X
Menu

CALL / WA 0812 9087 7291
X

September

Hukum di Indonesia menyediakan hukuman yg sangat berat utk pelaku aborsi yg illegal. Aborsi illegal adlh aborsi yg dilakukan tanpa memenuhi kondisi/syarat yg diatur dlm undang-undang gan. Penjelasan selengkapnya, agan/aganwati bisa simak dlm artikel di bwh ini.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan HANYA dalam 2 kondisi berikut:
a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(lihat Pasal 75 ayat [2] UU Kesehatan)
Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatanyang berbunyi;
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

tindak pidana pembunuhan berencana tersebut diancam pidana berdasarkan Pasal 340 kitab undang –undang hokum pidana (“KUHP”), yang berbunyi:

 

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

 

Akan tetapi, penjelasan lebih lanjut bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana terhadap para korban tersebut dilakukan, apakah dilakukan dalam satu tempat dan waktu yang sama, atau dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda.

 

Oleh karena itu, di asumsikan bahwa pembunuhan tersebut terjadi dalam satu waktu yang sama dan di tempat yang sama. Dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dilakukan dalam satu waktu yang The purpose of the Intrusion Detection Working Group is to define data recovery services dallas for- mats and exchange procedures for sharing information of interest to intrusion detection and response systems, and to management systems which may need to interact with them. sama dan tempat yang sama, maka tindak pidana pembunuhan berencana tersebut hanya dapat dipidana dengan Pasal 340 KUHP,tanpa melihat jumlah korban yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Ini karena sistem pidana Indonesia tidak mengatur penjatuhan hukuman kumulatif berdasarkan jumlah korban, akan tetapi hukuman kumulatif dapat diberlakukan dalam hal orang tersebut melakukan lebih dari 1 (satu) perbuatan tindak pidana atau melakukan 1 (satu) perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana (Pasal 63 – Pasal 71 KUHP). Dalam kasus Anda hanya terdapat 1 (satu) perbuatan yang melanggar 1 (satu) ketentuan pidana yaitu Pasal 340 KUHP.

apa saja manfaat jika usaha anda memiliki izin resmi ?

 

1. mendapat perlindungan hukum.

jika anda memiliki izin usaha anda akan terhindar usaha penertiban & pembongkaran secara paksa terlindungi dari oknum – oknum dinas yang bersangkutan.

2. Dapat mengikuti tender proyek

jika anda ingin mengikuti proyek di instansi pemerintahan ataupun swasta, haruslah memiliki izin usaha, tanpa izin tersebut maka anda sudah dipastikan tidak dapat mengikuti proyek tersebut karena izin adalah syarat administrasi untuk mengikuti suatu tender proyek.

3 . Dipercaya konsumen

dengan memiliki izin resmi, maka usaha anda akan lebih dipercaya konsumen . tingkat kepercayaan konsumen lebih meningkatkarena dengan adanya izin mereka akan merasa terjamin dengan produk / jasa yang dijual.

4. tanda patuh kepada hukum.

dengan memiliki izin usaha anda sudah mematuhi peraturan di indonesia, & terbebas dari jerat hukum yang ada.

5. mempermudah pinjaman kredit bank.

memiliki izin seperti siup juga dapat bermanfaat untuk pengajuan kredit ke bank. & pengajuan kredit lainnya untuk pengembangan usaha anda.

 

182249_narkobabaru

Masyarakat di himbau untuk berhati-hati dengan maraknya peredaran narkoba jenis LSD atau Smile yang berbentuk lembaran kertas.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen Arman Depari mengatakan bahwa narkoba jenis itu baru bila dilihat kasat mata hanya berupa kertas.Menurutnya, barang ilegal yang disita dari tangan tersangka HM (41), ini sangat berbahaya. “Tapi ternyata ini golongan narkoba yang Both have strong will, but love horoscope scorpio is inclined to dominate. cukup berbahaya,” kata Arman memberi keterangan persnya di Kantor Ditipid Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Cawang, Jakarta Timur, Senin (11/11).Dijelaskan Arman, barang laknat ini sudah ada sejak 1990-an. Menurutnya, barang itu sudah ditemukan di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Namun, katanya, sekarang malah masuk ke Indonesia dalam bentuk kertas. “Harganya juga cukup mahal,” tegasnya.Menurutnya, pemakaian narkoba ini sangat sederhana. Yakni, lanjut dia, dengan merobek saja kemudian menyimpan di lidah. Efeknya, ia menambahkan, pengguna akan terkesan selalu bahagia. “Reaksinya pun sama dengan narkoba lainnya yakni halusinasi,” katanya.

Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai professional dapat disebut juga dengan istilah asas etis.(Chung, 1981 mengemukakan empat asas etis, yaitu : (1). Menghargai harkat dan martabat (2). Peduli dan bertanggung jawab (3).Integritas dalam hubungan (4). Tanggung jawab terhadap masyarakat.

Kode etik dijadikan standart aktvitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman (guidelines). Masyarakat pun menjadikan sebagai perdoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya interaksi antara anggota profesi. interaksi merupakan monopoli profesi., yaitu memanfaatkan kekuasan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang betentangan dengan masyarakat. Oteng/ Sutisna (1986: 364) mendefisikan bahwa kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi.

Konvensi nasional IPBI ke-1 mendefinisikan kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktifitas maupun tugas suatu profesi. Bahasannya setiap orang harus menjalankan serta mejiwai akan Pola, Ketentuan, aturan karena pada dasarnya suatu tindakan yang tidak menggunakan kode etik akan berhadapan dengan sanksi.

jika anda membutuhkan jasa Pendirian Usaha dan Jasa Pengurusan Perizinan kami legalsolusindo bersedia dalam hal pengurusannya.

Bahaya akan penggunaan senjata api ditangan masayarakat sipil sangatlah penting ditanggapi dengan serius karena senjata api hanya dapat dipengang oleh orang yang betul-betul telah teruji dengan baik antara lain dengan syarat :

1. Syarat medis. Yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter.
2. Syarat psikologis. Seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis POLRI.
3. Memiliki kecakapan menembak. Jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan MABES POLRI dan mendapat sertifikasi.
4. Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi, dan berkelakukan baik.

Walau memiliki syarat dan lulus uji maka pemohon harus meminta izin kepada POLRI untuk menggunakan senjata api, namun Mengingat banyaknya tindak kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan senjata api,maka untuk saat sekarang ini pihak POLRI telah memberikan pernyataan tak akan menghentikan pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata kepada sipil. Akan tetapi izin tersebut hanya berupa perpanjangan dan tidak ada izin baru untuk sipil. Polisi mengeluarkan izin untuk tiga jenis senjata api bagi sipil, yaitu senjata api dengan peluru tajam, peluru karet, dan gas. Untuk peluru tajam, izin yang dikeluarkan untuk senjata api kaliber 31 dan 32. Senjata organik (untuk internal POLRI) adalah kaliber 38.
Jadi tidak sembarangan memiliki senjata api, ingat ancaman bagi pemilikan senjata api sangatlah berat yaitu hukuman mati dan hidup 20 tahun dipenjara paling ringan, oleh karena itu mari kita bersama mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercipta rasa aman dan nyaman.

Belum adanya parameter yang tegas antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran didalam perbuatan dokter terhadap pasien tersebut, menunjukan adanya kebutuhan akan hukum yang betul-betul diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medis, yang hanya bisa diperoleh dengan berusaha memahami fenomena yang ada didalam profesi kedokteran.

Dunia kedokteran yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Banyak persoalan-persoalan malpraktek yang kita jumpai, atas kesadaran hukum pasien maka diangkat menjadi masalah pidana. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik dokter maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil – adilnya. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan medis yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Memang disadari oleh semua pihak, bahwa dokter hanyalah manusia yang suatu saat bisa salah dan lalai sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum. Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad berpendapat bahwa belum ada parameter yang tegas tentang batas pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum.

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran merupakan sebuah badan di dalam struktur organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). MKEK ini akan menentukan kasus yang terjadi merpuakan pelanggaran etika ataukah pelanggaran hukum. Hal ini juga diperkuat dengan UU No. 23/1992 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa penentuan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (pasal 54 ayat 2) yang dibentuk secara resmi melalui Keputusan Presiden (pasal 54 ayat 3).

Surat Izin Mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, terampil menggunakan sepeda motor, dan tau tata aturan dalam lalu lintas. Setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan undang-undang nomer 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1

13617864251071667388

Surat izin mengemudi atau SIM adalah kewajiban untuk pengendara, jangan berfikir takut jika ada razia, toh kenyataan yang sudah ketika tertangkap razia kita bisa membayar denda atau uang damai dalam tanda kutip langsung ditempat, yang pastinya duit itu juga akan masuk kekantung polisi,apa kita rela duit kita masuk sejumlah oknum polisi,,? tapi jika kita tidak membayar motor/STNK kita yang akan ditahan, dan kita akan melakukan sidang, sidang untuk kasus SIM/STNK setau saya biasanya 1 minggu dan atau 10 hari dari kejadian razia tersebut, lama prosesnya belum calo, ribet lagi kita dibuatnya. itu hal wajar, tapi ketika kita terlibat dalam kecelakaan tunggal atau kecelakaan beruntun , ditambah sepeda motor tersebut dapat kita pinjam,motor tertahan di kantor polisi, repot kan !!

dengan demikian kita berurusan dengan hukum oleh karna itu mari kita selaku warga indonesia yang baik patuhi hukum yang telah ada di negara kita ini
dengan demikian hidup lebih aman, tentram dan damai.

 

Sekedar membagi informasi mengenai seluk beluk pengurusan suatu lembaga, baik itu berupa lembaga sosial atau yang lainnya, dan ini tidak hanya bergerak dalam satu bidang aja tapi dibeberapa bidang, keuntungan dengan adanya legalitas lembaga suatu kegiatan akan terfokus, terarah, dan dapat mencapai misi dan visinya, legalitas suatu badan akan mempunyai nilai plus tersendiri, baik itu dimata kolega maupun lembaga yang lain yang menjadi mitra kerjanya, oleh kerena itu sekiranya kita dapat membagi atau share bagi siapa yang ingin membangun suatu lembag, untuk mendirikan suatu yayasan atau lembaga yang lain memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya :

 

PERSYARATAN

  • NAMA YAYASAN
  • FC KTP PENDIRI MINIMAL 2 ORANG
  • PEMBINA MINIMAL 2 ORANG (BISA DARI PENDIRI)
  • KOMPOSISI PENGURUS YAYASAN : KETUA , BENDAHARA, SEKRETARIS, PENGAWAS 2 ORANG
  • NPWP PRIBADI
  • SEWA MENYEWA TEMPAT
  • PERMODALAN

bilamana anda membutuhkan jasa yang tertera seperti di atas kami legalsolusindo menerima jasa pengurusannya, ataupun
bila anda ingin mengurusi hal lain seperti jasa pendirian usaha dan jasa pengurusan perizinan, kamilah tempatnya.

Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah
“tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ”

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah (banyak rumahnya). Untuk memudahkan hal tersebut dibedakan antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya.

Anda butuh jasa untuk mengurus domisili anda? legalsolusindo solusinya, dan juga menawarkan jasa pendirian usaha dan jasa pengurusan perizinan.

KATEGORI