X
Menu

CALL / WA 0812 9087 7291
X

August

Jasa pengurusan RPTKA (RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)

UU No.13 Year 2003 tentang Tenaga Kerja

Article 43 Signs (1) :

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang dishakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

Article 43 Signs (4) :

Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri à Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : KEP.228/MEN/2003

& Nbsp;

KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA

Article 3 :

(1) Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan ijin mempekerjakan TKA (TAKEN)

Article 4 :

(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Signs (1) pemberi kerja harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA secara tertulis serta melampirkan :

  1. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi
  2. Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang
  3. Akte pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum
  4. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat
  5. Bagan struktur organisasi perusahaan
  6. Copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping à tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris (Pasa; 45 Signs (2) UU No.13 Year 2003)
  7. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku à berdasarkan UU No.7 Tahun 1981

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

  1. Identitas pemberi kerja TKA
  2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan ybs
  3. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan
  4. Jumlah TKA
  5. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA
  6. Lokasi kerja
  7. Jangka waktu penggunaan TKA
  8. Penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA
  9. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia

Article 6 :

Permohonan RPTKA disampaikan kepada Dirjen (Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri) melalui Direktur (Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja)

Peraturan Kepala BKPM No.12 Year 2009

Article 1 angka 36

Permohonan RPTKA, Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01) dan IMTA adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan TKA dalam pelaksanaan penanaman modalnya.

RPTKA

Article 1 angka 37

RPTKA adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama penggunaan TKA yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan TKA dan penerbitan IMTA

Article 56

1) Perusahaan penanaman modal dan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memperoleh pengesahan RPTKA

2) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman pendaftaran penanaman modal/Izin prinsip penanaman modal/Izin Usaha yang dimiliki
  2. Rekaman akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Depkumham dan perubahannya terkait dengan susunan direksi dan komisaris perusahaan
  3. Keterangan domilisi perusahaan dari Pemda setempat
  4. Bagan struktur organisasi perusahaan
  5. Surat penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA
  6. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku
  7. Rekomendasi dari Dirjen terkait, khusus bagi jabatan antara lain Subsektor Migas, pertambangan umum, dll
  8. Permohonan yang ditandatangani Direksi perusahaan
  9. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan

& Nbsp;

VISA UNTUK BEKERJA (TA.01)

Article 58

1) TKA yang bekerja pada perusahaan penanaman modal dan KPPA yang sudah siap datang ke Indonesia wajib memiliki Visa Untuk Bekerja (VUB) yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan RI di LN

2) Untuk mendapatkan VUB, pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh VUB (Rekomendasi TA.01) dari PTSP-BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan imigrasi.

3) Permohonan rekomendasi TA.01 diajukan kepada PTSP-BKPM menggunakan formulir TA.01, dengan dilengkapi persyaratan :

  1. Rekaman keputusan pengesahan RPTKA
  2. Rekaman paspor TKA ybs yang masih berlaku
  3. Daftar riwayat hidup terakhir (original) yang ditandatangani oleh ybs
  4. Rekaman ijazah dan/atau sertifikat pendidikan serta bukti pengalaman kerja dalam Bhs. Inggris atau terjemahannya dalam Bhs.Ind oleh penerjemah tersumpah
  5. Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan direksi dan komisaris
  6. Rekaman surat penunjukan TKI pendamping
  7. Pas photo berwarna, ukuran 4×6 sebanyak 1 sheet
  8. Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan

& Nbsp;

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Jasa pengurusan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

  1. Copy of Deed of establishment and the last change
  2. A copy of the confirmation from the Minister of Law and Human Rights (pendirian & perubahan terakhir)
  3. Copy of Certificate of Domicile Company
  4. Fotocopy NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
  5. Fotocopy KTP dan KK Direktur (Jika Direktur perempuan)
  6. Copy of Business License (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
  7. Fotocopy Perjanjian Sewa dan Bukti Pembayaran PPh Pasal 4 (jika sewa)
  8. Fotocopy PBB terakhir & Bukti lunas (Jika sewa)
  9. Fotocopy Sertifikat (if property)
  10. Photo kantor tampak luar,dalam,plang nama Perusahaan uk 3R=5 lbr

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Definisi API (Angka pengenal impor)

Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2007 bahwa impor hanya dapat dilakukan oleh oleh perusahaan dagang, perusahaan industri, Kontraktor KKS atau perusahaan penanaman modal yang telah memiliki API, kecuali :

  1. impor tidak dilakukan secara terus menerus dan yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau yang tidak dimaksudkan untuk dipindahtangankan; and
  2. barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lainnya yang berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 bahwa tarif PPh Pasal 22 sebagai berikut:

  1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), as big as 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
  2. yang tidak menggunakan API, as big as 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
  3. yang tidak dikuasai, as big as 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Artinya, dasar pengenaan pajak PPh Pasal 22 adalah nilai impor yang dibayar tidak termasuk PPN dan PPnBM, if there.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Persyaratan pengurusan angka Pengenal Import – Umum (Local Private Companies)

  1. Copy of Deed of establishment of companies & semua perubahan lengkap dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
  2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili & NPWP Perusahaan
  3. Photocopy of ID card & TIN Director (signatories API)
  4. If the signer API in addition to the Director must attach a copy of ID & NPWP serta surat kuasa leg.Notaris
  5. Copy of Business License & TDP
  6. Copy of Rental Agreement (jika sewa) /certificate Office (if property)
  7. Pasphoto penandatangan API uk.3×4 = 3 lbr (background merah)
  8. Letterhead companies 5 lbr (to petition)
  9. Referensi Bank Devisa Asli
  10. Original fire (If Registration / Changes

& Nbsp;

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Persyaratan pengurusan Angka Pengenal Import – Umum (PMA)

  1. Copy of Deed of establishment of companies & semua perubahan lengkap dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
  2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili & NPWP Perusahaan
  3. Copy of ID Card / Passport,Next,TAKEN & TIN Director (signatories API)
  4. If the signer API in addition to the Director must attach a copy of ID / Passport,Next,TAKEN & TIN as well as power of attorney leg.Notaris
  5. Fotocopy pendaftaran penanaman modal
  6. Fotocopy IUT (Ijin Usaha Tetap) & TDP (Certificate of Company Registration)
  7. Copy of Rental Agreement (jika sewa) /certificate Office (if property)
  8. Pasphoto penandatangan API uk.3×4 = 3 lbr (background merah)
  9. Letterhead companies 5 lbr (to petition)
  10. Referensi Bank Devisa Asli
  11. Original fire (If Registration / Changes)

& Nbsp;

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Requirements management of import identification number Manufacturer (Local Private Companies)

Requirements Needed :

  1. Copy of Deed of establishment of companies & all changes are complete with the approval of the Minister of Justice and Human Rights
  2. Copy of Certificate of Domicile office & Factory
  3. Fotocopy NPWP Perusahaan
  4. Photocopy of ID card & TIN Director (signatories API)
  5. If the signer API in addition to the Director must attach a copy of ID & TIN as well as power of attorney leg.Notaris
  6. Copy of license Industry & TDP (Certificate of Company Registration)
  7. Copy of Rental Agreement (jika sewa) / certificate Office (if property)
  8. Photograph signatories API uk. 3×4 = 3 lbr (background merah)
  9. Letterhead companies 5 lbr (to petition)
  10. Original fire (If the re-registration / change)
  1. Copy of Deed of establishment of companies & all changes are complete with confirmation from the Minister of Justice and Human Rights
  2. Copy of Certificate of Domicile office & Factory
  3. Fotocopy NPWP Perusahaan
  4. Copy of ID Card / Passport,Next,TAKEN & TIN Director (signatories API)
  5. If the signer API in addition to the Director must attach a copy of ID / Passport,Next,TAKEN & TIN as well as power of attorney leg.Notaris
  6. Copy of Registration of Investment (BKPM)
  7. Copy Permission principle / Business license issued industry in BKPM
  8. Fotocopy TDP (Certificate of Company Registration)
  9. Copy of Rental Agreement (jika sewa) / certificate Office (if property)
  10. Pasphoto para penandatangan API 3×4 = 3 lbr (background merah)
  11. Letterhead companies 5 lbr (to petition)
  12. Original fire (If Registration / Changes)

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

& Nbsp;

Persyaratan pengajuan sertifikasi perangkat telekomunikasi

Persyaratan Sertifikasi

  1. Persyaratan Umum
    1. Permohonan Sertifikat A oleh Pabrik atau Distributor;
    2. Permohonan Sertifikat B oleh Importir atau Institusi Berbadan Hukum.
  2. Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Bagi Distributor dan Pabrikan
    1. Surat permohonan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ditujukan kepada
      Direktur Standardisasi
      Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
      Kementerian Komunikasi dan Informatika
      Gedung Sapta Pesona Lt. 8
      Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Central Jakarta 10110
    2. Copy Dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada perubahan);
    3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (TIN);
    4. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    5. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (License);
    6. Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat;
    7. Copy Dokumen Penunjukan dari Pabrikan atau Dokumen Haki untuk pemegang merk di Indonesia;
    8. Mengisi form FR.PM.4 (bermaterai) dan form FR.PM.5;
    9. Mengisi form Pakta Integritas (bermaterai);
    10. Surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual diatas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan;
    11. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk diuji;
    12. Dokumen Spesifikasi Teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi;
    13. Surat pernyataan diatas materai dari pemohon sertifikat yang menjamin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) dan/atau Non CPE adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan (CPE) dan/atau non CPE yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen.

butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

Proses Pengajuan penerbitan izin angkutan udara niaga

1. AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA INDONESIA
2. TIN
3. SURAT KETERANGAN DOMISILI
4. SURAT PERSETUJUAN BKPM/BKPMD (BILA PMA)
5. TANDA BUKTI MODAL SETOR
6. GARANSI/JAMINAN BANK
7. RENCANA BISNIS/BISNIS PLAN 5 TH YAD terdiri dari:
a. Jenis dan jumlah pesawat udara yg akan dioperasikan;
– Angkutan udara niaga berjadwal :
minimal 5 unit dimiliki + 5 unit dikuasai
– Angkutan udara niaga tidak berjadwal :
minimal 1 unit dimiliki + 2 unit dikuasai
– Angkutan udara niaga khusus kargo :
minimal 1 unit dimiliki + 2 unit dikuasai
b. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan
(operation base) dan Rute Penerbangan (utk berjadwal) :
– rencana pusat kegiatan operasi penerbangan
– keseimbangan rute
– peta jaringan rute
– rute, frekuensi, rotasi diagram, utilisasi
pesawat udara, faktor muat/load factor

c. Pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar
angkutan udara (demand & supply)
d. Sumber Daya Manuasia :
Kebutuhan SDM langsung & tidak langsung
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA :
Menilai kelengkapan administrasi
dan persyaratan UU 1 thn 2009 and
KM 25 thn 2008
and. Kesiapan dan kelayakan operasi
rencana pengadaan, maintenance& perawatan
pesawat udara; fasilitas pendukung operasional &
pelayanan penumpang; rencana pemasaran
f. Analisis dan evaluasi aspek ekonomi & finance

1. Copy Akta Pendirian/Perubahan berikut pengesahannya

2. Copy NPWP Perusahaan

3. Copy Domisili Perusahaan

4. Copy SIUP ( harus mencantumkan perdagangan di bidang Alkes )

5. Copy TDP

6. Copy Izin pendaftaran dari BKPM ( untuk PMA dan mencantumkan perdagangan di bidang Alkes )

7. UUG / HO

8. Peta Lokasi ( Menunjukkan Loksai perusahaan dengan jelas )

9. Denah Bangunan

  • Mencantumkan ukuran dan peruntukannya sesuai jenis alkes yang disalurkan
  • Jika penyalur alkes elektromedik harus mencantumkan denah bengkel.

10. Status Bangunan

  • Jika Sewa melampirkan bukti sewa min 2 thn
  • Jika milik sendiri melampirkan surat pernyataan tdk keberatan bangunan digunakan utuk kegiatan penyalur alkes
  • Baik sewa atau milik sendiri melampirkan bukti pendukung seperti Sertifikat bangunan, UN, IMB
11. Copy KTP dan NPWP Pribadi Penangung jawab / Penangung jawab WNA : Copy Paspor, OTHER, TAKEN.
syarat lainnya dapat menghubungi :
butuh jasa pendirian usaha PT , CV , PT PMA , License , TDP , YAYASAN , KOPERASI , Pengurusan AKTA TANAH , AKTA JUAL BELI , surat izin impor ,biro jasa KITAS, surat izin ekspor & perizinan lainnya ?
contact :

pin BBM : 235F8BA6
Hello : 08111086915
Sympathy : 082129737777
xl : 081808910704

CATEGORY