Muda)

Note :

AMu (Ahli Muda)

AMa (Ahli Madya)

AU (Ahli Utama)

Kelas atau Klasifikasi Instalatir:

  1. Kelas A, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan dengan daya maksimal 25 KVA. Penanggung jawab teknik minimal AMa
  2. Kelas B, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan dan JTR dengan daya maksimal 99 KVA. Penanggung jawab teknik minimal AMu
  3. Kelas C, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan, JTR, JTM dan pembangkit listrik dengan daya maksimal 5 MW. Penanggung jawab teknik minimal AMa
  4. Kelas D, diperbolehkan memasang semua pekerjaan listrik. Penanggung jawab teknik AU.

 

Note:

APD (Alat Pengaman Diri, terdiri dari Body Harnest, Sepatu Safety, Kacamata, Sarung Tangan, Spotlight, helm dll)

Cross Arm (Lengan penghubung pada tiang JTM)

  1. Sertifikat yang dikeluarkan oleh APEI kita daftarkan ke Asosiasi kontraktor listrik:

AKLI

AKLINDO

  1. 5. AKLI atau AKLINDO akan mengeluarkan SP-PJT (Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik)
    6. SP-PJT dan Company Profile didaftarkan di asosiasi korporasi LPJK (Lembaga Penanggung Jawab Jasa Konstruksi). LPJK meliputi konstruksi sipil, mekanik maupun kelistrikan.

INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM SEBUAH PROYEK

  • Pemilik (Owner atau Pemilik modal proyek)
  • Konsultan listrik (Perencana proyek)
  • Kontraktor listrik (Pekerja proyek)
  • Pimpro (Pimpinan Proyek atau Panitia pelaksaan proyek)

TAHAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PROYEK

– Jenis proyek:

  • Pengadaan baru
  • Pemeliharaan / Maintenance (Terjadwal)
  • Pengadaan baru

Owner berinisiatif untuk membuat sesuatu yang baru. Disini owner merangkap sebagai pimpinan.

Tahap 1

 

 

Tahap 2


Tahap 3

 

 

 

Penentuan Pelaksana Proyek:

– Swasta : berhak menentukan langsung atau melalui tender

– Pemerintah : Berhak menentukan langsung jika nilai proyek < 100 Jt dan melalui tender jika > 100 Jt.

Tugas Panitia Tender :

  1. Menyusun Scope Of Work (Ruang Lingkup Kerja)
  2. Menentukan persyaratan yang harus dipenuhi kontraktor yang ikut tender
  3. Membuat jadwal pelelangan / tender yang meliputi :
  4. Tanggal undangan terbuka / pengumuman tender di minimal dua harian surat kabar bertaraf Nasional

*Undangan kepada rekanan yang sudah dikenal diperbolehkan berupa undangan langsung

*Undangan kepada rekanan yang belum dikenal (umum) harus melalui minimal dua surat kabar harian bertaraf nasional

  1. Tanggal pendaftaran
  2. Tanggal pengambilan dokumen (Scope Of Work dan Hal Hal terkait)
  3. Tanggal AAN Wijing, yaitu penjelasan dokumen dan diskusi antara panitia dan peserta lelang mengenai proyek. Terdapat dua jenis AAN Wijing yaitu, AAN Wijing Lapangan (Survey Lapangan) dan AAN Wijing Dokumen.

Hasil kesepakatan final merupakan persyaratan dari panitia dan hasil notulenAAN Wijing.

AAN Wijing Dokumen harus ditanda tangani oleh panitia dan minimal 2 orang perwakilan peserta tender.

AAN Wijing Lapangan dapat dilakukan jika diminta oleh minimal 3 orangpeserta tender, tetapi jika kurang dari 3 orang peserta yang meminta maka panitia akan melakukan survey lapangan hanya dengan peserta yang meminta tsb.

  1. Tanggal pengembalian dokumen

*Dokumen administrasi dan design (perencanaan) dalam 1 amplop

*Dokumen Harga dalam 1 amplop

*Kemudian kedua dokumen dimasukkan dalam sebuah amplop

  1. Tanggal evaluasi (seleksi atau checklist dokumen dan persyaratan), jika lulus seleksi maka peserta baru berhak mengikuti tender harga.
  2. Tanggal pengumuman, dilakukan lebih dahulu daripada penetapan pemenang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk melakukan sanggahan.

Pengumuman pemenang ada dua yaitu berdasarkan:

*Harga terendah dibawah estimasi

*Sistem tawar menawar (E. Ouction)

  1. Tanggal penetapan pemenang
  2. Tanggal Kick Of Meeting (Penyerahan Pekerjaan), biasanya terdapat ketentuan tambahan
  3. Menyusun metode penentuan pemenang

 

sumber

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Langkah Memulai bisnis developer properti / perusahaan properti

Apabila kita sudah mempersiapkan bentuk badan usaha untuk bergerak di bidang developer, tentunya perizinan utamanya berupa dokumen pendirian CV atau PT nya sudah dilengkapi sebelumnya. Hal tersebut akan memudahkan kita dalam pengurusan izin berikutnya dan untuk mendapatkan modal, baik melalui hutang kepada Bank atau pemodal lainnya. Dokumen utama yang diperlukan adalah Akta Pendirian Badan Usaha, Izin Domisili, NPWP,TDP, SIUP dan pengesahan dari KEMENKUMHAM jika berbentuk Badan Hukum PT.

Jika dokumen badan usaha sudah didapat, maka langkah berikutnya adalah:

Langkah 1 – Mencari Lahan yang Layak

Pastikan bahwa tanah yang akan dibangun sebagai gedung atau perumahan berada pada jalur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ( RTRK) agar tidak kesulitan untuk izin pemanfaatan tanahnya. Misalnya jika kita akan membanguan perumahan yang berada pada areal persawahan, tidak selalu RTRK di tempat tersebut akan jadi daerah persawahan atau daerah peresapan (jalur hijau). Kita harus mengecek RTRK daerah tersebut peruntukannya apa, untuk pemukiman, industri atau memang jalur hijau. Apabila ternyata daerah tersebut direncanakan sebagai pemukiman maka kita bisa lanjutkan untuk rencana mengembangkan perumahan.Pemilihan lokasi dapat juga lebih mudah dengan cara “mendompleng” lokasi yang memang sudah banyak perumahan. Hal ini lebih aman untuk investasi tanah tetapi pasti harga tanahnya jauh lebih mahal karena fasilitasnya sudah lebih mendukung dan memadai.

Langkah 2 – Mengurus Perizinan Lokasi

Langkah berikutnya adalah mengurus perizinan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Izin yang kita urus adalah Advice Planning, untuk memastikan kesesuaian antara Site Plan pengembangan perumahan dengan tata ruang di daerah tersebut. Syarat yang wajib disiapkan antara lain proposal izin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut. Untuk pengurusannya harus dilampiri sertifikat tanah, jika tanah itu masih atas nama orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup untuk mengurus perizinan tersebut, dan tentunya gambar perencanaan lahan(Site Plan) sudah harus ada. Hasil dari izin ini adalah gambar rekomendasi Advice Planning yang berisi garis besar aturan untuk pembangunan, misal garis pagar harus berapa meter dari jalan, garis muka bangunan harus berapa meter dari jalan dan masih banyak yang lainnya. Bentuk perzinan lainnya yang dihasilkan dari proses ini adalah Izin Prinsip atau Surat Keputusan yang disetujui oleh Kepala Daerah yaitu Bupati atau Walikota. Di beberapa daerah Izin Prinsip ini hanya berlaku untuk lahan dengan luasan > 1 Ha, tapi ada juga daerah yang tidak memiliki batasan luasan untuk izin ini.

Langkah 3 – Mengecek Status Tanah di BPN

Pertama kita cek sertifikat apakah sudah sesuai dengan fisiknya, kita minta pada petugas untuk cek ulang patok pembatasnya apakah sudah sesuai dengan luasan yang ada pada sertifikat. Selanjutnya menyesuaikan sertifikat dengan syarat dan kebutuhan yang akan digunakan untuk pengembangan perumahan, misalnya apakah tanah itu harus digabung sertifikatnya karena sebelumnya terdiri dari sejumlah sertifikat hak milik. Pastikan status yang dipersyaratkan untuk lahan tersebut, harus Hak Guna Bangunan (HGB) yang berarti tanah tsb atas nama PT (perusahaan), ataukah boleh langsung dipecah kavling atas nama perorangan. Seandainya diperbolehkan dipecah kavling atas nama perorangan, maka hal tersebut sangat memudahkan pengurusan dan menghemat anggaran untuk retribusi pajak dan perizinan. Kalaupun harus berstatus HGB langkah awalnya adalah penurunan status dari SHM ke HGB tetapi masih atas nama perorangan, kemudian dari HGB atas nama perorangan diubah menjadi HGB atas nama PT/ Perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa di setiap proses tersebut selalu muncul pajak dan retribusi perizinan. Namun proses tersebut mungkin tidak sama di setiap daerah, jadi sebelum mengajukan mohon ditanyakan pada BPN setempat untuk detail tiap prosesnya sampai proses selesai.
Setelah mengurus proses legalitas sertifikat tadi, kita masih harus mencari Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Izin ini sebagai syarat selanjutnya untuk untuk pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Langkah 4 – Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Sesuai ketentuan, AMDAL berlaku untuk luasan > 1 Ha, jika luasannya dibawah itu sebagai penggantinya cukup dengan izin UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemanfaatan lingkungan hidup). Tahap awal proses ini kita diharuskan cek kadar air tanah pada lokasi. Setelah itu kita membuat proposal tentang plus minus dan dampak yang akan terjadi pada proyek yang akan kita kembangkan. Hasil dari perizinan ini adalah Surat Rekomendasi dari kantor KLH yang harus dilampirkan sebagai syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Langkah 5 – Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

Biasanya prosedur dilakukan di kantor Perizinan Terpadu atau kantor Perizinan Satu Atapmengurus IMB, sekaligus bersamaan dengan mengurus pengesahan Site Plan Perumahan atau istilah lainnya Zoning. Setelah itu langkah terakhirnya adalah IMB. Syarat pengajuan IMB ini adalah kelengkapan dari perizinan-perizinan yang sudah kita bahas tersebut di atas ditambah dengan:

  • Gambar kerja Rumah yang akan dibangun
  • Surat pernyataan Tetangga yang disyahkan tetangga kanan kiri depan belakang, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan
  • Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan segala yang ditimbulkan
  • Copy Status Tanah
  • Copy KTP penanggung jawab
  • Copy lunas PBB

Apabila seluruh syarat sudah dilampirkan, kita tinggal menunggu hasilnya keluar dan membayar retribusi yang nilainya sesuai dengan luas tanah dan bangunannya.
Setelah seluruh proses di atas selesai, maka developer perumahan telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan. Biasanya pihak bank menetapkan seluruh syarat di atas dipenuhi terlebih dahulu sebelum diajukan kredit bagi developer maupun KPR bagi pembeli perumahan atau unit properti yang dibangun oleh developer.

Disamping aspek perizinan tersebut diatas pertimbangan penting lainnya bagi developer adalah aspek modal. Apakah menggunakan modal sendiri atau injaman kepada bank atau jasa keuangan lainnya, atau kerjasama dengan individu atau perusahaan yang menanamkan sahamnya. Karena modal untuk bisnis atau pengembang properti sangat besar, maka diperlukan perencanaan yang matang untuk menggali sumber sumber dan kontrol penggunaan dana atau cashflownya, agar pembangunan proyek berjalan lancar tidak tersendat di tengah jalan.

Aspek lainnya yang menjadi kunci adalah marketingnya, dimana para pengembang harus benar-benar melakukan riset pasar, apakah lokasi yang akan dibangun punya prospek bagus dan diminati konsumen. Karena lokasi merupakan hal yang paling pokok dalam pembangunan proyek properti, maka diperlukan para konsultan-konsultan perencanaan pemasaran yang handal dibutuhkan untuk menilai prospektif lokasi yang akan dibangun tersebut.

 

sumber : http://www.rahadiproperti.com/2013/09/cara-memulai-usaha-developer-properti.html#.VxOpVN-jm-l

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Membuat surat izin usaha jasa keamanan

Ingin mendirikan usaha (perusahaan) jasa keamanan ? ketahui inilah syarat syarat sebagai berikut.

  1. Surat Permohonan kepada KAPOLDA METRO JAYA up KARO BINAMITRA POLDA METRO JAYA.
  2. Akte Pendirian Badan Usaha dalam bentuk PT yang mencantumkan JASA PENGAMANAN sebagai bidang usahanya.
  3. Struktur Organisasi Sebagai Badan Usaha
  4. Daftar Personil + Riwayat Hidup (Pimpinan, Staf + Tenaga Ahli)
  5. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha dari Pemerintah Daerah Setempat.
  6. NPWP
  7. TDP
  8. SIUP/Surat Ijin Usaha Tetap dari BKPM untuk PMA
  9. Surat Pernyataan diatas materai tidak menggunakan Tenaga Kerja Asing
  10. Surat Pernyataan diatas materai akan menggunakan seragam satpam sesuai ketentuan Polri.
  11. Foto Copy KTP Pimpinan badan usaha
  12. Surat Ijin Kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Depnakertransr, Dephukum dan Ham, Ba intelkam Polri apabila Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
  13. Surat Keterangan sebagai anggota AMSI/ABUJAPI
  14. SOP (Standart Operational Prosedure)
Mengenal apa itu ( IUJK izin usaha jasa konstruksi ) & Pembuatan IUJK
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. Pengembangan IUJK diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi
Dasar Hukum
  • Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  • Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
Jenis-Jenis IUJK
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terdiri atas Ijin Perencana, Ijin Pelaksana dan Ijin Pengawas dengan klasifikasi arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan.
Dalam jasa konstruksi berdasarkan jenis kegiatan usahanya maka digolongkan dalam 3 jenis yaitu :
1. Jasa Perencana Konstruksi (Konsultan)
2. Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)
3. Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan)
Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi tersebut berdasarkan modalnya digolongkan dalam Gred 1 sampai 7.
Gred 1 dapat berupa perusahaan perorangan atau badan usaha. Sedangkan Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 harus berbentuk badan usaha berupa CV atau PT. Sedangkan Gred 5 ke atas harus berbentuk PT.

Untuk mendapatkan IUJK tersebut ada beberapa sertifikasi yaitu :

  1. Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT). Perbedaan SKA dan SKT adalah SKA dapat diberikan kepada Jasa Perencanaan Konstruksi, Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi. Sedangkan untuk SKT hanya diberikan kepada Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor).
  2. Menjadi Anggota Asosiasi Konstruksi yang terkareditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Anggota Kadin.
  3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).
  4. Pengajuan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK).

Jadi dengan kata lain sebelum memiliki SIUJK maka perusahaan harus mengurus SKT/SKA, SBU, Anggota Asosiasi, Anggota Kadin baru dapat mengurus SIUJK.

SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)
SIUJK dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten setempat. Persyaratan yang tersebut di bawah ini adalah persyaratan SIUJK yang berlaku di Kota Surabaya, yaitu :

  1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman / Pengadilan.
  2. Fotocopy KTP Direktur Utama.
  3. Fotocopy SBU yang diterbitkan LPJK.
  4. Fotocopy NPWP Perusahaan.
  5. Daftar Nama Personil /tenaga inti perusahaan.
  6. Fotocopy Ijazah Tenaga Teknik dan pengalaman teknik dari tenaga teknik serta sertifikat keterampilan/keahlian sesuai bidangnya. (SKA/SKT)
  7. Denah dan foto kantor perusahan.
  8. Surat keterangan domisili perusahaan (Kop Kelurahan).
  9. Daftar kepemilikan peralatan sesuai dengan sub bidang dimaksud.
  10. Surat pernyataan kebenaran dokumen (Meterai 6.000).
  11. Foto berwarna uk. 3×4 pemohon sebanyak 2 (dua) lembar.
  12. Fotocopy SKA/SKT.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

KATEGORI