Sebagaimana disebutkan dalam Perda No.1 Tahun 2010 Bab V pasal 46 ayat 1 bahwa Setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategori menengah wajib memiliki Izin Usaha Industri.

Perusahaan industri sebagaimana dimaksud wajib terlebih dahulu memiliki Persetujuan Prinsip sebelum diterbitkan Izin Usaha Industri, apabila :

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Industri melalui persetujuan prinsip, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/Direktur

2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;

4. fotocopy Izin Gangguan;

5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

6. memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

7. fotocopy persetujuan prinsip;

8. laporan tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek).

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/direktur;

2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;

4. fotocopy Izin Gangguan, kecuali bagi jenis industri yang tercantum pada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

5. fotocopy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum pada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

6. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

7. Surat Keterangan dari pengelola industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

8. dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang – undangan bagi industri tertentu.

Untuk memudahkan pemohon dalam mempersiapkan kelengkapan pengurusan perijinan, berikut ini cecklist persyaratan TDI/IUI:

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI ,  surat izin impor , surat izin ekspor ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704