X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 7

Mengenal APA ITU TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) adalah bukti Perusahaan/ Badan Usaha telah melakukan wajib daftar berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang “Wajib Daftar Perusahaan”.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dimiliki oleh Perusahaan/Badan Usaha Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau Perusahaan Perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Persyaratan Pengurusan Izin TDP :

  1. Copy Akta Pendirian dan Perubahannya jika ada;
  2. Copy SK Pengesahan Kemenkumham;
  3. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  4. Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  5. Copy KTP jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah wanita;
  6. Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan adalah wanita;
  7. Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
  8. Asli TDP yang lama (untuk perubahan/daftar ulang TDP);
  9. Daftar Isian Permohonan TDP.

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Jasa Pengurusan IZIN USAHA BIRO PARIWISATA

Pengertian

Biro perjalanan wisata adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan, persiapan dan pengaturan kegiatan perjalanan wisata termasuk dokumen, surat-surat perjalanan, dan seluruh fasilitasnya.

Syarat Administrasi

Fotokopi KTP.
Fotokopi H0 (izin gangguan).
Fotokopi IMB.
Fotokopi bukti kepemilikan tempat.
Fotokopi NPWP.
Perjanjian kontrak/sewa (apabila pemohon bukan pemilik tanah).
Denah ruangan.
Proposal rencana usaha.

 

Prosedur

 

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati/ wati kota.
Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan dan me nyerahkan kepada petugas dengan dilampiri persyaratan administrasi.
Petugas mengecek kelengkapan berkas dan melakukan peninjauan lapangan.
Jika dinyatakan layak, maka dikeluarkan surat izin biro perjalanan wisata.

Mengenal Angka Pengenal Importir (API) & Jasa Pengurusan Angka Pengenal Importir

Pengertian

Angka pengenal importir atau API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan impor.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Perdagangan No.: 27/M-Dag/per/5/2012 tentang Angka Pengenal Importir (API).

Syarat Administrasi

API terdiri dari dua macam, yaitu angka pengenaI importir umum (API-U) dan angka pengenal importir produsen (API-P). API-U diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu yang tercantum dalam sistem klasifikasi barang sesuai dengan peraturan perundangan, dan barang tersebut digunakan untuk diperdagangkan. API-P diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, barang penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

Syarat memperoleh API-U dan API-P untuk perusahaan di bidang penanaman modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Fotokopi pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip;
Fotokopi izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM (untuk API-U).
Fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM (untuk API-P);
Fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA)/kartu izin tinggaI terbatas (kitas) khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani APT;
Referensi bank devisa, untuk API-U;
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar betakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Syarat memperoleh API-U perusahaan di luar bidang penanaman modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang di bidang perdagangan;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Referensi dari bank devisa;
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar betakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Syarat memperoleh API-P perusahaan diluar bidang penanaman Modal:
Fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
Fotokopi surat izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang;
Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya;
Fotokopi tanda daftar perusahaan (TDP);
Fotokopi KTP atau paspor dari pengurus atau direksi; dan
Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.

 

Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan administrasi.
Dilakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon.
Hasil pemeriksaan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang.
Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang berwenang menerbitkan API atau menolak permohonan.

Ketentuan Perpanjangan IZIN TINGGAL TERBATAS

  1. Ketentuan Perpanjangan
  2. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan, paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, dengan ketentuan :
  3. Perpanjangan pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigmsi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya;
  4. Perpanjangan yang ketiga sampai dengan ke lima dilaksanakan oieh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk;
  5. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas bagi orang asing pemegang dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Iniigrasi melalui pertinibangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk;
  6. Dalam hal Izin Tinggal Terbatas berakhir, sementara Keputusan Direktur Jenderal imigrasi atau Mabat yang ditunjuk mengenai permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas belum diberikan, Kepala Kantor Iniigrasi yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Izin Tinggal Terbatas berakhir;
  7. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsor, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Izin Tinggal Terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi dan menandatangani formulir yang ditentukan.
  8. Masa Berlaku

1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan terhitung sejak tanggal berakhir Izin Tinggal Terbatas sebelumnya, dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.

  1. Persyaratan
  2. Surat Keterangan Jaminan dan identitas sponsor;
  3. Foto copy dan asli dari paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku
  4. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar
  5. Tidak termasuk dalam daftar Cegah-Tangkal;
  6. Membayar biaya Imigrasi sesuai ketentuan ;
  7. Melampirkan rekomendasi perpanjangan dari instansi terkait yang berwenang;
  8. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tuanya;
  9. Bagi Tenaga Keija atau pengusaha asing melampirkan fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Tanda Daftar perusahaan dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP)

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Persyaratan Mengajukan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

Persyaratan pengajuan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) ini sudah ditetap oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui syarat-syarat di bawah ini.

Permohonan IPTB Baru

Anda harus mengisi formulir isian
Anda harus mengisi Mengisi formulir permohonan IPTB
Menyerahkan Foto copy ijasah terakhir yang sudah dilegalisir
Menyerahkan Foto copy KTP sebanyak 1 lembar
Menyerahkan Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar
Menyerahkan Kartu anggota Profesi tahun berjalan
Menyerahkan Surat Pernyataan Bekerja
Menyerahkan hasil karya berbentuk gambar atau perhitungan dari rencana bangunan.

Permohonan Perpanjangan IPTB

Mengisi formulir isian
Anda harus mengisi formulir permohonan
Menyerahkan Foto copy KTP sebanyak 1 lembar
Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar
Menyerahkan Kartu Anggota Profesi tahun berjalan
Menyerahkan Surat Pernyataan Bekerja
Menyerahkan Melampirkan hasil karya berbentuk gambar atau perhitungan dari rencana bangunan.
Persyaratan Kenaikan atau Perubahan Golongan IPTB

Anda harus mngisi formulir permohonan
Menyerahkan Fotocopy KTP;
Menyerahkan Rekomendasi dari asosiasi profesi;
Menyerahkan Izin Pelaku Teknis Bangunan golongan asal atau sebelumnya
Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3 x 4, 4 lembar.

sumber

PERIzinan Praktek Konsultan Pajak

berikut ini adalah artikel yang kami kutip dari amsyong.com

9. Apa yang dimaksud Izin Praktek Konsultan?

Izin Praktik Konsultan Pajak adalah Izin Praktik yang harus dimiliki oleh seorang Konsultan Pajak untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak. Izin Praktik Konsultan Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 1 dan Pasal 3 PMK-111/PMK.03/2014)

10. Bagaimana caranya mendapatkan Izin Praktek Konsultan?

Untuk orang perseorangan

  1. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-111/PMK.03/2014;
  2. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  4. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  6. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-111/PMK.03/2014;
  8. Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
  9. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK-111/PMK.03/2014.

Untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak

 

  1. Untuk memperoleh Izin Praktik, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan format Lampiran V PMK-111/PMK.03/2014, dan harus dilampiri dengan:
  2. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format Lampiran II PMK-111/PMK.03/2014;
  3. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  5. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  7. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan contoh format Lampiran III PMK-111/PMK.03/2014;
  9. Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f yang telah dilegaliaasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
  10. Fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
  11. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format Lampiran IV PMK-111/PMK.03/2014.

(Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK-111/PMK.03/2014)

11. Dimanakah Izin Praktek Konsultan berlaku?

Izin Praktek Konsultan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Pasal 4 ayat (5) PMK-111/PMK.03/2014)

12. Berapa lama masa berlaku izin praktek Konsultan Pajak?

Izin praktek konsultan berlaku sampai dengan dicabut oleh DJP. Izin Praktek Konsultan Pajak dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal yang bersangkutan:

  1. Konsultan Pajak meninggal dunia;
  2. Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
  3. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
  5. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  6. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  7. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
  8. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e;
  9. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;
  10. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
  11. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
  12. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; atau
  13. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f ditetapkan.

(Pasal 29 ayat (1) PMK-111/PMK.03/2014)

13. Berapa lama Surat Izin Konsultan Pajak diterbitkan?

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak. (Pasal 6 ayat (2) PMK-111/PMK.03/2014)

14. Apakah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak boleh mengikuti USKP?

Boleh. Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak, orang perseorangan harus:

  1. Memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  2. Lulus ujian Sertifikasi Konsultan Pajak; atau
  3. Mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(Pasal 9 PMK-111/PMK.03/2014)

sumber

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Pengertian IUJK & Jasa Pengurusan SIUJK

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. Pengembangan IUJK diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi

Jenis-Jenis IUJK

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terdiri atas :

Ijin Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi yang meliputi:
arsitektur
rekayasa (engineering)
penataan ruang
jasa konsultansi lainnya
Ijin Pelaksana Konstruksi yang meliputi:
bangunan gedung
bangunan sipil
instalasi mekanikal dan elektrikal
jasa pelaksanaan lainnya
Jangka Waktu dan Biaya

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Syarat Syarat Perpanjangan KITAS (Kartu Izin Tinggal sementara)

PERSYARATAN PERPANJANGAN KITAS

  1. SURAT PERMHONAN DARI SPONSOR DI ALAMATKAN KEPADA KEPALA KANTOR IMIGRASI
  2. FOTOCOPY KTP SPONSOR
  3. SURAT JAMINAN SPONSOR
  4. REKOMENDASI DARI INSTANSI BERWENANG (DIKNAS)
  5. PASPOR ASLI DAN FOTOCOPY
  6. FORMULIR DARI IMIGRASI (24 & 27)

TAMBAHAN

  • KITAS ASLI DAN FOTOCOPY (BAGI PEMOHON PERPANJANGAN KITAS / KONVERSI)
  • BUKU BIRU ASLI DAN FOTOCOPY (KECUALI PERMOHONAN KITAS BARU)

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Syarat Pengurusan KITAS untuk Pensiun & Lansia

  • Usia minimal 55 tahun
  • Harus berbadan sehat
  • Copy Paspor masa berlaku lebih dari 18 Bulan
  • Tidak boleh bekerja di Indonesia
  • Asuransi Jiwa dan Kesehatan
  • Copy Family Register/ Kartu Keluarga Luar Negeri
  • Pasphoto Background Merah

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777

Pengertian Exit Permit & Pengurusan Exit Permit

Exit permit adalah izin untuk meninggalkan negara dimana seseorang tersebut tinggal dengan tujuan untuk berpergian ke negara lain.baik untuk wisata/ untuk sesuatu urusan tertentu/untuk urusan pekerjaan.

izin ini biasanya dimiliki oleh setiap warga negara,Orang asing atau orang asing yang tidak memiliki status kewarganegaraan(biasanya karena perang ataupun konflik negaranya ), yang akan melakukan perjalanan keluar negeri/meninggalkan negara tempat orang tersebut tinggal selama ini.

Exit permit biasanya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang /pemerintah negara tersebut, izin ini berbentuk berupa stempel yang dicapkan/diterakan di dalam pasport yang bersangkutan/pasport orang tersebut , ketentuan exit permit ini, bagi wni dan bagi orang asing pemegang pasport RI dan surat perjalanan laksana paspor RI untuk orang asing dihapuskan atau tidak berlaku sesuai dengan SK menteri kehakiman tahun 1992 tentang penghapusan ketentuan izin berangkat (exit permit) dengan kata lain untuk orang asing yang akan meninggalkan indonesia maka tetap harus mempunyai izin berangkat ( exit permit).
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

KATEGORI