X
Menu

CALL / WA 0812 9087 7291
X

Page 3

Persyaratan KITAS Dengan Penjamin Suami atau Istri

  1. KTP penjamin WNI
  2. KK penjamin WNI
  3. Akte kelahiran Penjamin WNI
  4. Akte pernikahan Penjamin Catatan Sipil
  5. Copy akte pernikahan luar negeri
  6. Paspor penjamin WNI
  7. Copy Paspor orang asing
  8. Klise / cd foto orang asing (background merah)
  9. Bukti Keuangan pasangan WNI

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Peraturan UU Keimigrasian yang baru

Tentang UU Keimigrasian yang baru

UU Keimigrasian baru beri kemudahan bagi pemegang ITAS & ITAP karena kawin campuran

Alhamdulillah, Puji syukur Rancangan Undang Undang tentang Keimigrasian yang telah disetujui oleh DPR dalam sidang Paripurna hari ini, 7 April 2011 telah disahkan menjadi Undang Undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian adalah ditujukan untuk mengubah berbagai kebijakan keimigrasian Indonesia yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman.
Adapun inti dari pasal2 dari Undang Undang tersebut yang sungguh sangat membantu komunitas keluarga perkawinan campuran adalah sbb:
Apabila WNA menikahi WNI di Indonesia, maka WNA tsb berhak untuk mendapatkan Ijin Tinggal Terbatas. Setelah dua tahun pernikahannya, WNA tsb dapat alih status dari Ijin Tinggal Terbatas menjadi Ijin Tinggal Tetap (ITAP).
Apabila WNA sudah menikah secara sah minimum 2 tahun dengan WNI, WNA tsb langsung bisa mengajukan ITAP. Contoh: Apabila WNA dari Belanda telah menikah dengan WNI dan tinggal di Belanda sebelum datang untuk tinggal di Indonesia, maka WNA tsb berhak mendapatkan ITAP.
Pemegang ITAP karena adanya perkawinan yang sah dengan WNI, maka WNA tsb dapat bekerja tanpa perlu adanya Ijin Kerja (a work permit).
Apabila anak-anak dari keluarga perkawinan campuran memilih kewarganegaraan asing ketika mereka telah mencapai umur 18 tahun, maka mereka berhak untuk langsung mendapatkan ITAP dan dapat bekerja di Indonesia.
Apabila anak anak kita sudah berumur lebih dari 18 tahun dan bukan subjek hukum DK anak/tidak mempunyai (Dwi Kewarganegaraan) dan tidak pernah menjadi WNI, maka dengan UU ini mereka berhak untuk mendapatkan ITAP dan bisa bekerja·
WNA yang telah secara sah menikah dengan WNI, tidak perlu lagi penjamin atau sponsor.
ITAP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang ijinnya tidak dibatalkan dan wajib melapor ke kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenakan biaya.
ITAP dapat berakhir karena pemegang ITAP:
Meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia.
Tidak melakukan perpanjangan ITAP setelah 5 (lima) tahun.
Memperoleh kewarganegaraan RI
Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
Dikenai deportasi
Meninggal dunia

dibatalkan karena pemegang ITAP:
Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dlm per-undang2a
Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara
Melanggar Pernyataan Integrasi
Memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa ijin kerja
Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan ITAP.
Orang Asing ybs dikenai tindakan administratif keimigrasian
Putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan WNI karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Hal hal yang perlu diperhatikan:
Masih perlunya re-entry permit. Dengan UU ini Pemegang ITAP diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku ITAP dan Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.
Perlu adanya Peraturan pelaksanaan UU ini dimana ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan. Untuk itu masih perlu adanya partisipasi dan support bunda sekalian dan perlu adanya pengawasan dan monitor tentang petunjuk pelaksanaan dan tehnisnya sehingga UU bisa efektif dan sesuai dasar filosofis dan sosiologis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan memiliki kepastian hukum.
Rancangan Undang Undang Keimigrasian yang telah dipersiapkan sejak 2002 akhirnya disyahkan tanggal 7 April 2011 kemaren.
UU yang baru ini menggantikan UU keimigrasian No.9 tahun 1992, secara detail perumusan barunya adalah sebagai berikut :
Leading Sector fungsi keimigrasian yang telah diletakkan di Kementerian Hukum dan HAM;
Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang otonom;
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai penunjang pelaksanaan fungsi Keimigrasian dengan perangkat dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi;
Penegasan bahwa setiap Warga Negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia;
Pengaturan sterilisasi area Imigrasi di setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut,dan pos lintas batas;
Menteri Luar Negeri didelegasikan untuk mengatur hal yang terkait dengan paspor, visa dan izin tinggal untuk tugas diplomatik dan dinas;
Pengaturan visa yang lebih jelas tujuan pemberian dan subjeknya;
Pengaturan izin tinggal tetap yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tetap memiliki kewajiban melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dengan tidak dikenai biaya;
Kemudahan bagi eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap;
Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya;
Pengaturan penjamin sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia;
Perluasan perspektif pengawasan keimigrasian yaitu pengawasan yang berbasis data dan informasi, pengawasan lapangan yang menyertakan tim pengawasan dari abdan atau instansi pemerintah terkait, serta penguatan fungsi intelijen Keimigrasian;
Tindakan administratif Keimigrasian sebagai salah satu proses penegakan hukum di luar sistem peradilan;
Rumah dan ruang detensi sebagai tempat penempatan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
Kewenangan preventif dan represif Menteri Hukum dan HAM dalam penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia;
Pencegahan dalam keadaan yang mendesak di mana pejabat yang berwenang dapat meminta secara langsung kepada pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian;
PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian;
Ketentuan pidana yang mengatur kriminalisasi bagi penanggung jawab alat angkut, penjamin, pengurus, atau penanggung jawab penginapan, pelaku perdagangan orang dan penyelundupan manusia, pembuat maupun pengguna dan penyimpan dokumen keimigrasian palsu, pelaku perkawinan semu, deteni serta pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur; dan
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia peserta pendidikan khusus Keimigrasian minimal sarjana.
Komisi III DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembicaraan tingkat I pada 31 Maret 2011 dengan agenda Laporan Ketua Panja kepada Pleno Komisi III, mengenai hasil pembahasan RUU tentang Keimigrasian, pendapat mini fraksi di mana seluruh fraksi menyatakan persetujuan dengan pengambilan keputusan, serta diakhiri dengan penandatanganan draft RUU. (dikuti dari Ditjen.Imigrasi)

Untuk pasangan perkawinan campuran (WNI & WNA) dan anak hasil perkawinan campuran UU ini sangat menguntungkan untuk kepentingan ijin tinggal dan bekerja.
Setelah 2 tahun usia pernikahan seorang pasangan WNA mendapatkan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) sebelumnya akan diberikan Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan tidak memerlukan Visa Kerja untuk dapat mencari nafkah dan menghidupi keluarganya di Indonesia.
Demikian juga dengan anak hasil perkawinan campuran jika setelah batas Duo Nationality* (18 tahun) memutuskan untuk berkewarganegaraan Asing, mereka mendapatkan ITAP dan bisa bekerja di Indonesia tanpa Ijin Kerja.
Dua point yang sangat membantu pasangan perkawinan campuran, paling tidak WNI pasangan WNA akhirnya mendapatkan hak yang sejajar dengan WNI lainnya, suami/ istri dapat bekerja dan tinggal dengan tenang dan layak.
Jadi ingat dulu sering dikeluhkan even sebelum duo nationality anak-anak yang lahir, dibesarkan di Indonesia, salah satu org tua bekewarganegaraan Indonesia, setelah menyelesaikan kuliah berkeinginan untuk bekerja di Indonesia (dgn niat sangat baik) di tolak untuk bekerja di Indonesia dan harus mengeluarkan berjuta juta untuk dapat tinggal di Indonesia, ironis rasanya dulu mendengar cerita mereka.
Ini adalah awal yang sangat baik.
Semoga Pemerintah dapat dengan segera mensosialisasikan dan semoga tidak ada pihak dengan kepentingan buruk memanfaatkan UU Keimigrasian Baru ini.

Menuju Jembatan Barelang Batam Indonesia

dibawah ini saya kutipkan pasal – pasal dari UU Imigrasi no. 6 Tahun 2011 yang memberi kemudahan bagi WNA yang menikah dengan WNI. semoga bermanfaat bagi kalian yang nasibnya sama seperti saya.
Pasal 52
Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:
a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pasal 53
Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:
a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. izinnya telah habis masa berlaku;
e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
g. dikenai Deportasi; atau
h. meninggal dunia.

Pasal 54
(1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
b. keluarga karena perkawinan campuran;
c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
(2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Pasal 55
Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 56
(1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan.
(2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
(3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57
(1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal dinas.
(2) Alih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Pasal 58
Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan kewarganegaraannya.

Pasal 59
(1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan.
(2) Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya.

Pasal 60
(1) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Izin Tinggal Tetap bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat langsung diberikan.

Pasal 61
Pemegang Izin Tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dan huruf f dan pemegang Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.

Pasal 62
(1) Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
b. tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
e. dikenai tindakan Deportasi; atau
f. meninggal dunia.
(2) Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
c. melanggar Pernyataan Integrasi;
d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
f. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pasal 63
(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.
(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:
a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau
b. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
(4) Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh penjaminan yang menjamin keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64
(1) Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
(2) Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas.
(3) Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(4) Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

sumber :

Definisi penggunaan tenaga kerja asing di indonesia

Pemahaman mengenai penggunaan tenaga kerja asing dimulai dari ketentuan Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa,Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Pasal ini mensyaratkan bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia hanya dapat untuk sementara saja dan untuk posisi tertentu saja. Hal ini tentu berkaitan dengan tujuan dibentuknya UU No. 13/2003, salah satunya yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Pesan yang terkandung dalam Pasal 42 ayat 4 secara khusus dan UU No. 13 Tahun 2003 secara umum adalah adanya kebutuhan untuk melindungi, menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi Warga Negara Indonesia. Itu pula sebabnya mengapa dalam UU No. 13/2003 diatur serangkaian kewajiban yang cukup ketat berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing, seperti kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 43 ayat 1 UU No. 13/2003), izin mempekerjakan tenaga kerja asing (Pasal 42 ayat 1 UU No. 13/2003) serta kewajiban untuk menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing (Pasal 45 ayat 1 UU No. 13/2003).

Semangat tidak menjadikan pekerja asing sebagai pekerja tetap juga tersirat dari pasal 48 yang menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Keseluruhan pengaturan penggunaan tenaga kerja asing tersebut dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja asing benar-benar dilakukan secara selektif supaya dapat mendorong pertumbuhan tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing dan pada akhirnya dapat menggantikan posisi tenaga kerja asing di Indonesia.

Konsekuensi lain dari pengaturan Pasal 42 ayat 4 UU No. 13/2003 tersebut adalah tenaga kerja asing dengan sendirinya merupakan pekerja waktu tertentu. Dengan demikian, bila terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja asing, tenaga kerja asing tersebut tidaklah berhak atas kompensasi-kompensasi yang diperuntukkan untuk pekerja waktu tidak tertentu, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana diatur oleh Pasal 156 UU No. 13/2003.

 
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Syarat syarat dokumen pengajuan KITAS untuk wna

Mempekerjakan TKA untuk menduduki posisi seperti Direktur, Manajer, Tenaga Ahli dan atau bidang lainnya, diijinkan oleh Departemen Tenaga Kerja Indonesia selama tidak mendapat personil yang tepat di Indonesia. namun, pihak Depnaker membatasi beberapa bidang dalam setiap sektornya untuk bisa dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Untuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia, mereka akan membutuhkan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) atau yang biasa disebut Working Permit. Dokumen ini biasanya merupakan kewajiban dari Perusahaan yang mempekerjakan TKA.

Persyaratan untuk mendapatkan IMTA dan KITAS adalah :

A. Persyaratan dari Perusahaan Sponsor

  1. Copy Akte Notaris yang telah disahkan oleh Pejabat terkait
  2. Copy SIUP
  3. Copy TDP
  4. Copy Surat keterangan Domisili Perusahaan
  5. Copy NPWP Perusahaan
  6. Copy KTP Direktur
  7. Bagan Organisasi (didalamnya ada posisi untuk calon TKA)
  8. Copy Kontrak Kerja
  9. Surat penunjukkan Staf Pendamping untuk TKA
  10. Copy Surat Wajib Lapor Depnaker untuk mempekerjakan TKA (UU Wajib lapor No.17 tahun 1981)
  11. Surat Sponsor dari perusahaan
  12. Surat Kuasa pengurusan

B. Persyaratan yang harus disiapkan oleh WNA / Calon TKA

  1. Copy Paspor (Halaman penuh – Cover Depan sampai Cover Belakang)
  2. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) –> Bahasa Inggris atau Indonesia
  3. Copy Ijazah
  4. Pasphoto ukuran 4×6; 3×4 dan 2×3 masing-masing 6 lembar (latar belakang Merah)

 
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Apa itu ITAS (izin tinggal terbatas)

  1. Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:
    1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, yang meliputi :
      1. Orang Asing dalam rangka penanaman modal;
      2. Bekerja sebagai tenaga ahli;
      3. Melakukan tugas sebagai rohaniawan;
      4. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
      5. Mengadakan penelitian ilmiah;
      6. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas;
      7. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
      8. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin;
      9. Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
      10. Wisatawan lanjut usia mancanegara.
    2. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
    3. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
    5. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
  2. Izin Tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan singkat.
  3. Izin Tinggal terbatasberakhir karenapemegang Izin Tinggal terbatas:
    1. Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
    2. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
    3. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
    4. Izinnya telah habis masa berlaku;
    5. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
    6. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
    7. Dikenai Deportasi; atau
    8. Meninggal dunia.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , pengurusan izin tinggal warga negara asing (wna) & perizinan lainnya ?
hubungi :

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

Manfaat memiliki sertifikasi ISO bagi perusahaan

 

Hari-hari ini mendapatkan sertifikasi ISO akan hampir pasti meningkatkan reputasi bisnis organisasi. Standar ISO mensyaratkan pelaksanaan sistem mutu didokumentasikan manajemen untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dan efisiensi.

ISO sertifikasi dimaksudkan untuk setiap organisasi terlepas dari ukuran jenis atau produk termasuk layanan. Menurut standar ISO ada sejumlah persyaratan sistem yang organisasi perlu dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan persyaratan peraturan dan perundang-undangan. Memastikan kepuasan pelanggan melalui sistem manajemen mutu merupakan tujuan utama dari standar. Standar ISO juga mencakup unsur-unsur yang membutuhkan pemantauan dan pengukuran proses dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai sertifikasi organisasi harus memiliki sistem manajemen mutu yang terdokumentasi dan bukan sistem dokumen. Tiga tujuan utama dari dokumentasi seharusnya untuk komunikasi informasi bukti kesesuaian dan berbagi pengetahuan. Dokumentasi sistem manajemen mutu dapat dalam bentuk atau jenis media seperti kertas elektronik atau gambar. Sebuah sistem mutu sesuai manajemen akan perlu untuk mengatasi elemen kunci dari standar. Ada lima bagian yang menguraikan persyaratan sistem compliant bagian Sistem Manajemen Mutu bagian Tanggung Jawab Manajemen Manajemen Sumber Daya pasal pasal Produk Realisasi dan bagian Analisis Pengukuran.

ISO bagian mensyaratkan bahwa suatu organisasi memiliki sistem terdokumentasi dengan prosedur di tempat untuk mengontrol dokumen dan catatan. Bagian membutuhkan sistem manajemen mutu untuk menyertakan kebijakan mutu dan manajemen senior untuk menunjukkan komitmen manajemen mengalokasikan tanggung jawab dan wewenang dan melakukan tinjauan manajemen

Bagian dari standar membutuhkan sistem anda untuk mengatasi dan meninjau persyaratan untuk sumber daya sumber daya manusia dan lingkungan pelatihan infrastruktur dan pekerjaan. Bagian dari standar mendefinisikan persyaratan untuk perencanaan desain dan pengembangan produksi pengendalian pembelian properti pelanggan dan pemantauan dan pengukuran. Bagian mendefinisikan persyaratan sistem manajemen mutu untuk pengukuran pemantauan dan perbaikan dan termasuk pemeriksaan sub-klausa internal kontrol non-conforming produk tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang semuanya adalah prosedur wajib seperti yang didefinisikan oleh standar.

ISO mengacu khusus untuk hanya prosedur terdokumentasi namun dokumentasi lainnya mungkin diperlukan oleh sebuah organisasi untuk mengelola proses-proses yang diperlukan untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen mutu. Selain persyaratan dokumen standar mendefinisikan dua puluh satu persyaratan khusus untuk catatan.

Ada beberapa persyaratan dari ISO di mana nilai dapat ditambahkan ke sistem manajemen mutu dengan penyusunan dokumen lain untuk menunjukkan kesesuaian seperti bagan aliran proses deskripsi proses bagan organisasi spesifikasi instruksi kerja daftar pemasok yang telah disetujui dan inspeksi rencana.

Dokumentasi yang diperlukan dalam sistem untuk mencapai sertifikasi ISO tidak lagi sebagai berat seperti sebelum tahun dan nilai ISO sertifikasi bagi suatu organisasi tidak pernah lebih tinggi. Sertifikasi mengirimkan pesan yang jelas kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa organisasi berkomitmen untuk standar yang tinggi dan perbaikan berkesinambungan.

Klasifikasi bidang dan sub bidang usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor)

sesuai peraturan LPJK nomor 10 Tahun 2013 sebagai berikut;

BIDANG KODE SUB BIDANG
BANGUNAN GEDUNG BG001

BG002

BG003

BG004

BG005

BG006

BG007

BG008

BG009

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Publik

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, Bangunan Serupa Lainnya

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan

Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

BIDANG KODE SUB BIDANG
BANGUNAN SIPIL SI001

SI002

SI003

SI004

SI005

SI006

SI007

SI008

SI009

S010

SI011

SI012

Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, DAM, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah

Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Udara

Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway

Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh

Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh

Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh

Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal

Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal

Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal

Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olah Raga Outdoor

Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi

BIDANG KODE SUB BIDANG
INSTALASI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL MK001

MK002

MK003

MK004

MK005

MK006

MK007

MK008

MK009

MK010

EL001

EL002

EL003

EL004

EL005

EL006

EL007

EL008

EL009

EL010

EL011

Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi

Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa air (Plumbing) Dalam Bangunan dan Salurannya

Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan

Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan

Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan

Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak dan Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)

Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10 MW

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi

Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon

Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan instrumentasi

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik

Jasa Pekasana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya

BIDANG KODE SUB BIDANG
JASA PELAKSANA LAINNYA PL001

PL002

PL003

PL004

Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator

Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung

Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan serta Rel Kereta Api

Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persugaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)

BIDANG KODE SUB BIDANG
JASA PELAKSANA SPESIALIS SP001

SP002

SP003

SP004

SP005

SP006

SP007

SP008

SP009

SP010

SP011

SP012

SP013

SP014

SP015

Sp016

Pekerjaan Penyelidikan Lapangan

Pekerjaan Pembongkaran

Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi

Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan

Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan

Pekerjaan Perancah

Pekerjaan Pondasi termasuk Pemancangannya

Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam

Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)

Pekerjaan Beton

Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, termasuk Pengelasan

Pekerjaan Pemasangan Baru

Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya

Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus

Pekerjaan Lansekap/Pertamanan

Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung

BIDANG KODE SUB BIDANG
JASA PELAKSANA KETERAMPILAN KT001

KT002

KT003

KT004

KT005

KT006

KT007

KT008

KT009

KT010

KT011

Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela

Pekerjaan Plesteran

Pekerjaan Pengecatan

Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding

Pekerjaan Pemasangan Lantai lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wallpaper

Pekerjaan Kayu dan atau Penyambungan Kayu dan Material Lain

Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior

Pekerjaan Pemasangan Ornamen

Pekerjaan Pemasangan Gipsum

Pekerjaan Pemasangan Plafon Akustik (accoustic celling)

Pemasangan curtail wall

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor , surat izin usaha jasa konstruksi & perizinan lainnya ?
hubungi :

 

 

pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704

 

Daftar kualifikasi pelaksana jasa konstruksi

Dalam dunia kontraktor di Indonesia ada istilah pembagian grade atau kualifikasi usaha jasa pelaksana kontruksi, fungsinya untuk mengatur agar semua lapisan kontraktor dari pemodal kecil sampai besar sama-sama mendapat proyek yang bisa dikerjakan, Yang modalnya kecil tidak boleh mengerjakan proyek dengan nilai tinggi, begitu juga sebaliknya kontraktor yang modalnya besar tidak boleh mengerjakan proyek dengan nilai kecil. Jadi semua dapat berkarya menurut kemampuan masing-masing, Status Grade kontraktor dapat ditingkatkan dengan merubah besaran modal seiring berkembangnya usaha konstruksi, Status grade juga dapat diturunkan apabila dalam perjalanan usaha mengalami kemunduran, nah.. berikut ini macam-macam penggolongan grade kontraktor di Indonesia 🙂

Kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi

Peraturan Menteri Nomor : 08/PRT/M/2011

ORANG PERSEORANGAN

P – Kekayaan bersih : Paling Banyak Rp Paling Banyak Rp 50 Juta.

Pengalaman : Tidak dipersyaratkan

K1 – Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 50 Lebih dari Rp 50juta sampai dengan juta sampai dengan Rp 200 juta.

Pengalaman : Tidak dipersyaratkan

USAHA KECIL

K2 –Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 200 Lebih dari Rp 200 juta sampai dengan juta sampai dengan Rp 350 juta.

Pengalaman : Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)

k3 – Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 350 Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan juta sampai dengan Rp 500 juta.

Pengalaman : Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2).

USAHA MENENGAH

M1 – Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 500 Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan juta sampai dengan Rp 2 milyar.

Pengalaman : Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3) ; atau

Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau

Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai Bagi Badan Usaha yang baru berdiri (kurang dari 3 tahun) tanpa pengalaman nilai minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman minimum pengalaman diukur pengalaman PJT/PJK dengan Nilai Pengalaman Tertinggi Rp 833 Juta untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki.

M2 – Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 2 Lebih dari Rp 2 Milyar s.d Rp 10 Milyar s.d Rp 10 Milyar.

Pengalaman : untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau

Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1).

BESAR

B1 – Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 10 Lebih dari Rp 10 milyar sampai milyar sampai dengan Rp 50 dengan Rp 50 milyar

Pengalaman : untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau

Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).

B2 – Kekayaan bersih : Lebih dari Rp 50 Lebih dari Rp 50 milyar sampai milyar sampai dengan tak dengan tak terbatas

Pengalaman : untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau

Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1).

Jenis jenis ISO pada perusahaan & pengurusan ISO

  1. a) ISO 9001

ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi dan revisi yang paling akhir adalah ISO 9001:2008. Salah satu ciri penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya pendekatan proses. Pendekatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Pendekatan ini mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan dan melakukan peningkatan berkesinambung.

Macam-macam ISO

  • ISO 9001 = model system jaminan kualitas dalam desain / pengembangan produksi, instalasi dan pelayanan.
  • ISO 9002 = model system jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi.
  • ISO 9003 = model system jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir.
b) IS014001
Berbeda dengan standar ISO 9001 yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, maka ISO 14001 merupakan standar yang berisi persyaratan-persyaratan sistem manajemen lingkungan. Konsep yang dipakai dalam ISO 14001 pada prinsipnya sama dengan ISO 9001, yaitu perbaikan berkesinambungan hanya dalam ISO 14001 adalah dalam mengelola lingkungan. Perusahaan yang menerapkan ISO 14001 harus dapat melakukan identifikasi terhadap aspek dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan atau operasi perusahaannya terhadap aspek lingkungan. Dalam hal ini bukan hanya pengelolaan terhadap limbah atau polusi, namun juga termasuk upaya-upaya kreatif untuk menghemat pemakaian energi, air dan bahan bakar.
c) ISO22000
Perusahaan makanan atau minuman dituntut untuk memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggannya, sehingga harus meningkatkan pengendalian kontrol internalnya terutama dalam proses produksi.
ISO 22000 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dan proses produksi produk makanan dan minuman. Setiap jenis produk baik makanan atau minuman harus dibuatkan rencana proses dan pengendaliannya. Pada dasarnya ISO 22000 tidaklah berbeda jauh dengan ISO 9001, hal yang membedakan terdapat dalam klausul 7: perencanaan dan realisasi produk dan klausul 8: validasi, verifikasi dan perbaikan sistem.
d) ISO/IEC27001
Kemajuan dalam dunia teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan IT telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia bisnis. Dimulai dengan adanya penerapan internet dalam dunia bisnis misalnya website, email sampai penggunaan jejaring sosial lainnya. Perubahan ini menjadikan dikenal adanya transaksi on-line, data-data dan informasi dalam bentuk file komputer dan sebagainya. Pada tahun 2005, The International Organization for Standardization menerbitkan standar yang kenal dengan ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan Information Security Management System (ISMS). ISO/IEC 27001 sekarang ini telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan aplikasi IT dalam kegiatan bisnisnya.
e) ISO/TS16949
Saya yakin Anda telah mengenal jenis-jenis kendaraan bermotor beroda dua atau empat dengan merek-merek terkenal. Kendaraan bermotor tersebut diproduksi oleh perusahaan-perusahaan otomotif yang saat ini berkembang pesat di Indonesia. Dalam upaya menjaga “image” mereknya dimata pelanggan, perusahaan otomotif tersebut harus menjaga mutu produknya.
Upaya perusahaan otomotif dalam menjaga mutu produk salah satunya dengan menerapkan ISO/TS 16949. Pada dasarnya ISO/TS 16949 merupakan Technical Specification yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Sebagaimana jenis-jenis standar yang dikeluarkan oleh The International Organization for Standardization, ISO/TS 16949 mempunyai konsep perbaikan berkesinambungan, pengendalian terhadap rantai pasok, tindakan perbaikan dan pencegahan.
f) ISO/IEC17025
ISO/IEC 17025 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Kata kunci yang dikendalikan dalam standar ini adalah kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Keberadaan standar ini sangat penting terutama untuk memastikan validitas dan akurasi hasil pengujian yang berkaitan dalam bidang kesehatan, perdagangan, produksi sampai upaya perlindungan pelanggan.
Laboratorium pengujian dan kalibrasi biasanya dituntut untuk menerapkan ISO/IEC 17025 dalam kegiatannya sampai dilakukan proses akreditasi. Akreditasi ISO/IEC 17025 terhadap suatu laboratorium pengujian atau lembaga kalibrasi akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap hasil uji atau kalibrasi yang dikeluarkannya.
butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Telp : 021 – 2286-6995

sms / telp : 0815-1118- 9949
sms / telp : 0857- 8104 -7766

pin bb : 536F1AF7

Mengenal apa itu ISO & biro jasa pengurusan ISO

Organisasi Standar Internasional (ISO) adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan (Non-Government Organization/NGO) yang berdiri sejak tahun 1947.

Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional, dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kegiatan ekonomi.

Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional.

Macam-macam ISO

  • ISO 9001 = model system jaminan kualitas dalam desain / pengembangan produksi, instalasi dan pelayanan.
  • ISO 9002 = model system jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi.
  • ISO 9003 = model system jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir.

4 jenis dokumen untuk memenuhi persyaratan registrasi

  • Manual Kualitas (dokumen tingkat I) = dokumen strategis yg berisi persyaratan kebijaksanaan kualitas yg dikeluarkan manajemen.
  • Prosedur-prosedur (dokumen tingkat II) = prosedur tertulis untuk mencapai kebijaksanaan kualitas yang telah dinyatakan dalam dokumen tingkat I.
  • Instruksi-instruksi (dokumen tingkat III) = dokumen operasional, berisi instruksi2 tertulis yang dikeluarkan sbg bagian dari implementasi prosedur2 yg ada dlm dokumen tingkat II.
  • Formulir-formulir (dokumen tingkat IV) = dokumen database, berisi catatan2 kualitas.

butuh jasa pembuatan PT , CV , PT PMA , SIUP , TDP , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor , surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
hubungi :

Telp : 021 – 2286-6995

sms / telp : 0815-1118- 9949
sms / telp : 0857- 8104 -7766

pin bb : 536F1AF7

 

KATEGORI