X
Menu

CALL / WA 0812 9087 7291
X

jasa pendirian perusahaan asing

1. Dokumen-dokumen Legal Perusahaan.
2. Perijinan-perijinan yang berlaku di Indonesia
3. Pengurusan pendirian perusahaan untuk orang asing
( Pendirian PT PMA / set up company, company establishment, company formation )
4. Dokumen-dokumen Property ( Rumah, Tanah, Gedung, Apartemen, dl l)
Kami memiliki rekanan Notaris dan PPAT di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
5. Expatriate permit ( Kitas , IMTA, RPTKA, Vitas , MERP )
6. SNI dan ISO

A. LEGAL DOKUMEN PERUSAHAAN, antara lain :
1. Akta Perusahaan ( PT Lokal & PT PMA) :
a. Pendirian Perusahaan ( PT, pendirian perusahaan asing ( PT PMA ) , Yayasan, CV, Kantor
perwakilan perusahaan Asing , representative office , dll)
b. Penyesuaian Akta Pendirian ke UU No 40 tahun 2007 tentang PT.
c. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, misalnya perubahan Pemegang Saham,
Perubahan Susunan Pengurus, akuisisi perusahaan , Peningkatan/ Penurunan Modal, dll.
d. Merger Perusahaan. akuisisi perusahaan.
e. Akta Kuasa, Akta Perjanjian, dll.
f. Akta Jual Beli Saham.
g. Izin export, izin import , Dll.

kami juga menyediakan paket pendirian pt , cv, paket pendirian pt pma sehingga anda tidak perlu repot mengurus pendirian perusahaan.

hubungi :

PT. INDONESIA PROFESSIONAL CONSULTANT
pin BBM : 235F8BA6
hallo : 08111086915
Simpati : 082129737777
xl : 081808910704
(Alexander george .SH)

legal-solusindo.com | konsultan jasa pendirian usaha | jasa pengurusan perizinan

apa saja bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ?
berikut ini adalah beberapa diantaranya :

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam
waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial,
relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara
pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan.

3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan
terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang
ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.

4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT.
Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et
repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti.

5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi
rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta
mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.

6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau
beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada
tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara
psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan
memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Oleh MARSIDIN NAWAWI
Penulis, advokat, Direktur Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2RT).
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/16/0902.htm

Hukum di Indonesia menyediakan hukuman yg sangat berat utk pelaku aborsi yg illegal. Aborsi illegal adlh aborsi yg dilakukan tanpa memenuhi kondisi/syarat yg diatur dlm undang-undang gan. Penjelasan selengkapnya, agan/aganwati bisa simak dlm artikel di bwh ini.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”).

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan HANYA dalam 2 kondisi berikut:
a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(lihat Pasal 75 ayat [2] UU Kesehatan)
Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatanyang berbunyi;
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

Untuk pengajuan kredit ke bank dengan nilai di atas Rp 50 Juta, salah satu syarat yang harus Anda penuhi adalah wajib punya atau melampirkan NPWP. Jika Anda tak punya maka pihak bank akan menolak pengajuan aplikasi kredit Anda.

Alasan ini memang tak terlalu penting, bagi sebagian orang yang sudah memiliki penghasilan lebih, tapi bagi masyarakat masih banyak yang membutuhkan KPR untuk keperluan yang di butuhkan. Contoh KPR untuk beli rumah, kredit untuk beli mobil baru, maupun kredit untuk modal usaha.

Kartu-NPWP-Baru
Gimana, kalau menurut Anda penting tidak kira-kira punya NPWP kalau melihat fakta-fakta alasan di atas? Masih kah ada alasan untuk tidak mengurus NPWP?

 

KATEGORI