X
Menu

CALL / WA 0812 9087 7291
X

December


Mengenal VISA Kunjungan Ke Indonesia

Apabila ada teman wna anda ingin mengunjungi indonesia dengan tujuan tertentu , ada baiknya memahami definisi visa kunjungan di bawah ini .

  1. VISA KUNJUNGAN
  1. Ketentuan Visa
  1. Visa kunjungan adalah Visa yang diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke Indonesia untuk tujuan:
  1. Kunjungan Pemerintah, yang meliputi kegiatan hubungan antara: Pemerintah dengan Pemerintah; Perorangan dengan Pemerintah; Organisasi International dengan Pemerintah; Badan swasta asing dengan Pemerintah Indonesia;
  2. Kunjungan Wisata, yang meliputi kegiatan wisata seperti: Mengunjungi objek wisata di Indonesia; Menjajagi kerjasama dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia; Mengurus pengiriman Wisatawan asing ke Indonesia;
  3. Kunjungan Sosial Budaya, yang meliputi kegiatan sosial budaya seperti : Mengunjungi sanak famili atau handai taulan yang ada di Indonesia; Mengujungi organisasi sosial yang mempunyai kegiatan sejenis seperti lembaga pembinaan cacat mental dsb; Kunjungan pertukaran antar lembaga pendidikan, kesenian dan olah raga;
  4. Kunjungan Usaha, yang meliputi kegiatan usaha seperti :
  1. Kegiatan Usaha Tidak Untuk Bekerja :
  • Melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli;
  • Melakukan peninjauan ke lapangan dan membicarakan tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha impor / ekspor;
  • Mengadakan pembicaraan dengan perusahaan di Indonesia dalam kaitan permodalan maupun produksi barang dengan perusahaannya di luar negeri;
  • Mengadakan penjajagan dalam rangka penanaman modal di Indonesia dengan calon partnernya di Indonesia;
  • Mengikuti pameran internasional;
  • Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, budaya maupun pmerintahan, setlah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  • Memberikan konsultasi, bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan mutu dan desain produk-produk, serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia.
  1. Kegiatan usaha untuk pekerjaan yang bersifat sementara :
  • Melakukan inspeksi pada cabang-cabang perusahaannya di Indonesia;
  • Melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak;
  • Melayani purna jual;
  • Memasang dan reparasi mesin;
  • Memberikan ceramah pada seminar-seminar;
  • Melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi;
  • Mengadakan pertunjukan;
  • Mengadakan kegiatan olah raga profesional;
  • Melakukan kegiatan pengobatan;
  • Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
  • Calon tenaga kerja asing yang akan melakukan uji coba kemampuan sarana pekerjaan.
  1. Dalam hal orang asing tersebut berkunjung ke Indonesia untuk tujuan tertentu, dapat diberikan Multipel Visa dalam bentuk Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Persyaratan Umum Pengajuan Visa Indonesia

Permohonan Visa diajukan kepada Pejabat Pemberi Visa yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, setelah mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa :

  1. Paspor atau Dokumen Peijalanan yang sah dan berlaku;
  2. Tiket untuk berangkat dan kembah, atau bukti lain untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan;
  3. Pasfoto ukuran 4 x 6 Cm, 2 (two) sheet;
  4. Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di Indonesia;
  5. Tidak termasuk dalam Daftar Penangkalan;
  6. Membayar biaya Imigrasi sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku.
  1. Pemberian Visa

Permohonan Visa tersebut dapat dikabulkan bila orang asing yang bersangkutan :

  1. Telah memenuhi persvaratan yang ditentukan;
  2. Membayar Biaya Imigrasi sesuai jenis Visa;
  3. Tidak tercantum dalam daftar Penangkalan.
  1. Penolakan Pemberian Visa

Permohonan Visa tersebut dapat ditolak apabila orang asing yang bersangkutan :

  1. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
  2. Tercantum dalam daftar Penangkalan, atau termasuk orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 U.U. Do not. 9/1992 tentang Keimigrasian, ie:
  1. Diketahui atau diduga telibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;
  2. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain, bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
  3. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
  4. Atas permintaan suatu negara, orang asing berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
  5. Pernah diusir atau di dideportasi dari wilayah Indonesia;
  6. Menderita penyakit jiwa atau penyakit menular lainnya yang dapat membahayakan masyarakat;

& Nbsp;

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Pengertian Visa Tinggal Terbatas

  1. Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
    1. Dalam rangka bekerja; and
      1. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan
      2. Kemudahan Visa Bekerja dan Berlibur (khusus WN Australia)
    2. Tidak untuk bekerja.
      1. Melakukan penanaman modal asing;
      2. Melakukan pelatihan dan penelitian ilmiah
      3. Mengikuti pendidikan
      4. Peyatuan Keluarga
      5. Repatriasi
      6. Wisatawan lanjut usia mancanegara
  2. Kegiatan dalam rangka bekerja meliputi:
    1. Sebagai tenaga ahli;
    2. Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
    3. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
    4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, entertainment, pengobatan, konsultan, pengacara, trading, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
    5. Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
    6. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (quality control);
    7. Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
    8. Melayani purnajual;
    9. Memasang dan reparasi mesin;
    10. Melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
    11. Mengadakan pertunjukan kesenian, music, dan olah raga;
    12. Mengadakan kegiatan olahraga profesional;
    13. Melakukan kegiatan pengobatan; and
    14. Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
  3. Kegiatan tidak untuk bekerja meliputi:
    1. Penanam modal asing.
    2. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
    3. Mengikuti pendidikan;
    4. Penyatuan keluarga, terdiri atas:
      1. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
      2. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
      3. Anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;
      4. Anak yang belum berusia 18 (eighteen) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia;
      5. Anak yang belum berusia 18 (eighteen) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
    5. Repatriasi; and
    6. Wisatawan lanjut usia mancanegara.
  4. Visa tinggal terbatas dapat diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam point 2 dan point 3 huruf a dan b, pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
  5. Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada point 4 tersebut diatas merupakan Visa tinggal terbatas saat kedatangan yang diberikan untuk tinggal dalam rangka bekerja untuk waktu paling lama 1 (one) months.
  6. Permohonan Visa tinggal terbatas saat kedatangantersebut harus diajukan oleh Penjamin.
  7. Visa tinggal terbatas saat kedatangan dapat diberikan setelah permohonan disetujui oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
  8. Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

& Nbsp;

source

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

& Nbsp;

Pengertian Izin Tinggal Kunjungan

  1. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
    1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; or
    2. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan / atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.
    3. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Orang Asing yang bertugas sebagai awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; and
    6. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.
  2. Izin Tinggal kunjunganberakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:
    1. Kembali ke negara asalnya;
    2. Izinnya telah habis masa berlaku;
    3. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
    4. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
    5. Dikenai Deportasi; or
    6. Meninggal dunia.

source

Pengertian ITAP (Izin Tinggal Tetap)

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
b. keluarga karena perkawinan campuran;
c. husband, wife, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap;
d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point 1 diberikan melalui alih status.

2. Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point
juga dapat diberikan kepada:

a. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
b. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; and
c. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada point
diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.

Seluk Beluk Konstruksi Baja Ringan

Baja ringan sangat populer digunakan sebagai material konstruksi rumah. Saat ini semakin luas penggunaan bahan konstruksi yang sudah terbukti lebih tahan dari goncangan gempa ini. Dan memang umum untuk digunakan pada bangunan darurat pasca bencana, tapi juga banyak didapati rumah-rumah mewah di perkotaan menggunakan konstruksi baja ringan ini. Cuma saja saat ini sosialisasi mengenai cara memilih baja ringan yang tepat amat kurang. Akibatnya masyarakat masih belum tahu bahwa belum tentu mesing-masing konstruksi baja ringan ini memiliki kekuatan yang sama. Sebetulnya masyarakat perlu berhati-hati dalam memilih produk baja ringan dan jika salah memilih produk, bisa justru menimbulkan kerugian cukup besar. Tidak hanya materi, tetapi juga keamanan pengguna.

membangun rumah dengan Konstruksi Baja RinganSifat baja ringan secara umum memang kuat namun ringan, serta memiliki struktur yang fleksibel. Struktur baja ringan ini juga mampu meredam getaran, serta tidak mudah terbakar. Melihat kelebihan-kelebihan ini, tentunya masyarakat sudah cukup memiliki alasan untuk memutuskan menggunakannya. Selain itu biaya konstuksi baja ringan ini lebih murah dan efisien. Memang jika dihitung secara satuan pekerjaan, biaya untuk pekerjaan konstruksi baja ringan ini sedikit lebih mahal dibandingkan dengan pengerjaan konstruksi biasa, namun jika dihitung secara keseluruhan, maka akan lebih murah.. Salah satu yang menyebabkan biaya pembangunan rumah menjadi murah jika menggunakan konstuksi ini adalah bahwa pengangkutan atau mobilitasnya yang mudah. Murahnya mobilitas Ini karena beratnya yang lebih ringan dibanding dengan bahan konstuksi lain, juga bentuk fisiknya yang mudah untuk dikemas. Faktor lain yang menyebabkan murahnya biaya pembangunan adalah karena proses pengerjaannya yang lebih cepat dibandingkan dengan pengerjaan konstruksi konvensional. Karena berat jenisnya yang lebih ringan, maka memungkinkan juga untuk menggunakan jenis struktur bawah (pondasi, sloof, dll) yang lebih sederhana. Dan tentunya jenis struktur yang lebih sederhana ini dapat menekan biaya.

Di beberapa negara maju kontruksi baja ringan ini bukan lagi merupakan material konstruksi alternatif, melainkan merupakan pilihan utama. Terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapatkan bila kita menggunakannya, diantaranya adalah bahwa material ini anti rayap. Oleh karena pengerjaan konstruksi baja ringan ini dilakukan secara sistematis serta terkomputerisasi berdasarkan perhitungan, maka tenaga lapangan akan lebih mudah mengerjakannya. Pekerja lapangan tidak begitu perlu untuk menyesuaikan model serta ukuran dengan kondisi di lapangan, karena sebagian besar konstruksi ini sudah ada modul, standar dan ukuran pemasangannya. Modul yang dimaksud di sini adalah seperti menentukan pemasangan konstruksi pada sisi sudut, ini sudah ada ketentuan model dan bentuk yang didapat dari system komputerisasi.

Kekuatan baja ringan dalam ketahanannya terhadap kondisi setempat amat tergantung tipe lapisannya. Yang penting dari konstruksi bahan baja ringan ini adalah detail pemasangannya, apalagi kalau tujuan penggunaan konstruksi ini dimaksudkan untuk pembangunan di lokasi rawan gempa. Oleh karena itu tentunya harus dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman serta perlu adanya pengawasan ketat..

source

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Persyaratan Mengajukan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)

Persyaratan pengajuan Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) ini sudah ditetap oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui syarat-syarat di bawah ini.

Permohonan IPTB Baru

Anda harus mengisi formulir isian
Anda harus mengisi Mengisi formulir permohonan IPTB
Menyerahkan Foto copy ijasah terakhir yang sudah dilegalisir
Menyerahkan Foto copy KTP sebanyak 1 sheet
Menyerahkan Pas foto 3 x 4 as 2 sheet
Menyerahkan Kartu anggota Profesi tahun berjalan
Menyerahkan Surat Pernyataan Bekerja
Menyerahkan hasil karya berbentuk gambar atau perhitungan dari rencana bangunan.

Permohonan Perpanjangan IPTB

Mengisi formulir isian
Anda harus mengisi formulir permohonan
Menyerahkan Foto copy KTP sebanyak 1 sheet
Menyerahkan pas foto 3 x 4 as 2 sheet
Menyerahkan Kartu Anggota Profesi tahun berjalan
Menyerahkan Surat Pernyataan Bekerja
Menyerahkan Melampirkan hasil karya berbentuk gambar atau perhitungan dari rencana bangunan.
Persyaratan Kenaikan atau Perubahan Golongan IPTB

Anda harus mngisi formulir permohonan
Menyerahkan Fotocopy KTP;
Menyerahkan Rekomendasi dari asosiasi profesi;
Menyerahkan Izin Pelaku Teknis Bangunan golongan asal atau sebelumnya
Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3 x 4, 4 sheet.

source

Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP), Berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta No.132 tahun 2007, yang sudah berlaku dari tahun 70-an, kini berubah jadi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB).

IPTB adalah wajib dimiliki oleh seorang ahli perencanaan, maintenance, pengawasan pelaksanaan serta pengkajian teknis bangunan. Walau secara keseluruhan surat izin tersebut hanya meliputi pekerjaan dari konsultan, pembagian golongan tersebut sebelumnya tak dikenal dalam SIBP. Izin pekerjaan pemeliharaan bangunan serta pengkajian teknis bangunan tidak ada sebelumnya, dan izin pekerjaan pengawasan dulu sudah dianggap cukup melalui SIBP yg sama dgn pekerjaan perencanaan kontruksi.

Bidang keahlian yg dimaksudkan oleh IPTB adalah meliputi instalasi bangunan, arsitektur bangunan dan struktur bangunan, sama pada saat SIBP berlaku. Permohonannya ini juga diajukan pada Pengawasan Bangunan (P2B) dan Kepala Dinas Penataan dengan syarat harus memenuhi: (1) pasfoto, (2) fotokopi KTP, (3) formulir permohonan, and (4) rekomendasi dari Asosiasi Profesi. IPTB ini berlaku selama 3 tahun serta dapat diperpanjang jika diingingkan.

Berbeda dibandingkan SIBP, tenaga ahli dari negara asing bisa mengajukan permohonan dokume IPTB. Dengan syarat, tenaga ahli yang bukan berkewarganegaraan Indonesia tersebut harus bekerja di perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, atau juga perusahaan induknya berada luar negeri tapi memiliki cabang yang berkedudukan di Indonesia. Dalam bekerja di Indonesia, tenaga ahli asing ini haruslah bermitra bersama tenaga ahli dari Indonesia yang juga memegang IPTB.

Be found 3 pasal dalam peraturan tersebut yg mengatur tanggung jawab, larangan dan kewajiban. Beberapa hal utama dalam pasal-pasal itu diantaranya adalah kewajiban dalam mematuhi kode etik profesi serta dilarang memindah-tangankan sertifikat IPTB pihak lain dgn alasan, cara atau dalam bentuk apapun juga. Kewajiban tersebut jelas diperuntukan guna menghindari praktek jualbeli tandatangan (“signer”) spt yang dulu sering terjadi pada SIBP. Sanksi bagi pelanggaran peraturan tersebut berjenjang dari peringatan tertulis, pembekuan, sampai dengan pencabutan IPTB tersebut.

Bagi seorang arsitek, terdapa pertanyaan mengenai peran serta tanggung-jawab mereka untuk pengawasan dengana cara berkala. Pekerjaan tersebut merupakan kewajiban yg melekat dengan pekerjaan perencanaan, sedangkan pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa adanya IPTB adalah untuk pekerjaan pengawasan. Layaknya harus ada penjelasan tentang hal ubu secara gamblang, khususnya tentang hak serta kewajiban di dalam IPTB pengawasan. Apakah itu IPTB pengawasan bisa dianggap sama spt pekerjaan pengawasan terpadu menurut Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan bisa berjalan dengan pengawasan berkala dari arsitek perencana? Dgn kata lain, lingkup dari IPTB pengawasan ialah mengawasi sebuah proses konstruksi secara teknis bangunan, schedule serta monitor anggaran, sedangkan pengawasan yang berkala dilakukan arsitek perencana guna memastikan bahwa yg dibangun tersebut sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Perubahan-perubahan yang diakibatkan kondisi lapangan, perubahan estetika, penggantian pola ruang ataupun permintaan perubahan lain dari pemberi tugas tetaplah menjadi tugas dari arsitek perencana.

source

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Syarat Syarat Untuk Menjadi Konsultan Perencana

Sesuai dengan keputusan yang tercantum pada KEPRES No. 29 Year 1984 untuk disebut sebagai pihak konsultan perencana, maka harus memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis.
1. Adapun syarat administratif sebagai berikut :
a. Memiliki akte notaris yang berisi tentang kepemilikan modal, bentuk badan hukum serta organisasi.
b. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
c. Memiliki Nomor Wajib Pajak (TIN).
d. Terdaftar pada panitia pengadilan atau departemen kehakiman (tergantung bentuk usahanya).
and. Terdaftar pada badan perencana.
Untuk terdaftar pada DPU Propinsi Daerah Tingkat I (bidang Cipta Karya) suatu konsultan harus memenuhi :
a) Mengisi formulir dan dokumen pendaftaran dengan lampiran-lampiran :
Ø Akte pendirian.
Ø SIUJK.
Ø NPWP.
Ø Mempunyai referensi bank.
b). Bukti-bukti administratif
Ø Pimpinan perusahaan atau cabang.
Ø Menyanggupi untuk bertanggung jawab kepada semua hasil perencanaan itu sendiri.
2. Syarat teknis
a. Memenuhi persyaratan tenaga-tenaga dalam bidang teknik pembangunan yang dapat dibuktikan dalam ijazah keahlian, experience, dan referensi dari ahli perusahaan.
b. Memiliki nama perusahaan, persyaratan terdaftar pada Dirjen Cipta Karya tersebut, umumnya hanya untuk bangunan-bangunan swasta biasanya atas kepercayaan pemberi tugas dan diperkuat dengan bukti :
Ø SIUJK
Ø Referensi bank
Ø Referensi pengalaman kerja
______________________________________
Lebih lengkap tentang Konsultan

source

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

PERIzinan Praktek Konsultan Pajak

berikut ini adalah artikel yang kami kutip dari amsyong.com

9. Apa yang dimaksud Izin Praktek Konsultan?

Izin Praktik Konsultan Pajak adalah Izin Praktik yang harus dimiliki oleh seorang Konsultan Pajak untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak. Izin Praktik Konsultan Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. (Article 1 and Article 3 PMK-111/PMK.03/2014)

10. Bagaimana caranya mendapatkan Izin Praktek Konsultan?

Untuk orang perseorangan

  1. List of life / work experience and educational history is made by using the appropriate format as shown in the examples Annex II PMK-111 / PMK.03/2014;
  2. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  4. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (three) sheet;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  6. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (TIN);
  7. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-111/PMK.03/2014;
  8. Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Signs (1) huruf f yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; and
  9. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK-111/PMK.03/2014.

For people who have devoted themselves as employees in the Directorate General of Taxes or retired employees of the Directorate General of Taxation

& Nbsp;

  1. Untuk memperoleh Izin Praktik, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan format Lampiran V PMK-111/PMK.03/2014, dan harus dilampiri dengan:
  2. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan yang dibuat dengan menggunakan format Lampiran II PMK-111/PMK.03/2014;
  3. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  5. Pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (three) sheet;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  7. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (TIN);
  8. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan contoh format Lampiran III PMK-111/PMK.03/2014;
  9. Fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Signs (1) huruf f yang telah dilegaliaasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
  10. Fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; and
  11. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya yang dibuat dengan menggunakan format Lampiran IV PMK-111/PMK.03/2014.

(Article 3 Signs (2), Signs (3), and paragraph (4) PMK-111/PMK.03/2014)

11. Dimanakah Izin Praktek Konsultan berlaku?

Izin Praktek Konsultan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Article 4 Signs (5) PMK-111/PMK.03/2014)

12. Berapa lama masa berlaku izin praktek Konsultan Pajak?

Izin praktek konsultan berlaku sampai dengan dicabut oleh DJP. Izin Praktek Konsultan Pajak dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal yang bersangkutan:

  1. Konsultan Pajak meninggal dunia;
  2. Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Signs (6);
  3. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  4. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Signs (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (three) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
  5. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Signs (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (three) consecutive years;
  6. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Signs (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (four) kali dalam jangka waktu 3 (three) last year;
  7. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (four) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
  8. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (three) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Signs (1) huruf e;
  9. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;
  10. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
  11. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
  12. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; or
  13. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (three) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Signs (1) huruf f ditetapkan.

(Article 29 Signs (1) PMK-111/PMK.03/2014)

13. Berapa lama Surat Izin Konsultan Pajak diterbitkan?

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (thirty) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak. (Article 6 Signs (2) PMK-111/PMK.03/2014)

14. Apakah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak boleh mengikuti USKP?

Boleh. Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak, orang perseorangan harus:

  1. Memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
  2. Lulus ujian Sertifikasi Konsultan Pajak; or
  3. Mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(Article 9 PMK-111/PMK.03/2014)

source

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

CATEGORY