X
Menu

CALL / WA 0812 9087 7291
X

26

Syarat syarat pendirian & pengurusan koperasi simpan pinjam
Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, kemudian Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama.

Mendirikan sebuah koperasi jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannya awali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain: kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi dan bidang usaha yang dilakoni, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola, membahas tentang permodalan, jangka waktu serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris.

Melalui notaris atau kuasa pendiri, berkas ijin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut diajukan ke pejabat yang berwenang untuk dievaluasi. Beberapa bukti tertulis yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan usaha kurang kurangnya untuk 3 tahun ke depan, dan RAPB.
Proses Pengajuan Permohonan Izin dan Pengesahan
Setelah semua berkas komplit, maka pejabat yang berwenang akan melakukan penelitian dan pengecekan untuk memutuskan layak tidaknya usaha koperasi tersebut. Jika dari hasil review dan inspeksi diputuskan bahwa koperasi tersebut telah memenuhi syarat maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan surat pengesahan izin pendirian koperasi harus telah diterima oleh pengurus koperasi tersebut.
Lalu bagaimana jika pengajuan tersebut ditolak? Berkas akan dikembalikan sertai dengan alasan penolakan. Dalam tempo 1 bulan para pendiri koperasi harus berusaha memenuhi persyaratan yang belum lengkap untuk diajukan kembali agar mendapat tinjauan ulang dari pejabat yang berwenang.
Persyaratan lengkap untuk membentuk dan mendirikan koperasi simpan pinjam dapat dilihat pada daftar berikut:
  1. Fotokopi akta pendirian koperasi dari notaris (rangkap dua)
  2. Berita acara rapat pendirian koperasi
  3. Daftar hadir rapat pendirian yang telah ditandatangani semua anggota
  4. Fotokopi ktp pendiri
  5. Kuasa pendiri atau pengurus terpilih yang bertugas untuk mengurus proses pengesahan pembentukan koperasi
  6. Surat bukti tersedianya modal
  7. Rencana kegiatan usaha koperasi dalam tiga tahun kedepan
  8. Rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi
  9. Daftar susunan kepengurusan dan pengawas koperasi
  10. Daftar sarana kerja koperasi
  11. Surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga antara pengurus
  12. Susunan struktur organisasi koperasi

 

Khusus untuk koperasi simpan pinjam beberapa persyaratan tambahan antara lain:
  1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, itu berupa deposito pada bank pemerintah atas nama menteri negara koperasi dan umkm.
  2. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan usp yang dikelola secara kusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya.
  3. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas
  4. Surat perjanjian kerja antara pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi
  5. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan beberapa poin berikut seperti bukti telah mengikuti pelatihan atau magang usaha simpan pinjam koperasi, surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK, surat pernyataan tidak mempunyai hubungan sedarah dengan pengurus dan pengawas, dan terakhir adalah surat pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
  6. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
  7. Menyediakan surat pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang. Info lebih detail, dapat anda lihat di situs Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

sumber

butuh jasa pengurusan perizinan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Kebijakan mengatasi kebutuhan stok barang

Stok barang menjadi masalah yang cukup krusial dalam operasional manajemen ritel. Hal itu karena terkait erat dengan pengelolaan serta perputaran barang dagangan. Bagaimana pun bagusnya barang dagangan yang di pajang di sebuah toko, jika pelangan tidak menemukan barang atau kebutuhan yang di carinya karena kehabisan persedian maka citra toko tersebut akan jatuh.

Kondisi ketidaktersediaan barang dagangan khususnya pada sebuah ritel lebih jauh akan mencerminkan ketidakmampuan peritel. Tentunya dalam hal pengelolaan stok/ persediaan barang dagangan. Lebih jauh, hal demikian menunjukkan pula ketidakprofesionalan dalam menjalankan/ menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai seorang peritel.

Sebuah gambaran tentang persedian barang dagangan, toko ritel juga dituntut untuk selalu peka terhadap apa keinginan para pelanggannya. Hal itu untuk meningkatkan pangsa pasar dan apa yang menjadi target utama dan diraih oleh peritel. Tanpa suatu persediaan, para pengusaha dagang dihadapkan pada sebuah resiko. Yaitu pada suatu waktu tidak dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan yang meminta barang.

Hal ini akan menutup kemungkinan bahwa peritel tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar utama mengapa setiap ritel dan bahkan setiap pelaku perdagangan harus memiliki persediaan barang dagang.

Persediaan barang tersebut tentunya perlu perhitungan dengan batas yang wajar sesuai dengan beberapa faktor yang menjadi acuan. Stok barang yang kurang, hal demikian akan menjadi sangat riskan dan dapat menimbulkan kerugian oleh para pedagang itu sendiri. Belanjakanlah barang dagangan yang perputaran cepat/ paling sering dicari pelanggan. Untuk mengetahuinya, minimal pelajari barang apa saja yang paling laris dalam tiga bulan terakhir dari data penjualan.

Begitu juga dengan persediaan barang dagang yang berlebihan. Hal ini dapat menimbulkan masalah perputaran barang yang sangat lama. Dalam artian untuk suatu jenis barang tertentu akan tertimbun lama dalam gudang. Sehingga proses perputaran uang dari keuntungan akan sulit didapatkan. Oleh sebab itu, keputusan yang bijak membuat perputaran barang yang sehat.

sumber

KATEGORI