X
Menu

  CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 5

Langkah-langkah mendirikan perusahaan:

  1. Tentukan nama (inisial)
  2. Ada nama pemilik
  3. Modal (dinyatakan dalam bentuk referensi bank), maksudnya dinyatakan dalam bentuk surat resmi yang menyatakan kepemilikan modal.
  4. Tempat atau alamat yang tetap dan strategis
  5. Didaftarkan di akta notaris pendirian perusahaan
  6. Didaftarkan ke Pemda setempat untuk mendapatkan:

– SITU (Oleh Dinas Penanaman Modal Daerah)

– SIUP (Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan) PERDAGANGAN UMUM

– TDP (Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan)

– Dll

Untuk merubah jenis perusahaan dari PERDAGANGAN UMUM (Penyedia, Supplier, Distributor Peralatan) menjadi jenis perusahaan USAHA UMUM (Dalam Bidang Teknis), suatu badan usaha harus memenuhi persyaratan berikut ini:

  1. Personil dari CV minimal ada yang berijazah D3
  2. Punya pengalaman minimal 2 tahun bekerja dibidang kelistrikan
  3. Mengikuti ujian sertifikasi yang diadakan APEI dan lulus dengan sertifikat AMu (Ahli Muda)

Note :

AMu (Ahli Muda)

AMa (Ahli Madya)

AU (Ahli Utama)

Kelas atau Klasifikasi Instalatir:

  1. Kelas A, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan dengan daya maksimal 25 KVA. Penanggung jawab teknik minimal AMa
  2. Kelas B, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan dan JTR dengan daya maksimal 99 KVA. Penanggung jawab teknik minimal AMu
  3. Kelas C, diperbolehkan memasang pekerjaan listrik instalasi bangunan, JTR, JTM dan pembangkit listrik dengan daya maksimal 5 MW. Penanggung jawab teknik minimal AMa
  4. Kelas D, diperbolehkan memasang semua pekerjaan listrik. Penanggung jawab teknik AU.

 

Note:

APD (Alat Pengaman Diri, terdiri dari Body Harnest, Sepatu Safety, Kacamata, Sarung Tangan, Spotlight, helm dll)

Cross Arm (Lengan penghubung pada tiang JTM)

  1. Sertifikat yang dikeluarkan oleh APEI kita daftarkan ke Asosiasi kontraktor listrik:

AKLI

AKLINDO

  1. 5. AKLI atau AKLINDO akan mengeluarkan SP-PJT (Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik)
    6. SP-PJT dan Company Profile didaftarkan di asosiasi korporasi LPJK (Lembaga Penanggung Jawab Jasa Konstruksi). LPJK meliputi konstruksi sipil, mekanik maupun kelistrikan.

INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM SEBUAH PROYEK

  • Pemilik (Owner atau Pemilik modal proyek)
  • Konsultan listrik (Perencana proyek)
  • Kontraktor listrik (Pekerja proyek)
  • Pimpro (Pimpinan Proyek atau Panitia pelaksaan proyek)

TAHAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PROYEK

– Jenis proyek:

  • Pengadaan baru
  • Pemeliharaan / Maintenance (Terjadwal)
  • Pengadaan baru

Owner berinisiatif untuk membuat sesuatu yang baru. Disini owner merangkap sebagai pimpinan.

Tahap 1

 

 

Tahap 2


Tahap 3

 

 

 

Penentuan Pelaksana Proyek:

– Swasta : berhak menentukan langsung atau melalui tender

– Pemerintah : Berhak menentukan langsung jika nilai proyek < 100 Jt dan melalui tender jika > 100 Jt.

Tugas Panitia Tender :

  1. Menyusun Scope Of Work (Ruang Lingkup Kerja)
  2. Menentukan persyaratan yang harus dipenuhi kontraktor yang ikut tender
  3. Membuat jadwal pelelangan / tender yang meliputi :
  4. Tanggal undangan terbuka / pengumuman tender di minimal dua harian surat kabar bertaraf Nasional

*Undangan kepada rekanan yang sudah dikenal diperbolehkan berupa undangan langsung

*Undangan kepada rekanan yang belum dikenal (umum) harus melalui minimal dua surat kabar harian bertaraf nasional

  1. Tanggal pendaftaran
  2. Tanggal pengambilan dokumen (Scope Of Work dan Hal Hal terkait)
  3. Tanggal AAN Wijing, yaitu penjelasan dokumen dan diskusi antara panitia dan peserta lelang mengenai proyek. Terdapat dua jenis AAN Wijing yaitu, AAN Wijing Lapangan (Survey Lapangan) dan AAN Wijing Dokumen.

Hasil kesepakatan final merupakan persyaratan dari panitia dan hasil notulenAAN Wijing.

AAN Wijing Dokumen harus ditanda tangani oleh panitia dan minimal 2 orang perwakilan peserta tender.

AAN Wijing Lapangan dapat dilakukan jika diminta oleh minimal 3 orangpeserta tender, tetapi jika kurang dari 3 orang peserta yang meminta maka panitia akan melakukan survey lapangan hanya dengan peserta yang meminta tsb.

  1. Tanggal pengembalian dokumen

*Dokumen administrasi dan design (perencanaan) dalam 1 amplop

*Dokumen Harga dalam 1 amplop

*Kemudian kedua dokumen dimasukkan dalam sebuah amplop

  1. Tanggal evaluasi (seleksi atau checklist dokumen dan persyaratan), jika lulus seleksi maka peserta baru berhak mengikuti tender harga.
  2. Tanggal pengumuman, dilakukan lebih dahulu daripada penetapan pemenang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk melakukan sanggahan.

Pengumuman pemenang ada dua yaitu berdasarkan:

*Harga terendah dibawah estimasi

*Sistem tawar menawar (E. Ouction)

  1. Tanggal penetapan pemenang
  2. Tanggal Kick Of Meeting (Penyerahan Pekerjaan), biasanya terdapat ketentuan tambahan
  3. Menyusun metode penentuan pemenang

 

sumber

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Langkah Memulai bisnis developer properti / perusahaan properti

Apabila kita sudah mempersiapkan bentuk badan usaha untuk bergerak di bidang developer, tentunya perizinan utamanya berupa dokumen pendirian CV atau PT nya sudah dilengkapi sebelumnya. Hal tersebut akan memudahkan kita dalam pengurusan izin berikutnya dan untuk mendapatkan modal, baik melalui hutang kepada Bank atau pemodal lainnya. Dokumen utama yang diperlukan adalah Akta Pendirian Badan Usaha, Izin Domisili, NPWP,TDP, SIUP dan pengesahan dari KEMENKUMHAM jika berbentuk Badan Hukum PT.

Jika dokumen badan usaha sudah didapat, maka langkah berikutnya adalah:

Langkah 1 – Mencari Lahan yang Layak

Pastikan bahwa tanah yang akan dibangun sebagai gedung atau perumahan berada pada jalur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ( RTRK) agar tidak kesulitan untuk izin pemanfaatan tanahnya. Misalnya jika kita akan membanguan perumahan yang berada pada areal persawahan, tidak selalu RTRK di tempat tersebut akan jadi daerah persawahan atau daerah peresapan (jalur hijau). Kita harus mengecek RTRK daerah tersebut peruntukannya apa, untuk pemukiman, industri atau memang jalur hijau. Apabila ternyata daerah tersebut direncanakan sebagai pemukiman maka kita bisa lanjutkan untuk rencana mengembangkan perumahan.Pemilihan lokasi dapat juga lebih mudah dengan cara “mendompleng” lokasi yang memang sudah banyak perumahan. Hal ini lebih aman untuk investasi tanah tetapi pasti harga tanahnya jauh lebih mahal karena fasilitasnya sudah lebih mendukung dan memadai.

Langkah 2 – Mengurus Perizinan Lokasi

Langkah berikutnya adalah mengurus perizinan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Izin yang kita urus adalah Advice Planning, untuk memastikan kesesuaian antara Site Plan pengembangan perumahan dengan tata ruang di daerah tersebut. Syarat yang wajib disiapkan antara lain proposal izin pemanfaatan ruang, yang berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan lokasi tersebut. Untuk pengurusannya harus dilampiri sertifikat tanah, jika tanah itu masih atas nama orang lain dilampiri surat kuasa bermeterai cukup untuk mengurus perizinan tersebut, dan tentunya gambar perencanaan lahan(Site Plan) sudah harus ada. Hasil dari izin ini adalah gambar rekomendasi Advice Planning yang berisi garis besar aturan untuk pembangunan, misal garis pagar harus berapa meter dari jalan, garis muka bangunan harus berapa meter dari jalan dan masih banyak yang lainnya. Bentuk perzinan lainnya yang dihasilkan dari proses ini adalah Izin Prinsip atau Surat Keputusan yang disetujui oleh Kepala Daerah yaitu Bupati atau Walikota. Di beberapa daerah Izin Prinsip ini hanya berlaku untuk lahan dengan luasan > 1 Ha, tapi ada juga daerah yang tidak memiliki batasan luasan untuk izin ini.

Langkah 3 – Mengecek Status Tanah di BPN

Pertama kita cek sertifikat apakah sudah sesuai dengan fisiknya, kita minta pada petugas untuk cek ulang patok pembatasnya apakah sudah sesuai dengan luasan yang ada pada sertifikat. Selanjutnya menyesuaikan sertifikat dengan syarat dan kebutuhan yang akan digunakan untuk pengembangan perumahan, misalnya apakah tanah itu harus digabung sertifikatnya karena sebelumnya terdiri dari sejumlah sertifikat hak milik. Pastikan status yang dipersyaratkan untuk lahan tersebut, harus Hak Guna Bangunan (HGB) yang berarti tanah tsb atas nama PT (perusahaan), ataukah boleh langsung dipecah kavling atas nama perorangan. Seandainya diperbolehkan dipecah kavling atas nama perorangan, maka hal tersebut sangat memudahkan pengurusan dan menghemat anggaran untuk retribusi pajak dan perizinan. Kalaupun harus berstatus HGB langkah awalnya adalah penurunan status dari SHM ke HGB tetapi masih atas nama perorangan, kemudian dari HGB atas nama perorangan diubah menjadi HGB atas nama PT/ Perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa di setiap proses tersebut selalu muncul pajak dan retribusi perizinan. Namun proses tersebut mungkin tidak sama di setiap daerah, jadi sebelum mengajukan mohon ditanyakan pada BPN setempat untuk detail tiap prosesnya sampai proses selesai.
Setelah mengurus proses legalitas sertifikat tadi, kita masih harus mencari Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Izin ini sebagai syarat selanjutnya untuk untuk pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Langkah 4 – Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Sesuai ketentuan, AMDAL berlaku untuk luasan > 1 Ha, jika luasannya dibawah itu sebagai penggantinya cukup dengan izin UKL/UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemanfaatan lingkungan hidup). Tahap awal proses ini kita diharuskan cek kadar air tanah pada lokasi. Setelah itu kita membuat proposal tentang plus minus dan dampak yang akan terjadi pada proyek yang akan kita kembangkan. Hasil dari perizinan ini adalah Surat Rekomendasi dari kantor KLH yang harus dilampirkan sebagai syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Langkah 5 – Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

Biasanya prosedur dilakukan di kantor Perizinan Terpadu atau kantor Perizinan Satu Atapmengurus IMB, sekaligus bersamaan dengan mengurus pengesahan Site Plan Perumahan atau istilah lainnya Zoning. Setelah itu langkah terakhirnya adalah IMB. Syarat pengajuan IMB ini adalah kelengkapan dari perizinan-perizinan yang sudah kita bahas tersebut di atas ditambah dengan:

  • Gambar kerja Rumah yang akan dibangun
  • Surat pernyataan Tetangga yang disyahkan tetangga kanan kiri depan belakang, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan
  • Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan segala yang ditimbulkan
  • Copy Status Tanah
  • Copy KTP penanggung jawab
  • Copy lunas PBB

Apabila seluruh syarat sudah dilampirkan, kita tinggal menunggu hasilnya keluar dan membayar retribusi yang nilainya sesuai dengan luas tanah dan bangunannya.
Setelah seluruh proses di atas selesai, maka developer perumahan telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan. Biasanya pihak bank menetapkan seluruh syarat di atas dipenuhi terlebih dahulu sebelum diajukan kredit bagi developer maupun KPR bagi pembeli perumahan atau unit properti yang dibangun oleh developer.

Disamping aspek perizinan tersebut diatas pertimbangan penting lainnya bagi developer adalah aspek modal. Apakah menggunakan modal sendiri atau injaman kepada bank atau jasa keuangan lainnya, atau kerjasama dengan individu atau perusahaan yang menanamkan sahamnya. Karena modal untuk bisnis atau pengembang properti sangat besar, maka diperlukan perencanaan yang matang untuk menggali sumber sumber dan kontrol penggunaan dana atau cashflownya, agar pembangunan proyek berjalan lancar tidak tersendat di tengah jalan.

Aspek lainnya yang menjadi kunci adalah marketingnya, dimana para pengembang harus benar-benar melakukan riset pasar, apakah lokasi yang akan dibangun punya prospek bagus dan diminati konsumen. Karena lokasi merupakan hal yang paling pokok dalam pembangunan proyek properti, maka diperlukan para konsultan-konsultan perencanaan pemasaran yang handal dibutuhkan untuk menilai prospektif lokasi yang akan dibangun tersebut.

 

sumber : http://www.rahadiproperti.com/2013/09/cara-memulai-usaha-developer-properti.html#.VxOpVN-jm-l

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , YAYASAN KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , biro jasa KITAS, surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :021 – 2286-6995

sms / telp : 0857-7993- 3384
sms / telp : 0813- 8210 -0650

pin bb : 536F1AF7

Jasa Pembuatan SKT & SKA
SKT (Sertifikat Keterampilan) adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) yang harus dimiliki tenaga kerja/ahli perusahaan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dalam permohonan Sertifikasi dan Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi.
Kualifikasi tenaga terampil Jasa Pelaksana Konstruksi adalah: Tingkat I Tingkat II Tingkat III SKT adalah salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi golongan kecil (Gred 2, Gred 3 dan Gred 4). SKT tersebut dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah diakreditasi LPJK.
SKT hanya untuk tenaga ahli perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor). Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha untuk golongan Kecil (Gred 2, Gred 3 atau Gred 4) harus memiliki tenaga kerja bersertifikat keterampilan (SKT) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).
SKA (Sertifikat Keahlian) adalah bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja tenaga ahli bidang (KONTRAKTOR), atau (KONSULTAN), dengan kualifikasi tenaga ahli sebagai berikut: Kualifikasi tenaga ahli Jasa Konstruksi adalah: Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi adalah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Bidang (PJB).
SKA tersebut dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah diakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). SKA untuk tenaga ahli perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi (konsultan).

Setiap perusahaan jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha baik untuk golongan Kecil, Menengah atau Besar (Gred 2, Gred 3 atau Gred 4) harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB). Kualifikasi SKA Persyaratan AHLI UTAMA Berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman minimal 12 tahun atau S2 dengan pengalaman minimal 5 tahun Melampirkan foto kopi ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir Melampirkan foto kopi KTP Melampirkan pas photo ukuran 3 x 4 warna Melampirkan daftar riwayat hidup Melampirkan sertifikat kursus/keahlian yang dimiliki (jika ada) SKA AHLI MADYA Berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman minimal 7 tahun atau S2 dengan pengalaman minimal 2 tahun Melampirkan foto kopi ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir Melampirkan foto kopi KTP Melampirkan pas photo ukuran 3 x 4 warna Melampirkan daftar riwayat hidup SKA AHLI MUDA Berpendidikan minimal DIII dengan pengalaman minimal 5 tahun atau S1 dengan pengalaman minimal 2 tahun atau S2 dengan pengalaman minimal 1 tahun Melampirkan foto kopi ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisir Melampirkan foto kopi KTP Melampirkan pas photo ukuran 3 x 4 warna

 

JASA Pembuatan UD ( USAHA DAGANG )

Di dalam hukum perusahaan yang merupakan bagian dari hukum dagang, maka Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) memang tidak disyaratkan harus menjadi suatu Badan Hukum. Atau UD/PD bukanlah suatu Badan hukum namun demikian bentuk perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia, bentuk badan ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk UD/PD lahir atau dibentuk atas dasar kehendak (sendiri dari) seorang pengusaha, yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, dimana dia sudah merasa ahli atau berpengalaman. Sebagai seorang pengusaha UD/PD tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha atau manajernya adalah dia sendiri. Kalau modalnya kecil, dia bekerja sendiri, tetapi jika modalnya cukup besar dan kegiatan usahanya makin besar, dia akan menggunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya. Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri diri, begitu pula untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendiri.
P.D. sebagai suatu lembaga di bidang perniagaan sudah lazim diterima dalam masyarakat Indonesia. Karena peraturannya belum ada, maka prosedur mendirikan perusahaan itu secara resmi belum ada. Walau demikian, dalam praktek prosedur ini bisa diselidiki sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia.
Syarat pendirian UD / Usaha Dagang :
  • Foto Copy KTP Pemilik 1 orang
  • Foto Copy NPWP Pemilik
  • Pass Photo Pemilik 3×4 berwarna 2 lembar
  • Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan mengenai alamat UD
  • Stempel UD
  • Materei 6 lembar

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Mengenal apa itu SBU (SERTIFIKAT BADAN USAHA)
Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah Sertifikat yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Ter-Akreditasi KADIN atau LPJK kepada perusahaan yang telah lulus SERTIFIKASI sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

KEGUNAAN SERTIFIKAT BADAN USAHA
Sertifikat berguna bagi perusahaan sebagai acuab untuk dapat mengikuti prakualifikasi tender/pelelangan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah, BUMN atau proyek dilingkungan Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi di Indonesia

Persyaratan-peryaratan SBU :A. REGISTRASI BARU/PERUBAHAN KENAIKAN GRED

  1. Akta Pendirian dan Perubahan (bila ada akta perubahan).
  2. SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM untuk PT (Untuk Gred 5,6,7).
  3. Pengesahan Pengadilan untuk CV (Gred 2,3,4).
  4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/Surat Domisili.
  5. Fotocopy NPWP/PKP.
  6. Fotocopy KTP dan Ijazah Direktur/Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU).
  7. Fotocopy KTP, Ijazah, SKA/SKT Tenaga Teknik sesuai dengan bidangnya untuk Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab Bidang (PJT/PJB).
  8. Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk PJBU dan PJT/PJB.
  9. Bukti Pengalaman Kerja (untuk perubahan/kenaikan Gred 3,4,5).
  10. Pas Foto Berwarna terbaru 3×4 sebanyak 2 lembar (sesuai dengan bidang yg diambil).
  11. Mengisi formulir permohonan dari asosiasi.
  12. Neraca diaudit akuntan publik (Gred 5,6,7).
  13. Melampirkan Copy Sertifikat ISO (Gred 6,7).
  14. Membayar biaya administrasi.
  15. Keanggotaan Kadin/Tanda Bukti sudah mendaftar di Kadin setempat.
  16. Mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 2 lembar fotocopy dari dokumen tersebut di atas.

B. HER REGISTRASI

  1. Menyerahkan Kartu Tanda Anggota Asosiasi (KTA) dan Serfitikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Asosiasi tahun sebelumnya.
  2. Pas Foto terbaru berwarna 3×4 sebanyak 2 lembar (sesuai dengan bidang yang diambil).
  3. Melampirkan fotocopy KTP, Ijazah, dan SKT/SKA Tenaga Teknik untuk PJT/PJB disesuaikan dengan bidangnya (Wajib).
  4. Mengisi formulir perpanjangan dan melampirkan data pendukung bila ada perubahan.
  5. Melampirkan fotocopy kontrak (SPK) yang memperoleh pekerjaan pada 3 tahun terakhir
  6. Neraca harus diaudit akuntan publik (Gred 5,6,7)
  7. Membayar biaya administrasi.
  8. Keanggotaan Kadin/Tanda Bukti sudah mendaftar di Kadin setempat.
  9. Mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 1 dokumen fotocopy, kecuali untuk Gred 7 mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 3 dokumen fotocopy dari dokumen tersebut di atas.

jasa pengurusan SBU (sertifikat badan usaha)

 

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Membuat surat izin usaha jasa keamanan

Ingin mendirikan usaha (perusahaan) jasa keamanan ? ketahui inilah syarat syarat sebagai berikut.

  1. Surat Permohonan kepada KAPOLDA METRO JAYA up KARO BINAMITRA POLDA METRO JAYA.
  2. Akte Pendirian Badan Usaha dalam bentuk PT yang mencantumkan JASA PENGAMANAN sebagai bidang usahanya.
  3. Struktur Organisasi Sebagai Badan Usaha
  4. Daftar Personil + Riwayat Hidup (Pimpinan, Staf + Tenaga Ahli)
  5. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha dari Pemerintah Daerah Setempat.
  6. NPWP
  7. TDP
  8. SIUP/Surat Ijin Usaha Tetap dari BKPM untuk PMA
  9. Surat Pernyataan diatas materai tidak menggunakan Tenaga Kerja Asing
  10. Surat Pernyataan diatas materai akan menggunakan seragam satpam sesuai ketentuan Polri.
  11. Foto Copy KTP Pimpinan badan usaha
  12. Surat Ijin Kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Depnakertransr, Dephukum dan Ham, Ba intelkam Polri apabila Menggunakan Tenaga Kerja Asing.
  13. Surat Keterangan sebagai anggota AMSI/ABUJAPI
  14. SOP (Standart Operational Prosedure)
Mengenal apa itu ( IUJK izin usaha jasa konstruksi ) & Pembuatan IUJK
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah. Pengembangan IUJK diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi
Dasar Hukum
  • Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  • Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
Jenis-Jenis IUJK
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terdiri atas Ijin Perencana, Ijin Pelaksana dan Ijin Pengawas dengan klasifikasi arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan.
Dalam jasa konstruksi berdasarkan jenis kegiatan usahanya maka digolongkan dalam 3 jenis yaitu :
1. Jasa Perencana Konstruksi (Konsultan)
2. Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)
3. Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan)
Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi tersebut berdasarkan modalnya digolongkan dalam Gred 1 sampai 7.
Gred 1 dapat berupa perusahaan perorangan atau badan usaha. Sedangkan Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 harus berbentuk badan usaha berupa CV atau PT. Sedangkan Gred 5 ke atas harus berbentuk PT.

Untuk mendapatkan IUJK tersebut ada beberapa sertifikasi yaitu :

  1. Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT). Perbedaan SKA dan SKT adalah SKA dapat diberikan kepada Jasa Perencanaan Konstruksi, Jasa Pelaksana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi. Sedangkan untuk SKT hanya diberikan kepada Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor).
  2. Menjadi Anggota Asosiasi Konstruksi yang terkareditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Anggota Kadin.
  3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).
  4. Pengajuan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK).

Jadi dengan kata lain sebelum memiliki SIUJK maka perusahaan harus mengurus SKT/SKA, SBU, Anggota Asosiasi, Anggota Kadin baru dapat mengurus SIUJK.

SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)
SIUJK dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten setempat. Persyaratan yang tersebut di bawah ini adalah persyaratan SIUJK yang berlaku di Kota Surabaya, yaitu :

  1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman / Pengadilan.
  2. Fotocopy KTP Direktur Utama.
  3. Fotocopy SBU yang diterbitkan LPJK.
  4. Fotocopy NPWP Perusahaan.
  5. Daftar Nama Personil /tenaga inti perusahaan.
  6. Fotocopy Ijazah Tenaga Teknik dan pengalaman teknik dari tenaga teknik serta sertifikat keterampilan/keahlian sesuai bidangnya. (SKA/SKT)
  7. Denah dan foto kantor perusahan.
  8. Surat keterangan domisili perusahaan (Kop Kelurahan).
  9. Daftar kepemilikan peralatan sesuai dengan sub bidang dimaksud.
  10. Surat pernyataan kebenaran dokumen (Meterai 6.000).
  11. Foto berwarna uk. 3×4 pemohon sebanyak 2 (dua) lembar.
  12. Fotocopy SKA/SKT.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Tips Menjalankan Bisnis Konstruksi

 

Pengertian “konstruksi” adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana sipil (Civil Engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang dirangkai menjadi satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi.

Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana (team Leader) dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor konstruksi yang manajer proyek/kepala proyek. Orang-orang ini bekerja didalam kantor, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh mandor proyek yang mengawasi buruh bangunan, tukang dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Transfer perintah tersebut dilakukan oleh Pelaksana Lapangan. Dalam pelaksanaan bangunan ini, juga diawasi oleh konsultan pengawas (Supervision Engineer).

Dalam melakukan suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu. Hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan efek lain yang akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi. Sebuah jadual perencanaan yang baik, akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender, dan lain sebagainya.

Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi, “Jasa Konstruksi” adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. “Pekerjaan Konstruksi” adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dari pengertian dalam UUJK tersebut maka dalam masyarakat terbentuklah “USAHA JASA KONSTRUKSI”, yaitu usaha tentang “jasa” aatau services di bidang perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi yang semuanya disebut “PENYEDIA JASA” yang dulu lebih dikenal dengan bowher atau owner”.
Disisi lain muncul istilah “PENGGUNA JASA” yaitu yang memberikan pekerjaan yang bisa berbentuk orang perseorangan, badan usaha maupun instansi pemerintah.

Sehingga pengertian utuhnya dari Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai/pemanfaat bangunan tersebut, tertib pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup.

Dari pengertian jasa konstruksi tersebut, maka bentuk fisik yang manakah yang digolongkan sebagai jasa konstruksi?

Bentuk fisik disini adalah bangunan konstruksi yang melekat dengan tanah seperti gedung, rumah, jalan, dermaga, bendungan, bendung dan lain sebagainya dan tidak suatu bangunan konstruksi yang berpindah-pindah ataupun tergantung di udara seperti konstruksi mobil, konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang dan lain-lain. Sedangkan dalam UUJK disebut juga bahwa bentuk fisik lain ialah dokumen lelang, spesifikasi teknis dan dokumen lain yang digunakan untuk membangun konstruksi tersebut.

Setelah bentuk fisiknya diketahui maka jenis usaha apa saja yang tercakup dalam kegiatan usaha jasa konstruksi ?
Ada 3 (tiga) katagori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999, yaitu :

perencana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa perencanaaan dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, ini umumnya disebut Konsultan Perencana.
pelaksana konstruksi yaitu yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi.
pengawasan konstruksi yaitu kegiatan yang memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, ini biasa disebut Konsultan Pengawas.
Dengan definisi diatas, maka istilah yang selama ini di kenal yaitu KONSULTAN dan KONTRAKTOR sesungguhnya menjadi “tiga kategori” sebagaimana diuraikan diatas.
Bentuk usaha dari kegiatan konstruksi ini adalah Perseorangan dan Badan Usaha. Bentuk usaha Perseorangan hanya untuk pekerjaan beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil. Sedangkan bentuk usaha ber-Badan Usaha adalah untuk pekerjaan beresiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya besar.

Perusahaan jasa konstruksi yang diperbolehkan berusaha adalah :

Perusahaan Badan Usaha Nasional berbadan hukum yang dibagi dalam : a. Perusahaan Nasional berbadan hukum seperti Perseroan terbatas (PT), b. Perusahaan bukan berbadan hukum seperti CV, Fa, Pb, Koperasi, dsb.
Badan Usaha asing yang dipersamakan.

sumber

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Telp : 021 – 2286-6995

sms / telp : 0815-1118- 9949
sms / telp : 0857- 8104 -7766

pin bb : 536F1AF7

Cara Membuat SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU)
Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah Sertifikat yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Ter-AkreditasiKADIN atau LPJK kepada perusahaan yang telah lulus SERTIFIKASI sebagai bukti perusahaan mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kualifikasi yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.KEGUNAAN SERTIFIKAT BADAN USAHA
Sertifikat berguna bagi perusahaan sebagai acuab untuk dapat mengikuti prakualifikasi tender/pelelangan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah, BUMN atau proyek dilingkungan Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi di Indonesia

Persyaratan-peryaratan SBU :A. REGISTRASI BARU/PERUBAHAN KENAIKAN GRED

  1. Akta Pendirian dan Perubahan (bila ada akta perubahan).
  2. SK Pengesahan Menteri Hukum dan HAM untuk PT (Untuk Gred 5,6,7).
  3. Pengesahan Pengadilan untuk CV (Gred 2,3,4).
  4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/Surat Domisili.
  5. Fotocopy NPWP/PKP.
  6. Fotocopy KTP dan Ijazah Direktur/Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU).
  7. Fotocopy KTP, Ijazah, SKA/SKT Tenaga Teknik sesuai dengan bidangnya untuk Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab Bidang (PJT/PJB).
  8. Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk PJBU dan PJT/PJB.
  9. Bukti Pengalaman Kerja (untuk perubahan/kenaikan Gred 3,4,5).
  10. Pas Foto Berwarna terbaru 3×4 sebanyak 2 lembar (sesuai dengan bidang yg diambil).
  11. Mengisi formulir permohonan dari asosiasi.
  12. Neraca diaudit akuntan publik (Gred 5,6,7).
  13. Melampirkan Copy Sertifikat ISO (Gred 6,7).
  14. Membayar biaya administrasi.
  15. Keanggotaan Kadin/Tanda Bukti sudah mendaftar di Kadin setempat.
  16. Mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 2 lembar fotocopy dari dokumen tersebut di atas.

B. HER REGISTRASI

  1. Menyerahkan Kartu Tanda Anggota Asosiasi (KTA) dan Serfitikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Asosiasi tahun sebelumnya.
  2. Pas Foto terbaru berwarna 3×4 sebanyak 2 lembar (sesuai dengan bidang yang diambil).
  3. Melampirkan fotocopy KTP, Ijazah, dan SKT/SKA Tenaga Teknik untuk PJT/PJB disesuaikan dengan bidangnya (Wajib).
  4. Mengisi formulir perpanjangan dan melampirkan data pendukung bila ada perubahan.
  5. Melampirkan fotocopy kontrak (SPK) yang memperoleh pekerjaan pada 3 tahun terakhir
  6. Neraca harus diaudit akuntan publik (Gred 5,6,7)
  7. Membayar biaya administrasi.
  8. Keanggotaan Kadin/Tanda Bukti sudah mendaftar di Kadin setempat.
  9. Mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 1 dokumen fotocopy, kecuali untuk Gred 7 mohon melampirkan 1 dokumen asli dan 3 dokumen fotocopy dari dokumen tersebut di atas.

 

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Telp : 021 – 2286-6995

sms / telp : 0815-1118- 9949
sms / telp : 0857- 8104 -7766

pin bb : 536F1AF7

Macam Macam Visa WNA (warga negara asing) yang ke indonesia

Visa merupakan ijin masuk ke suatu negara yang dilekatkan pada halaman paspor bagi yang mengajukan. Ada beberapa jenis visa yang dapat diperoleh di Indonesia diantaranya :

Visa on arrival
Visa kunjungan usaha/wisata yang dapat diperoleh langsung di bandara dengan maximum tinggal selama 30 hari. Visa ini yang tidak dapat diperpanjang, sehingga sebelum masa berlaku visa habis maka WNA harus segera meninggalkan Indonesia.

Visa 211

Visa kunjungan usaha/wisata dengan maximum stay 60 ( Enam puluh ) hari. Visa ini dapat diperpanjang di Kantor Imigrasi sesuai domisili tinggal WNA tersebut. Pemberian perpanjangan adalah setiap 1 ( Satu ) bulan.

Visa 212

Visa kunjungan usaha/wisata yang dapat dipergunakan untuk beberapa kali perjalanan selama 12 ( Dua Belas ) bulan. Visa ini tidak dapat diperpanjang dengan maximum stay adalah 60 ( Enam puluh ) hari.

Visa 312

Visa Tinggal Terbatas yang digunakan bagi WNA untuk bekerja di Indonesia dengan masa berlaku sesuai dengan pengajuan TA’01. Maximum 12 ( Dua Belas ) bulan.

Visa 315

Visa Tinggal Terbatas yang dipergunakan bagi WNA untuk bersekolah di Indonesia dengan persetujuan Dinas Pendidikan Nasional. Maximum 12 ( Dua Belas ) bulan.

Visa 317

Visa Tinggal Terbatas yang dipergunakan bagi WNA untuk penyatuan keluarga. Maximum 12 ( Dua Belas ) bulan

Pengajuan visa dapat diperoleh di Direktorat Jenderal Imigrasi RI dan Kedutaan Besar RI di negara yang bersangkutan.

Persyaratan dalam mengajukan Telex Visa

Bagi perusahaan sponsor :
1.Surat permohonan
2.Surat kuasa
3.Formulir isian
4.Copy RPTKA
5.KTP Direktur
6.Dokumen perusahaan ( Akta pendirian, Akta pengesahan, SIUP, TDP, NPWP, Domisili )

Bagi Warga Negara Asing :
1.Copy TA’01
2.Copy paspor
3.Foto 4×6 ( 1 lembar )

KATEGORI